S2 PLOD UGM (2003), Kajian Resolusi Permasalahan Papua

Recommendations

Info

S2 PLOD UGM (2003), Kajian Resolusi Permasalahan Papua dari Aspek Politik, Hukum dan Pemerintahan bahwa lahirnya Inpres tersebut bukan inisiatif dari Depdagri. Ia mensinyalir inpres berasal dari masukan pembantu presiden lainnya, padahal dalam surat Menteri dalam Negeri, Hari Sabarno, kepada Presiden Megawati tertanggal 11 Oktober 2002 berisi mengenai rekomendasi penerapan UU No. 45 Tahun 1999 disertai inpres sebagai kebijakan pendukung. Rekomendasi tersebut didasari dengan adanya implikasi awal pelaksanaan Otonomi Khusus yakni: pertama, gerakan separatis bersenjata masih aktif. Kedua, masuknya dukungan asing dalam bentuk teknis kepada elemen akademis dan birokrasi dalam hal legal drafting. 37 Ketiga, Gubernur Papua telah menerima alokasi dana otonomi khusus sebesar 1,3 trilyun per September 2002 yang diminta langsung kepada Departemen Keuangan tanpa ada kejelasan dan laporan penggunaan dana tersebut pada Departemen Dalam Negeri. Keempat, munculnya pertentangan antara pemerintah daerah kabupaten dengan provinsi berkaitan dengan penggunaan dana alokasi otonomi khusus yang cenderung dihegemoni oleh pemerintah provinsi. Pertentangan ini didasari dengan konsep otonomi daerah berdasar UU No. 22 Tahun 1999 di daerah kabupaten. Daerah kabupaten tetap menegasikan fungsi provinsi yang kembali difungsikan dengan adanya otonomi khusus untuk Provinsi Papua. Akibatnya terjadi ketimpangan antar birokrasi dalam menerapkan konsep otonomi khusus. Kelima, pemerintah daerah, Universitas Cendrawasih dan LSM telah mengajukan draft PP MRP kepada Mendagri, dalam hal ini substansi dari draft tersebut disinyalir sangat menguntungkan kelompok pro kemerdekaan. 38 Keenam, ketidak puasan yang muncul dari pemerintah daerah kabupaten/kota terhadap provinsi memunculkan keinginan untuk mengaktifkan kembali UU No. 45 Tahun 1999. Ketidakpuasan daerah ini terkait dengan alokasi dana yang dibagi antara daerah kabupaten dengan daerah provinsi. Inkonsistensi komunikasi yang ada di daerah berawal dari inharmonis dan kelambanan pelaksanaan otonomi khusus. 37 Dukungan internasional ini ditengarai dari analisis dan konsepsi otonomi khusus yang dikemukakan oleh James Sullivan dari British Council. Peran James Sullivan ini juga masuk dalam lingkungan akademis melalui Uncen. 38 Daerah memaknai kelambanan penetapan PP MRP sebagai bentuk ingkar janji dari pemerintah pusat. Penetapan Otonomi khusus yang diusulkan oleh daerah menjadi UU dianggap sebagai janji. Sedangkan pemerintah pusat merasa “kecolongan” dengan terlihatnya persiapan dari daerah untuk meng”gol”kan MRP sebagai wadah kedaulatan rakyat Papua sebagai awalan untuk merdeka. Sekalipun data di lapangan cukup menegasikan kekhawatiran ini. 34
S2 PLOD UGM (2003), Kajian Resolusi Permasalahan Papua dari Aspek Politik, Hukum dan Pemerintahan Konsep pemekaran dimaknai daerah harus dimulai dari kabupaten, tidak dimulai dari pemekaran provinsi. Di samping terjadi inkonsistensi kebijakan mengenai penyelesaian permasalahan Papua, elit pemerintah mulai dari level presiden hingga menteri berbeda pendapat mengenai kasus pembunuhan Theys. Hal ini terlihat melalui sikap pemerintah pusat yang tidak memberikan penjelasan resmi berkaitan dengan pembunuhan tersebut serta usaha apa saja yang sedang dilakukan meyikapi kasus tersebut kemudian secara tidak langsung membiarkan munculnya banyak skenario diseputar kematian Theys. 39 Kebijakan yang berusaha untuk menyelesaikan masalah Papua juga tidak memiliki koherensi, baik secara vertikal maupun horisontal, maupun kebijakan pokok dan pendukung. Kasus tewasnya Theys Eluay yang kemudian ditanggapi pemerintah dengan dikeluarkannya Inpres No. 10 Tahun 2001 banyak dikritik berbagai kalangan. Selain tidak memiliki kewenangan Pro Jutistia bagi KPP HAM, Inpres juga dinilai bertentangan dengan UU No. 30 Tahun 1999 tentang HAM dan UU No. 26 Tahun 2000 tentang Peradilan HAM. Contoh lain yang bisa dilihat misalnya dengan semangat untuk memunculkan partai lokal yang ada dalam UU 21/2001 yang ternyata tidak dapat diwujudkan melalui UU 31/2003 tentang Partai Politik. Undang-undang terakhir yang disahkan ini tidak memungkinkan tumbuhnya partai lokal, apalagi dalam UU Pemilu, persyaratan Parpol untuk mengikuti Pemilu semakin ketat yang mengikis semangat partai lokal. Hal ini semakin mengesankan masalah Papua sebenarnya tidak pernah dipikirkan secara serius. Tumpang tindihnya masalah yang muncul di atas, tercermin dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Papua. Masalah pemekaran belum tuntas, misalnya bagaimana pelantikan pejabatnya, pembagian wewenangnya, keuangannya dan yang lainnya masih ditambah dengan upaya untuk melaksanakan Otonomi Khusus yang belum diterbitkan peraturan pelaksanaannya. Di dalam level birokrasi daerah, kemandegan dalam pelaksanaan otonomi khusus dikarenakan tidak adanya instrumentasi kebijakan sekaligus penegasian terhadap beberapa kebijakan yang ada. Tidak adanya instrumentasi ini terkait dengan masih 39 Sem Karoba, Hans L. Gebze dkk, Papua Menggugat, AMP Internasional-Galang Press, Yogyakarta, 2002. 35
Page 1 and 2: LAPORAN AKHIR KAJIAN RESOLUSI PERMA
Page 3 and 4: S2 PLOD UGM (2003), Kajian Resolusi
Page 33: S2 PLOD UGM (2003), Kajian Resolusi
Page 85 and 86:
S2 PLOD UGM (2003), Kajian Resolusi
Page 87 and 88:
Page 89 and 90:
Page 91 and 92:
Page 93 and 94:
Page 95 and 96:
show all

S2 PLOD UGM (2003), Kajian Resolusi Permasalahan Papua

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?