S2 PLOD UGM (2003), Kajian Resolusi Permasalahan Papua

Recommendations

Info

S2 PLOD UGM (2003), Kajian Resolusi Permasalahan Papua dari Aspek Politik, Hukum dan Pemerintahan provinsi Nanggro Aceh Darussalam, Riau dan Kalimantan Timur, penduduk Papua tergolong paling miskin di Indonesia. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan oleh Prof. Mubyarto dan Haryono pada tahun 1996, menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di Papua tergolong tinggi mencapai 21,2%. 9 Nampaknya kontribusi yang telah diberikan oleh provinsi Papua kepada pembangunan nasional belum memberikan dampak yang signifikan terhadap pembangunan di wilayah itu sendiri. Berdasarkan data statistik tahun 2002 menunjukkan bahwa 1.565.571 dari 2.233.530 jiwa penduduk Papua masuk dalam kategori miskin. Mereka rata-rata adalah petani dengan pendapatan per kapitanya hanya Rp 2 juta per tahun atau Rp 166.000 perbulan. 10 Penambangan biji besi, emas, tembaga yang dilakukan oleh PT Freeport Indonesia sejak ditandatanganinya kontrak karya pada 7 April 1967 dan kegiatan penambangan yang dimulai tahun 1972 hingga saat ini, menunjukan perusahaan itu mengolah dan memproduksi sekitar 16.000 ton biji besi per hari. 11 Jika angka-angka tersebut dikonversi ke dalam rupiah, berapa trilyun rupiah pendapatan yang telah disumbangkan kepada pemerintah pusat. Pada kenyataannya, hasil penambangan Freeport hanya memberikan manfaat yang kecil bagi penduduk di sekitarnya. Sebaliknya, kegiatan penambangan yang dilakukan secara masif tersebut di keluhkan oleh masyarakat karena telah menimbulkan dampak kerusakan lingkungan di sekitar areal penambangan. 12 Berdasarkan indikator pembangunan di provinsi Papua yang diterbitkan oleh Pusat Studi Kependudukan Universitas Cenderawasih tahun 2001 menunjukkan 74,3 % penduduk hidup di daerah terisolir karena minimnya akses ke pusat-pusat pelayanan sosial, ekonomi dan pemerintahan, sedangkan 80 % keluarga masih hidup dalam kondisi keterbelakangan dalam pertanian, ekonomi, pendidikan dan kesehatan serta penguasaan IPTEK. Di sektor pendidikan rata-rata sekolah penduduk baru mencapai 5,5 tahun, sedangkan jumlah penduduk yang belum pernah/tidak tamat sekolah sebanyak 49,67%; tamat SD hanya 21,64%; tamat SMU sebanyak 10,06% dan tamat Universitas hanya 1,91%. 9 Kompas, 9 April 1998. Dalam artikel Kemiskinan di Irian Jaya. 10 Kompas, 23 Februari 2003. Dalam artikel Papua Hitam Nasibmu. 11 Yorrys Th Raweyai, Mengapa Papua Ingin Merdeka, 2002. 12 Kompas, 24 Januari 2000. Dalam berita Kilasan Ekonomi; Freeport Terus Disoroti. 14
S2 PLOD UGM (2003), Kajian Resolusi Permasalahan Papua dari Aspek Politik, Hukum dan Pemerintahan Disamping itu kondisi di lapangan menunjukkan bahwa masyarakat lokal Papua tersisih dalam usaha pemberdayaan ekonomi rakyat. Pada usaha-usaha sektor riil, baik formal maupun informal, lebih banyak dikuasai oleh masyarakat pedatang. Sebagai contoh di sektor perdagangan yang terdapat di pasar, masyarakat asli Papua kalah bersaing dengan pendatang dari Buton, Bugis dan Makassar. 13 Berdasarkan data Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Papua, sebuah program penanggulangan kemiskinan yang didanai oleh Bank Dunia, dari 3.189 unit usaha industri kecil dan menengah di Papua, sekitar 95 persen dikelola oleh warga pendatang. 14 Dari uraian di atas tidak mengherankan jika hasil penelitian yang dilakukan oleh Yayasan Penguatan Partisipasi Inisiatif dan Kemitraan Masyarakat Sipil Indonesia (YAPPIKA) pada tahun 2001 menunjukkan bahwa kategori ekonomi menempati urutan pertama dalam daftar tuntutan kebutuhan masyarakat asli Papua yang harus segera diperbaiki, menyusul kemudian berturut-turut sektor pendidikan, keamanan dan HAM, kesempatan dan pengakuan terhadap adat, dan yang terakhir perbaikan sarana dan prasarana lingkungan hidup. 15 Ketegangan Otoritas Antara Negara dan Adat Adat merupakan suatu sistem yang dianggap paling utama bagi masyarakat Papua. Dewan adat melalui sistem terkecilnya, yaitu Ondo Afi merupakan jalur yang memiliki kedekatan paling erat dengan masyarakat, disamping lembaga gereja. Permasalahan muncul ketika adat yang memiliki pengaruh kuat di masyarakat memiliki cara pandang dan pemahaman yang berbeda terhadap regulasi dan kebijakan yang dihasilkan pemerintah. Otonomi khusus Papua awalnya dianggap sebagai sebuah kebijakan hasil win-win solution yang cukup menampung aspirasi daerah. Pada saat proses awal pelaksanaan otonomi khusus ini dilakukan, birokrasi daerah terbentur pada 13 Lili Hasanudin (ed.), Suara dari Papua: Identifikasi Kebutuhan Masyarakat Papua Asli, Yayasan Penguatan Partisipasi Inisiatif dan Kemitraan Masyarakat Sipil Indonesia (YAPPIKA). 2001 14 Yorrys Th Raweyai, Mengapa Papua Ingin Merdeka. 2002. 15 Lili Hasanudin (ed.), Suara dari Papua: Identifikasi Kebutuhan Masyarakat Papua Asli, Yayasan Penguatan Partisipasi Inisiatif dan Kemitraan Masyarakat Sipil Indonesia (YAPPIKA). 2001 15
Page 1 and 2: LAPORAN AKHIR KAJIAN RESOLUSI PERMA
Page 3 and 4: S2 PLOD UGM (2003), Kajian Resolusi
Page 13: S2 PLOD UGM (2003), Kajian Resolusi
Page 65 and 66:
S2 PLOD UGM (2003), Kajian Resolusi
Page 67 and 68:
Page 69 and 70:
Page 71 and 72:
Page 73 and 74:
Page 75 and 76:
Page 77 and 78:
Page 79 and 80:
Page 81 and 82:
Page 83 and 84:
Page 85 and 86:
Page 87 and 88:
Page 89 and 90:
Page 91 and 92:
Page 93 and 94:
Page 95 and 96:
show all

S2 PLOD UGM (2003), Kajian Resolusi Permasalahan Papua

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?