S2 PLOD UGM (2003), Kajian Resolusi Permasalahan Papua

Recommendations

Info

S2 PLOD UGM (2003), Kajian Resolusi Permasalahan Papua dari Aspek Politik, Hukum dan Pemerintahan filosofis. 30 Dengan menggunakan 3 (tiga) teori tersebut, dilakukan analisis terhadap UU No. 45 Tahun 1999 dan UU No. 21 Tahun 2001. Menurut teori materiil, yang dikemukakan oleh Leopold Pospisil dalam bukunya “Anthropological of Law”, hukum yang berlaku di suatu negara terdiri dari hukum yang berasal dari penguasa (authoritarian law) dan hukum yang berlaku dalam masyarakat (common law). Secara teoritis, authoritarian law memiliki kepastian hukum dan daya paksa tinggi, tetapi bersifat statis dan objektifitas keadilannya sulit dibuktikan. Sebaliknya, ketentuan hukum dari common law daya lakunya bersifat dinamis dan objektifitas keadilannya relatif mudah terwujud, tetapi memiliki kepastian hukum dan daya berlaku yang rendah. Menurut teori material ini, hukum yang baik adalah peraturan hukum yang materialnya semaksimal mungkin mengambil dari common law, akan tetapi wadahnya diberi bentuk authoritarian law. Dengan mendasarkan pada teori ini, UU No. 45 Tahun 1999 dan UU No. 21 Tahun 2001 dapat dianalogikan sebagai authoritarian law, sedangkan common law-nya adalah keinginan dan aspirasi masyarakat yang tercermin dalam Keputusan DPRD Provinsi Papua No. 10/DPRD/1999 dan Keputusan DPRD Provinsi Papua No. 11/DPRD/1999. Untuk menganalisis instrumen yuridis kebijakan pemekaran dan otonomi khusus Papua dengan “teori formil”, sebagaimana dianut oleh Dickerson dalam bukunya “Legislative Drafting Theory”, dilakukan dengan melihat “persyaratan” hukum yang baik, yang harus memenuhi tiga syarat, yaitu: (a) mengatur secara tuntas, (b) minimalnya ketentuan yang mengandung delegatieven wetgeving, dan (c) tidak memuat pasal karet yang tidak menjamin adanya kepastian hukum. Secara umum, UU No. 45 Tahun 1999 dan UU No. 21 Tahun 2001 telah memenuhi tiga syarat ini. Hanya saja, kuatnya pengaruh peraturan pelaksanaan akibat adanya delegatieven wetgeving dalam kedua undang-undang tersebut telah menyebabkan timbulnya masalah yang semakin hari menjadi semakin terakumulasi sebagaimana yang terjadi saat ini. Undang-undang No. 21 Tahun 2001 memuat perintah pembuatan sembilan Peraturan Pemerintah. Munculnya Inpres No. 1 Tahun 2003, yang sebenarnya merupakan peraturan yang bersifat “juklak”, justru membuka ruang interpretasi baru 30 Muchsan, 2002: 2-3 26
S2 PLOD UGM (2003), Kajian Resolusi Permasalahan Papua dari Aspek Politik, Hukum dan Pemerintahan terhadap diberlakukannya UU No. 45 Tahun 1999 vis a vis UU No. 21 Tahun 2001 yang sebenarnya sudah mempunyai daya laku, sehingga memancing reaksi negatif dari masyarakat. Selanjutnya, dengan menggunakan “teori filosofis” (Jeremy Bentham), analisis dilakukan dengan melihat “sifat”-nya, yaitu bahwa hukum dikatakan baik apabila memiliki tiga sifat, yakni: (a) berlakunya secara filosofis, artinya hukum tersebut dapat mencerminkan filsafat hidup bangsa, (b) berlakunya secara sosiologis, artinya hukum harus sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat (legal awareness), dan (c) berlakunya secara yuridis, maksudnya hukum tersebut dilaksanakan secara paksa melalui ketentuan pidananya. Analisis dengan menggunakan teori ini, memperlihatkan adanya perbedaan substansi dan terjadinya akumulasi akibat yang ditimbulkan oleh instrumen yuridis kebijakan pemekaran dan otonomi khusus Papua. Secara filosofis UU No. 45 Tahun 1999 tidak ada masalah, karena hanya merupakan beschiking atau dapat dikatakan hanya sebagai instrumen “pengelolaan” kenegaraan saja. Persoalannya muncul ketika belum sepenuhnya UU No. 45 Tahun 1999 itu disosialisasikan dan dilaksanakan, pemerintah pusat mengeluarkan UU No. 21 Tahun 2001 yang di dalamnya tidak menggambarkan secara tegas keterkaitan antara kedua undang-undang tersebut. Di tambah lagi dengan dikeluarkannya Inpres No. 1 Tahun 2003 yang materi muatannya bersifat ambigu. Dalam Inpres ini kedua undang-undang tersebut dijadikan dasar yuridis. Kondisi diberlakukannya proses percepatan pemekaran dan pelaksanaan otonomi khusus ini semakin membingungkan Pemerintah Daerah dan masyarakat Papua sebagaimana terungkap dalam pernyataan DPRD Papua. Mana yang harus dilakukan, apakah otonomi khusus, atau pemekaran 14 kabupaten baru, atau pemekaran provinsi baru. 31 Walaupun dalam surat Mendagri yang dimaksudkan sebagai petunjuk pelaksanaan UU No. 21 Tahun 2001 telah menegaskan bahwa pemekaran provinsi akan dibentuk melalui persetujuan MRP (Majelis Rakyat Papua). Namun, hal ini masih belum operasional karena hingga hari ini pembentukan MRP masih digantungkan pada terbitnya 31 Wawancara dengan Ketua Komisi A DPRD Papua: Yantce. 27
Page 1 and 2: LAPORAN AKHIR KAJIAN RESOLUSI PERMA
Page 3 and 4: S2 PLOD UGM (2003), Kajian Resolusi
Page 25: S2 PLOD UGM (2003), Kajian Resolusi
Page 77 and 78:
S2 PLOD UGM (2003), Kajian Resolusi
Page 79 and 80:
Page 81 and 82:
Page 83 and 84:
Page 85 and 86:
Page 87 and 88:
Page 89 and 90:
Page 91 and 92:
Page 93 and 94:
Page 95 and 96:
show all

S2 PLOD UGM (2003), Kajian Resolusi Permasalahan Papua

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?