S2 PLOD UGM (2003), Kajian Resolusi Permasalahan Papua

Recommendations

Info

S2 PLOD UGM (2003), Kajian Resolusi Permasalahan Papua dari Aspek Politik, Hukum dan Pemerintahan BAB IV KEMANDULAN INSTRUMEN PUSAT, TERSERAKNYA KEKUATAN LOKAL Dalam bab terdahulu telah dipaparkan bahwa Pemerintah Nasional telah gagal untuk merumuskan dan menjalankan langkah yang terarah, terkonsolidasi dan berkelanjutan dalam menuntaskan pemecahan permasalahan yang berkecamuk di Papua. Kelemahan-kelemahan penyelenggaraan kebijakan pemerintah pusat, tentu saja memiliki implikasi serius terhadap jalannya pemerintahan lokal. Dari wawancara yang dilakukan dengan elit politik lokal terungkap rasa tidak percaya (distrust) yang sangat mendalam terhadap pemerintah pusat, baik yang berada di dalam jajaran pemerintah daerah maupun eksponen masyarakat. Implikasi dari distrust eksponen lokal dalam domain pemerintah daerah akan disajikan dalam bab ini (Bab IV), sedangkan implikasi dari distrust yang terjadi dalam domian non-pemerintah akan disajikan dalam bab V. Secara normatif/administratif, pemerintah provinsi berperan sebagai agen untuk merealisir kebijakan pemerintah pusat. Dalam posisinya sebagai instrumen untuk mencapai tujuan kebijakan pemerintah pusat ini, pemerintah provinsi secara normatif diharapkan memiliki sensitivitas yang tinggi terhadap konteks politiko-kultural Papua melalui pengelolaan informasi yang dilakukannya. Ini berarti pemerintah provinsi dituntut kesanggupannya dalam melacak berbagai hal yang ingin diketahuinya. Dengan pemahaman akan kondisi setempat itulah pemerintah lokal mampu mengarahkan kegiatan-kegiatannya secara tepat. Dalam posisinya sebagai agen pemerintah pusat di tingkat lokal, pemerintah provinsi secara normatif juga diharapkan untuk bisa menjalankan fungsinya secara efektif. Artinya, pemanfaatan kewenangan-kewenangan yang melekat padanya diharapkan kontributif bagi pencapaian tujuan kebijakan yang telah ditetapkan. Idealnya, pemanfaatan kewenangan pemerintah provinsi untuk membuat kebijakan-kebijakan lokal diharapkan semakin menuntaskan permasalahan yang belum teratasi. Begitu juga halnya dengan pemanfaatan sumber-sumber dana yang tersedia. Dana yang disediakan 40
S2 PLOD UGM (2003), Kajian Resolusi Permasalahan Papua dari Aspek Politik, Hukum dan Pemerintahan pemerintah tidaklah semestinya sekedar dibagi-bagi tanpa alasan yang jelas, melainkan harus dibelanjakan untuk memfasilitasi pencapaian tujuan kebijakan. Disamping dituntut untuk bisa mendayagunakan unit-unit organisasi pemerintahan yang ada, pemerintah provinsi dituntut untuk bisa mendayagunakan berbagai infrastruktur sosial yang tersedia untuk mewujudkan tujuan kebijakan. Yang dimaksudkan infrastruktur sosial disini adalah jalinan berbagai institusi sosial yang ada dalam masyarakat yang memungkinkan interaksi berbagai fihak terkelola. Kebijakan- kebijakan yang dirumuskan bisa berjalan dengan baik, sekiranya bisa mendayagunakan infrastruktur sosial tersebut. Perlu diingat, kegagalan mendayagunakan infrastruktur justru bisa menjadikan mesin pemerintahan bekerja secara terbalik. Bukannya pemerintah yang mengatur kehidupan masyarakat, melainkan mesin pemerintahan yang ada justru dikooptasi oleh masyarakat. Pertanyaannya, sejauh mana pemerintah provinsi sanggup mengemban fungsi- fungsi ideal tersebut di atas ? Data yang dikumpulkan sejauh ini menunjukkan bahwa fungsi-fungsi ideal tersebut tidak bisa diwujudkan. Elaborasi lebih detail akan disajikan dalam sub-bab berikut ini. A. Pemerintahan Yang Insensitif Reformasi politik dalam skala nasional yang terjadi tahun 1998 memiliki pengaruh terhadap dinamika sosial politik di Papua. Sebagaimana terjadi di berbagai penjuru Indonesia lainnya, terdapat keberanian eksponen lokal untuk menuntut perubahan. Berhembusnya iklim kebebasan politik diseluruh penjur tanah air telah dimanfaatkan dengan baik oleh eksponen lokal di Papua. Hal ini pada gilirannya membawa pergeseran yang besar terhadap sistem dan aktor yang terlibat dalam pemerintahan. Pada kasus Papua pergeseran juga terjadi dalam struktur pemerintahannya. Sebagai implikasi dari perubahan politik pada saat itu ditandai dengan pergantian pimpinan daerah (gubernur) dari Fredy Numberi ke Jaap Sollossa, pergantian kepemimpinan daerah ini juga membawa implikasi pada perubahan komposisi anggota 41
Page 1 and 2: LAPORAN AKHIR KAJIAN RESOLUSI PERMA
Page 3 and 4: S2 PLOD UGM (2003), Kajian Resolusi
Page 39: S2 PLOD UGM (2003), Kajian Resolusi
Page 91 and 92:
S2 PLOD UGM (2003), Kajian Resolusi
Page 93 and 94:
Page 95 and 96:
show all

S2 PLOD UGM (2003), Kajian Resolusi Permasalahan Papua

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?