S2 PLOD UGM (2003), Kajian Resolusi Permasalahan Papua

S2 PLOD UGM (2003), Kajian Resolusi Permasalahan Papua dari Aspek Politik, Hukum dan Pemerintahan
Adapun secara khusus respon Pemerintah Daerah terpetakan dengan adanya
berbagai pendapat maupun penyataan yang diidentifikasikan sebagai berikut : Pertama,
Mendukung otonomi khusus secara mutlak, terutama dalam hal ini adalah para pihak
yang selama ini menikmati kesenangan dari dana yang terkucur melalui satu pintu
provinsi. Dengan adanya otonomi khusus maka kewenangan mereka akan tetap lestari
dan juga “tangan mereka akan tetap dapat mencengkeram”. Sekalipun memang otonomi
khusus yang menjadi harapan bagi masyarakat, namun permasalahan yang kemudian
terjadi adalah tidak lancarnya arus putaran dana, dan saling memposisikan kekuatan diri
yang lebih terasa. Termasuk kepentingan dana ini juga terjadi dalam porsi pembagian
“jatah” antara dinas dengan kantor wilayah. Kedua, Mendukung Pemekaran Wilayah, ini
jelas tergambar pada “pemerintah” provinsi yang baru, sekalipun tidak dianggap sah oleh
“Provinsi Papua” namun karena mereka juga punya kepentingan terkait dengan kucuran
dana, kekuasaan dan kepentingan sukunya. Hal ini kemudian didukung prosedural salah
dalam pembagian wilayah serta pengangkatan secara pribadi para gubernurnya. Ketiga,
Mendukung otonomi khusus sebagai alternatif paling solutif pada saat ini, dengan
memberi penekanan pada pelaksanaan dengan suatu kemandirian terhadap pengaruh yang
berlebih dari pemerintah pusat. Dengan tidak pula menafikkan bahwa pemekaran wilayah
merupakan sebuah kebutuhan dan keharusan. Hanya saja prosedur dari hal tersebut yang
dipermasalahkan. Karena untuk saat ini masyarakat belum siap, namun berilah dulu
kesempatan untuk melaksanakan dan membuktikan bahwa otonomi khusus merupakan
jalan ketiga yang paling tepat untuk saat ini.
Hal ini ditambah lagi dengan implementasi kebijakan berkaitan dengan Otonomi
khusus maupun pemekaran tidak memiliki instrumen yang tepat. Akibatnya, kebijakan
menjadi lumpuh di lapangan. Gagalnya implementasi ini setidaknya diakibatkan oleh
beberapa hal: Pertama, tidak terdapat sosialisasi yang jelas dan sistematis. Masyarakat
dibiarkan pada penafsirannya masing-masing. Pesan kebijakan tidak tertangkap dengan
baik di lapangan. Masyarakat kemudian dengan pemaknaannya sendiri-sendiri
mengimplementasikan kebijakan. Implementasi yang dilakukan ini berhubungan dengan
kepentingan yang menyertainya.
Masyarakat menggunakan siasatnya untuk mendapatkan keuntungan maksimal
dari kebijakan tersebut. Walaupun terdapat usaha lokal untuk mensosialisasikan
48