S2 PLOD UGM (2003), Kajian Resolusi Permasalahan Papua

Recommendations

Info

S2 PLOD UGM (2003), Kajian Resolusi Permasalahan Papua dari Aspek Politik, Hukum dan Pemerintahan ada karena kesulitan untuk mewadahi keseluruhan rumpun adat dan kepentingan yang ada di Papua. b. Rasa sakit hati masyarakat asli yang terus menumpuk, mulai dari janji-janji melalui bermacam produk kebijakan yang selama ini diberikan tanpa ada kepastian, serta bentuk “penindasan” terhadap rakyat Papua, mulai yang ekstrim dengan terjadinya kekerasan militer akibat pemberlakuan Daerah Operasi Militer (DOM) disamping dominasi kaum pendatang yang lebih menguasai sektor-sektor kehidupan yang ada di Papua, terutama ekonomi, juga menjadi salah satu sebab munculnya perasaan sakit hati. c. Pemeratan pembangunan untuk Wilayah Timur Indonesia yang selama ini tidak pernah dirasakan secara optimal oleh masyarakat di level bawah. Pada kenyataannya di lapangan terdapat alur yang tidak lancar dan agak tersendat dalam proses distribusi kesejahteraan masyarakat, sehingga hanya pihak-pihak tertentu saja yang bisa menikmati hasil-hasil pembangunan. Dalam konteks yuridis, the rights of self determination 24 merupakan sebuah hak mendasar yang juga dimuat dalam Universal Declaration of Human Rights PBB. Namun membicarakan hak penentuan nasib sendiri tidak dapat dilepaskan dari konteks sovereignity and integrity. Termasuk proses PEPERA yang dilakukan oleh Indonesia telah memenuhi prosedural internasional terlepas adanya beberapa kontroversi yang berkembang. Terkait dengan kompleksitas permasalahan yang ada di Papua, terutama mengenai konsep kebangsaan berupa keinginan untuk merdeka ini, sebenarnya masih ada harapan dan kesempatan bagi pemerintah untuk dapat merebut hati rakyat Papua, seperti diutarakan oleh beberapa tokoh masyarakat, termasuk tokoh dari Dewan Adat Papua serta Presidium Dewan Papua yang selama ini begitu gencar memaknai kemerdekaan bagi Papua. 24 Konsep self determination merupakan isu yang sangat krusial, terutama dalam lingkup internasional. Isu mengenai hak penentuan nasib sendiri ini akan sangat mudah menjadi alat untuk menarik simpati dunia internasional. Termasuk dalam persoalan Papua, kontroversi yang terjadi dalam proses PEPERA menjadi entry point yang cukup berarti bagi beberapa elemen masyarakat untuk membawa persoalan ini ke level internasional. Contoh kasus self-determination yang paling substansial di Indonesia adalah kasus Timortimur. Wacana konsepsi self-determination yang terkait dengan integrity and sovereignity harus diperkuat oleh pemerintah terhadap semua pihak. 22
S2 PLOD UGM (2003), Kajian Resolusi Permasalahan Papua dari Aspek Politik, Hukum dan Pemerintahan Ada beberapa alasan yang melatarbelakangi adanya pernyataan bahwa merdeka bukanlah harga mati bagi rakyat Papua yaitu: a. Bahwa sekalipun merdeka selama ini menjadi jiwa masyarakat adat, namun merdeka bukanlah sebuah harga mati. 25 Masih ada celah alternatif yang dapat dilakukan oleh pemerintah pusat, dalam hal ini, otonomi khusus Papua telah dianggap sebagai jawaban yang tepat terhadap persoalan yang terjadi di Papua, meski masih perlu perbaikan di level pelaksanaannya. b. Rakyat Papua menyadari betul adanya kekurangsiapan menyangkut sumber daya manusia yang ada, sehingga apabila Papua merdeka pun, maka yang terjadi bisa jadi justru akan lebih menyengsarakan rakyat Papua. Hal ini diperkuat dengan pendapat dari kalangan yang dekat dengan masyarakat yaitu pihak gereja yang menyatakan bahwa jikalau Papua merdeka maka hal itu hanya akan “membunuh” rakyat Papua saja karena sekalipun masyarakat begitu gencar mengutarakan aspirasi merdeka, namun mereka sendiri tidak mengerti esensi dan konsekuensi dari pilihan merdeka itu sendiri. 26 c. Dewan Adat Papua menyatakan bahwa yang diminta oleh rakyat Papua adalah “merdeka dalam wadah NKRI” 27 , sekalipun hal ini sedikit rancu dan kontradiktif jika dilihat melalui perspektif hukum. Namun yang dimaksud merdeka oleh masyarakat disini adalah masyarakat adat diberi kesempatan untuk dapat menerapkan nilai-nilai adat yang memang selama ini menjadi unsur pengikat rakyat Papua. d. Terlepas dari banyaknya kritik yang ditujukan terhadap pemerintah, beberapa tokoh masyarakat adat secara tidak langsung mengakui bahwa taraf kesejahteraan 25 Pernyataan ini diungkapkan oleh Dewan Adat Papua (Wakil ketua Franz) dan juga Presidium Dewan Papua (Sekjen Thoha M. Alhamid). Jadi secara singkat bahwa proses pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah pusat harus lebih dibenahi, kemudian dewan adat juga menambahkan bahwa “jangan sampai upaya represif melalui jalur militer menjadi jalan ketiga yang ditempuh pemerintah”. Ada sebuah celah sempit yang masih dapat dilalui oleh pemerintah pusat untuk mengambil hati masyarakat, dan salah satunya adalah dengan memberikan kesempatan pelaksanaan Otonomi khusus kepada seluruh elemen di Papua. 26 Wawancara dengan Pendeta Jaap Sinoumbar (Sekretaris Sinode Gereja Kristen Injili Jayapura). 27 Dalam membicarakan konsep kedaulatan, akan sangat rancu dalam memahami pernyataan “merdeka dalam NKRI”, karena hal ini seperti adanya negara di dalam negara. Namun dari data lapangan, pernyataan ini dimaksudkan sebagai pemberian kesempatan bagi sistem adat untuk secara penuh mengatur pranata kehidupan masyarakat Papua. Hal ini hanya tinggal tergantung pada konsep yang akan dikeluarkan oleh pemerintah pusat untuk mengatur hal ini. 23
Page 1 and 2: LAPORAN AKHIR KAJIAN RESOLUSI PERMA
Page 3 and 4: S2 PLOD UGM (2003), Kajian Resolusi
Page 21: S2 PLOD UGM (2003), Kajian Resolusi
Page 73 and 74:
S2 PLOD UGM (2003), Kajian Resolusi
Page 75 and 76:
Page 77 and 78:
Page 79 and 80:
Page 81 and 82:
Page 83 and 84:
Page 85 and 86:
Page 87 and 88:
Page 89 and 90:
Page 91 and 92:
Page 93 and 94:
Page 95 and 96:
show all

S2 PLOD UGM (2003), Kajian Resolusi Permasalahan Papua

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?