S2 PLOD UGM (2003), Kajian Resolusi Permasalahan Papua

S2 PLOD UGM (2003), Kajian Resolusi Permasalahan Papua dari Aspek Politik, Hukum dan Pemerintahan
daerah 47 . Tak pelak kemudian pemahaman kebijakan yang muncul lebih direduksi dari
persepsi subyektif beberapa orang saja. Kondisi di atas juga memunculkan sikap saling
tidak percaya antara masyarakat Papua dan pihak pemerintah Pusat 48 .
Hasil survey di lapangan memperlihatkan kondisi pemerintah daerah Papua saat
ini seakan merepresentasikan perpecahan dan konflik kepentingan yang terjadi di Papua.
Hal ini terlihat pada saat wawancara responden sering menceritakan perbedaan persepsi
antara Gubernur dan Sekretaris Daerah dalam memaknai kebijakan pemekaran maupun
otonomi khusus. Kondisi ini sebenarnya secara langsung memperlihatkan ketidaksamaan
pemahaman dan persepsi terhadap berbagai kebijakan tentang papua yang ada 49 .
Muncul perbedaan pendapat diantara kedua pejabat tersebut di atas di tengarai
sebagai muara dari politik devide et impera yang dilakukan kelompok tertentu 50 . Adapun
temuan lapangan terhadap respon pemerintah daerah merujuk pada beberapa hal sebagai
berikut :
Tidak ada upaya untuk memformat organisasi sedemikian rupa sehingga
mengoptimalkan agenda otonomi khusus. Satu-satunya pengecualian adalah dibentuknya
Badan yang mengurusi kerjasama dengan pemerintah PNG (Papua New Guinea), dan
lembaga ini hanya mengurusi kerjasama di bidang perdagangan.
Selanjutnya perhatian masyarakat banyak yang terserap pada dana otonomi
khusus yang diberikan oleh pemerintah. Selanjutnya agenda kebijakan pemerintah untuk
mengatasi masalah utama pembangunan di Papua “hanya” mengandalkan dana otonomi
khusus. Kondisi ini lebih disebabkan dana PAD (pendapatan asli daerah) sangat sedikit
dibanding dana otonomi khusus.
47 Makalah Barnabas Suebu (mantan Gubernur dan Dubes RI); Salah satu dari 6 masalah
pokok yang dihadapi dalam mengimplementasikan UU Otonomi khusus Papua. Disampaikan
dalam Evaluasi 1 tahun Otonomi khusus Papua.
48 Hal ini sangat beralasan karena pengalaman sejak pengintegrasian Irian Barat ke dalam
NKRI, masalah-masalah Papua tidak pernah terselesaikan dengan baik sehingga sebagian besar
orang papua tidak percaya bahwa UU Otonomi khusus adalah solusi terbaik. Sebaliknya
sejumlah pejabat pemerintah di pusat tidak percaya dan curiga kepada tokoh-tokoh Papua,
seolah-olah keberhasilan Otonomi khusus yang diperjuankannya akan mempercepat Papua
Merdeka.
49 Wawancara dengan Tabloid Jubi
50 Wawancara dengan Cipto (mantan anggota DPRD)
46