S2 PLOD UGM (2003), Kajian Resolusi Permasalahan Papua

Recommendations

Info

S2 PLOD UGM (2003), Kajian Resolusi Permasalahan Papua dari Aspek Politik, Hukum dan Pemerintahan Kedua, belum adanya undang-undang tentang penyusunan perundang-undangan semacam Algemene Bepalingen van Wetgeving (AB) sebagaimana yang pernah ada pada zaman Hindia Belanda, mengakibatkan selalu munculnya perdebatan ketika merancang RUU berkaitan dengan pertimbangan, pencantuman dasar hukum, formulasi konsideran dan sebagainya. Materi muatan suatu RUU jarang mendapat perhatian dan pembahasan secara tuntas, sehingga ketika telah menjadi UU sering menemui persoalan dalam implementasinya. Keadaan ini pulalah yang mengakibatkan terjadinya “blunder” dalam implementasi UU No. 45 Tahun 1999 dan UU No. 21 Tahun 2001. Ketiga, pada saat ini dasar hukum mengenai macam dan tata susunan peraturan perundangan adalah Ketetapan MPR No. III/MPR/2000 yang mengubah definisi “peraturan perundang-undangan” dan hirarki hukum, yang memberi wewenang kepada Mahkamah Agung untuk menguji “peraturan perundang-undangan di bawah undang- undang” (termasuk Perda). Dalam Pasal 12 ayat (8) UU No. 45 Tahun 1999 disebutkan bahwa “penetapan batas wilayah” ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri. Padahal dalam Tap MPR No. III/MPR/2000 tentang Tata Urutan Perundangan tidak menyebut “Keputusan Menteri” dan “Instruksi Presiden” dalam hirarkhi peraturan perundangan. Keempat, terdapat permasalahan pada nomenklatur-nya. Undang-undang No. 45 Tahun 1999 masih menyebut dengan istilah Provinsi Irian Jaya Tengah, Timur, dan Barat. Sementara dalam UU No. 21 Tahun 2001 memuat nomenklatur Provinsi Papua (tidak lagi Irian Jaya). Perbedaan nomenklatur dalam suatu Undang-undang merupakan hal yang sangat substansial. Dalam pengaturan hubungan keperdataan, apabila terdapat dua klausula yang berbeda (sekalipun hanya dalam penulisan nama) bisa digunakan sebagai alasan tidak dapat diterimanya gugatan secara hukum (neet onvankelijke veerklard) karena adanya hal substantif yang tidak jelas (obscuur libelle). Kelima, adanya azas hukum yang mengatur bahwa peraturan perundangan yang terbaru lebih unggul daripada peraturan perundangan sebelumnya dalam hal yang tidak sesuai atau yang belum diatur. Asas ini sering disebut dengan asas hukum Lex Posterior Derogat Legi Priori. Hal ini berarti bahwa UU No. 21 Tahun 2001 dapat menyimpangi UU No. 45 Tahun 1999. 30
S2 PLOD UGM (2003), Kajian Resolusi Permasalahan Papua dari Aspek Politik, Hukum dan Pemerintahan Doktrin seperti itu dikenal juga dengan nama doktrin “pembatalan tersirat” (the doctrine of implied repeal). Dengan menggunakan acuan doktrin ini, dapat dianggap bahwa lembaga legislatif sepenuhnya mengerti ketika menyusun undang-undang yang baru, yang bertentangan dengan undang-undang lama, maka undang-undang baru tersebut akan membatalkan undang-undang sebelumnya. Apalagi, pengundangan UU No. 21 Tahun 2001 yang hanya berjarak waktu dua tahun dari diberlakukannya UU No. 45 Tahun 1999 yang disetujui oleh anggota DPR yang sama. Dengan demikian, DPR seharusnya sudah mengetahui konsekuensi yuridis dengan diberlakukannya otonomi khusus di Papua. Keenam, persoalan yang terkait dengan terbitnya Inpres No. 1 Tahun 2003. Dilihat dari yuridis formal, Inpres No. 1 Tahun 2003 merupakan suatu bentuk hukum yang tidak sempurna, baik dari sisi bentuk maupun substansi. Inpres merupakan instruksi yang hanya berlaku ke dalam lingkungan eksekutif. Walaupun dari segi substansi maksud dari Inpres ini sebenarnya adalah “melaksanakan Otonomi khusus dalam konteks Pemekaran”, namun hal tersebut tidak dibarengi dengan sebuah penjelasan yang lebih rinci mengenai permasalahan tersebut. 34 Dalam Inpres tersebut, selain aspek prosedural yang tidak tepat, substansi yang diatur juga tidak koheren dengan kedua Undang-undang yang dijadikan dasar hukum berlakunya Inpres tersebut. Keadaan ini semakin menunjukkan bahwa suatu regulasi tidak dapat dijadikan sebagai bahan trial and error dari kepentingan kebijakan pusat. 35 Dalam konteks ini, sudah seharusnya Undang-undang otonomi khusus Papua yang dibuat oleh DPR bersama Presiden memiliki sifat kedudukan yang lebih tinggi daripada Instruksi Presiden. Ketujuh, pemaknaan daerah terhadap regulasi yang ada selama ini berkisar pada azas Lex specialis derogat legi generale 36 . Hal ini menyiratkan adanya pengingkaran 34 Sebagai contoh adalah penjelasan apakah kemudian otonomi khusus tersebut dilaksanakan dalam tiga provinsi??. Apakah kemudian akan ada tiga bentuk MRP ataupun DPR Papua ??(sesuai dengan UU Otonomi khusus). 35 Inkonsistensi kebijakan yang dihasilkan oleh pemerintah pusat dimaknai daerah sebagai ketidaksungguhan dari pusat dalam menangani permasalahan yang terjadi di Papua. 36 Pemaknaan ini menghasilkan pemahaman yang sempit dari daerah. Daerah memahami adanya otonomi khusus seketika menghapus kebijakan pemekaran wilayah, sementara pusat memaknai kedua kebijakan yang ada di Papua efektif berjalan. 31
Page 1 and 2: LAPORAN AKHIR KAJIAN RESOLUSI PERMA
Page 3 and 4: S2 PLOD UGM (2003), Kajian Resolusi
Page 29: S2 PLOD UGM (2003), Kajian Resolusi
Page 81 and 82:
S2 PLOD UGM (2003), Kajian Resolusi
Page 83 and 84:
Page 85 and 86:
Page 87 and 88:
Page 89 and 90:
Page 91 and 92:
Page 93 and 94:
Page 95 and 96:
show all

S2 PLOD UGM (2003), Kajian Resolusi Permasalahan Papua

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?