S2 PLOD UGM (2003), Kajian Resolusi Permasalahan Papua

Recommendations

Info

S2 PLOD UGM (2003), Kajian Resolusi Permasalahan Papua dari Aspek Politik, Hukum dan Pemerintahan Nampaknya ke depan adat akan sangat berpengaruh terhadap hubungan antara pengusaha dengan pemerintahan di satu pihak, dan dengan warga Papua dipihak lain. Menurut pernyataan oleh pimpinan adat yang dicanangkan pada Februari 2002: “Bumi, laut dan udara serta seluruh kekayaan alam yang dikandungnya adalah milik masyarakat adat di Papua (dan) tidak boleh dijual kepada pihak manapun”, meski sumberdaya tersebut dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan oleh para investor “demi aspirasi politik masyarakat Papua”. 21 Kebijakan lain dari pemerintah pusat yang coba dilakukan untuk mewadahi berbagai kepentingan yang ada di daerah terutama yang terkait dengan permasalahan adat adalah dengan suatu proses Papuanisasi. Konsep Papuanisasi ini diartikan dan diterjemahkan di level birokrasi dengan pemberian kesempatan yang lebih luas bagi penduduk asli untuk memegang jabatan di birokrasi maupun untuk melaksanakan beberapa proyek yang dilaksanakan oleh pemerintah. Sekalipun tidak dapat dijadikan rujukan umum, namun seringkali pemberian kesempatan ini tidak sinergis dengan hasil dan optimalisasi kegiatan yang ingin dicapai. Konsep Papuanisasi dipahami masyarakat secara sempit sebagai kesempatan untuk memajukan kelompok suku tertentu. Pemahaman ini sangat kentara jika melihat respon yang ada dalam masyarakat. Di Jayapura, konsep Papuanisasi dimaknai sebagai suatu akses lebih untuk menguatkan salah satu suku, yaitu suku Sorong. Dari beberapa kasus dan pernyataan responden di lapangan, penguatan kesukuan dalam unsur birokrasi ini sangat terlihat. Semisalnya seorang kepala bagian di pemerintah daerah adalah orang Sorong, maka jalur birokrasi di bawahnya akan sangat diutamakan berasal dari suku yang sama. Pemaknaan sempit terhadap konsep Papuanisasi ini sendiri kemudian memunculkan pengelompokkan secara terpisah pada kalangan pengusaha. Di kalangan 21 Wawancara ICG dengan Tom Beanal, April 2002. Pernyataan tertanggal 28 Februari 2002 yang diserahkan kepada ICG oleh Presidium Papua. Indonesia: Sumber Daya dan Konflik di Papua ICG Asia Laporan N°39, 13 September 2002 Hal 16 18
S2 PLOD UGM (2003), Kajian Resolusi Permasalahan Papua dari Aspek Politik, Hukum dan Pemerintahan pengusaha muncul dua kubu yaitu kelompok pengusaha yang asli dari Papua serta kelompok pengusaha non-Papua. Adanya pembagian seperti ini menimbulkan munculnya kompetisi yang tidak sehat serta menjadi salah satu ajang “permainan” beberapa pihak dalam pengelolaan dana otonomi khusus yang cukup besar. Kasus yang terjadi di Jayapura adalah pengusaha asli Papua yang dekat dengan birokrasi daerah akan mendapatkan kesempatan yang lebih besar untuk mendapatkan tender proyek pembangunan, namun pada saat yang bersamaan mereka tidak memiliki kesiapan di bidang manajerial, finansial maupun sumber daya manusia. 22 Pemaknaan yang sama secara umum terjadi juga di daerah Manokwari. Kebijakan dari pusat, dalam hal ini pemekaran provinsi, dimanfaatkan sebagai akses untuk penguatan suku dan kelompok tertentu. Penguatan suatu kelompok tertentu ini nampak pada makin terbukanya akses bagi klan Mandacan untuk masuk dalam lingkup birokrasi. Penguatan klan Mandacan untuk menjadi satu kekuatan suku yang dominan di Manokwari menjadi kompleksitas permasalahan yang lain. Termasuk juga dalam hal ini terjadinya sebuah “persaingan” antara kelompok suku Arfak melalui klan Mandacan dengan suku-suku lainnya dalam usaha memperkuat pengaruh serta kekuasaan di Manokwari dan wilayah sekitarnya. Kompleksitas permasalahan terkait adat di Papua juga merupakan akumulasi dari proses historis yang terjadi dalam adat. Pada masa pendudukan Belanda, konsep masyarakat adat terhadap tanah adat sangat dihormati oleh Belanda. Hal ini ditunjukkan dengan konsep recognition (pengakuan) yang diberikan terhadap hak ulayat adat tanpa menguasai kepemilikan atas tanah adat. Belanda memberikan sebuah bentuk kompensasi atas pemakaian terhadap tanah milik adat, tanpa dimaksudkan sebagai bentuk penguasaan. Kepemilikan dan penguasaan atas tanah adat sepenuhnya tetap berada pada masyarakat adat, sedangkan Belanda sebagai pemakai hanya melakukan proses sewa- pakai. Uraian semacam ini yang menjadi alasan kenapa Belanda tidak dianggap melakukan penjajahan terhadap Papua. Pemaknaan berbeda timbul pada saat Indonesia menerapkan konsep Domein Verklaring setelah proses PEPERA terlaksana. Dalam konsep Domein Verklaring ditegaskan bahwa setiap tanah yang tidak dimiliki oleh suatu pihak (dalam hal ini, semua 22 Wawancara dengan Rosiati Anwar (Bendahara Gapensi Jayapura). 19
Page 1 and 2: LAPORAN AKHIR KAJIAN RESOLUSI PERMA
Page 3 and 4: S2 PLOD UGM (2003), Kajian Resolusi
Page 17: S2 PLOD UGM (2003), Kajian Resolusi
Page 69 and 70:
S2 PLOD UGM (2003), Kajian Resolusi
Page 71 and 72:
Page 73 and 74:
Page 75 and 76:
Page 77 and 78:
Page 79 and 80:
Page 81 and 82:
Page 83 and 84:
Page 85 and 86:
Page 87 and 88:
Page 89 and 90:
Page 91 and 92:
Page 93 and 94:
Page 95 and 96:
show all

S2 PLOD UGM (2003), Kajian Resolusi Permasalahan Papua

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?