S2 PLOD UGM (2003), Kajian Resolusi Permasalahan Papua

Recommendations

Info

S2 PLOD UGM (2003), Kajian Resolusi Permasalahan Papua dari Aspek Politik, Hukum dan Pemerintahan keterlambatan pengesahan PP MRP disebabkan karena masih diperlukannya perumusan ulang mengenai posisi MRP serta prinsip representasi yang akan diakomodasikan dalam lembaga tersebut. Beberapa kewenangan politik MRP yang diajukan oleh daerah akan dikurangi antara lain hak MRP merekomendasikan calon kepala daerah, hak untuk menyetujui dan menolak pemekaran provinsi, serta hak MRP untuk menganulir keputusan gubernur dan DPRD. Rencananya kewenangan lembaga MRP hanya dibatasi pada representasi kultural hak adat asli orang Papua. Sementara itu di daerah terjadi peningkatan tekanan, terutama dari masyarakat adat, agar DPRD Papua segera merumuskan peraturan daerah mengenai MRP Sementara. Hal ini muncul karena mereka melihat pemerintah pusat tidak memperlihatkan itikad baik untuk segera melaksanakan semua ketentuan yang tercantum dalam UU otonomi khusus, salah atunya adalah pengesahan PP MRP. Padahal motor penggerak pelaksanaan Otonomi khusus di Papua terletak pada lembaga ini yang salah satu tugas dan wewenangannya adalah memberikan persetujuan terhadap rancangan Perdasus yang diajukan oleh DPRD dan Gubernur. Kelambanan pemerintah pusat termasuk juga dengan belum dibentuknya DPR Papua sebagai lembaga perwakilan rakyat di Papua. 3. Dana Pemekaran Berselang kurang lebih 4 tahun sejak diterbitkannya UU No. 45 Tahun 1999 tentang pemekaran Papua, peresmian provinsi Irian Jaya Barat baru dapat dilaksanakan pada tanggal 6 Februari 2003. Itupun setelah pemerintah pusat mengeluarkan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2003 mengenai percepatan pemekaran Papua. Provinsi Irian Jaya Barat diresmikan di Manokwari oleh pejabat Gubernur Irian Jaya Barat Abraham Octovianus Artururi. Meski peresmian tersebut dihadiri ribuan orang dari sembilan kabupaten/kota yang tergabung dalam provinsi Irian Jaya Barat namun tak seorang pun pejabat dari Jayapura maupun Jakarta yang hadir dalam peristiwa yang bersejarah itu. Keterlambatan pembentukan provinsi Irian Jaya Barat salah satu peyebabnya adalah ketidakjelasan mengenai alokasi dana pemekaran dari pemerintah pusat yang tidak juga kunjung diberikan. Selama ini pemerintah pusat justru lebih disibukkan dengan persoalan pendanaan yang menyangkut UU No. 21 Tahun 2001 yakni mengenai aloksai dana 38
S2 PLOD UGM (2003), Kajian Resolusi Permasalahan Papua dari Aspek Politik, Hukum dan Pemerintahan otonomi khusus bagi Papua dan sama sekali tidak menyinggung mengenai alokasi dana yang diperuntukkan untuk menunjang pelaksanaan kebijakan pemekaran provinsi Papua. Peresmian provinsi Irian Jaya Barat kali ini dapat terwujud karena peran aktif dari pemerintah daerah Manokwari yang memberikan dukungan penuh baik secara politis maupun finansial. Dukungan nyata tersebut diwujudkan dengan pemberian dana talangan oleh pemerintah daerah Manokwari hampir sebesar 4 milyar untuk mensukseskan pembentukan provinsi Irian Jaya Barat mengingat sejak dikeluarkannya UU No. 45 Tahun 1999 pemerintah pusat sama sekali belum mengucurkan dana bagi pembentukan provinsi Irian Jaya Barat. 40 Namun dana pemekaran bagi provinsi Irian Jaya Barat tersebut statusnya adalah pinjaman yang suatu saat harus dikembalikan oleh pemerintah provinsi Irian Jaya Barat jika dana pemekaran sudah diberikan oleh pemerintah pusat. 41 Jika mengacu pada UU No. 45 Tahun 1999 Pasal 23 pembiayaan yang diperlukan akibat pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Mimika, Puncak Jaya dan Kota Sorong dibebankan pada APBD provinsi Irian Jaya Timur serta untuk tahun pertama, pembiayaan yang berkaitan dengan penyelenggaran pemerintahan dan pembangunan daerah provinsi serta kabupaten/kota baru tersebut juga dibebankan pada APBD provinsi Irian Jaya Timur. Beberapa bulan setelah peresmian provinsi Irian Jaya Barat serta Irian Jaya, pada 23 Agustus 2003, pemerintah pusat belum juga memberikan sinyalemen akan segera mencairkan dana pemekaran bagi provinsi-provinsi baru tersebut. Kesemua uraian di atas menjadi bukti dari kelambanan serta impotensi kebijakan pemerintah pusat di tingkat daerah. Serta inkonsistensi pemerintah pusat dalam menerapkan regulasi yang diterbitkan untuk daerah. 40 Wawancara dengan Steven Rumfabe, Sekda Kabupaten Manokwari, tanggal 13 September 2003 41 Wawancara dengan Daud Mandowen, Ketua DPRD Manokwari, tanggal 9 September 2003 39
Page 1 and 2: LAPORAN AKHIR KAJIAN RESOLUSI PERMA
Page 3 and 4: S2 PLOD UGM (2003), Kajian Resolusi
Page 37: S2 PLOD UGM (2003), Kajian Resolusi
Page 89 and 90:
S2 PLOD UGM (2003), Kajian Resolusi
Page 91 and 92:
Page 93 and 94:
Page 95 and 96:
show all

S2 PLOD UGM (2003), Kajian Resolusi Permasalahan Papua

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?