S2 PLOD UGM (2003), Kajian Resolusi Permasalahan Papua

S2 PLOD UGM (2003), Kajian Resolusi Permasalahan Papua dari Aspek Politik, Hukum dan Pemerintahan
1. Permasalahan subtantif apakah yang melatar belakangi ketegangan yang terus
berlanjut antara Papua dan Pusat?
2. Bagaimanakah jenis dan karakter kebijakan-kebijakan pemerintah pusat yang
telah ditetapkan oleh pemerintah pusat untuk menanggapi permasalahan di atas?
3. Bagaimanakah kapasitas implementasi kebijakan-kebijakan tersebut di Papua?
4. Bagaimanakah respon masyarakat terhadap kinerja implementasi kebijakan
tersebut? Apa implikasi respon masyarakat ini terhadap permasalahan ketegangan
antara Pusat dan Papua?
5. Upaya apakah yang perlu dilakukan oleh pemerintah pusat merespon
permasalahan di atas?
Dari elaborasi terhadap pertanyaan-pertanyaan tersebut diharapkan akan dapat
dihasilkan pemahaman yang lebih mendasar tentang permasalahan di atas dan
dirumuskan beberapa rekomendari kebijakan.
C. Kerangka Analisis
Dalam rangka menjawab permasalahan di atas, langkah-langkah analisis dalam
studi ini adalah:
1. Analisis permasalahan yang dimaksudkan untuk mengidentifikasi permasalahan
substantif atau akar permasalahan yang terjadi Papua. Permasalahan-
permasalahan mendasar tersebut antara lain berupa terjadinya pelanggaran HAM
dan ketegangan antara masyarakat Papua dengan Pusat, keterbelakangan ekonomi
yang dialami oleh masyarakat Papua kemudian ketegangan otoritas yang terjadi
antara negara dan adat, kemudian munculnya tuntutan kemerdekaan atas Papua.
2. Elaborasi terhadap kebijakan pemerintah pusat dalam merespon permasalahan di
atas. Analisis ini dimaksudkan untuk menemukan karakter dasar kebijakan
pemerintah pusat dan beberapa kekuatan dan kelemahan yang melekat di
dalamnya. Berkaitan dengan hal tersebut, permasalahan krusial yang terjadi saat
ini menyangkut problema inkoherensi yuridis, konsistensi dan komunikasi politik,
serta kelambanan dan keraguan implementasi kebijakan yang diterapkan di Papua.
6