qkmhN

urutan ke-4 dari segi jumlah populasi dunia.
Dari 100 kekuatan ekonomi terbesar di
dunia, 51 di antaranya korporasi dan sisanya
adalah negara. Dengan kekuatan ekonomi
semacam ini korporasi memiliki kekuasaan
untuk mengontrol berbagai kebijakan di berbagai
negara demi maksimalisasi keuntungan
(profit) yang merupakan tujuan utama
mereka.
Korporasi multinasional (Multinational
Corporation, MNC) 2 merupakan korporasi
yang memiliki operasi di dua negara atau
lebih. MNC memainkan peran yang sangat
besar dalam globalisasi yang mengusung
ideologi neoliberalisme 3 . Dengan jangkauan
pengaruh dan kapital yang sangat besar,
MNC memiliki keunggulan untuk berinvestasi
di manapun di belahan bumi. Hal ini mengakibatkan
persaingan di antara negaranegara
untuk dapat mengundang MNC berinvestasi
di negara-negara tersebut. Negaranegara
menawarkan berbagai keunggulan
kompetitif (competitive advantages) seperti
pengurangan pajak, asistensi teknis, penyiapan
infrastruktur, serta standar lingkungan dan
buruh yang rendah.
Ideologi neoliberalisme secara sistematis
diejawantahkan oleh tiga anak kandungnya,
yaitu WTO (World Trade Organization),
Bank Dunia (World Bank dan bank-bank
pembangunan multilateral lainnya, seperti
ADB/Asian Development Bank, dll), serta IMF
(International Monetary Fund). Ketiga anak
kandung neo-liberalisme menjadi agen-agen
yang memuluskan agenda korporasi melalui
pemaksaan berbagai kebijakan dengan imbalan
diberikannya “akses pasar” serta “bantuan
teknis dan finansial” (seringkali dalam
bentuk utang) kepada negara-negara penerima
“bantuan”. Alih-alih menjadi sejahtera,
rakyat di negara penerima “bantuan” harus
terjebak dalam jeratan utang dan mengalami
bentuk baru dari kolonialisme korporasi .4
Lihatlah apa yang terjadi di Indonesia?
Pada 1999 pemerintah Indonesia menandatangani
paket utang dari Bank Dunia yang
disebut WATSAL (Water Sector Structural
Adjustment Loan) senilai US$ 300 juta.
WATSAL salah satu dari empat paket program
penyesuaian struktural (PRSAL II, SSNAL,
dan Governace Reform Loan) sebagai imbalan
dari pinjaman (utang) yang diberikan
Bank Dunia dalam upaya menanggulangi
krisis ekonomi dan moneter yang melanda
Indonesia sejak 1997.
Menurut Bank Dunia, restrukturisasi sektor
air ini akan menghemat belanja negara
dan mempercepat pemulihan makroekonomi
Indonesia selepas krisis. Inefisiensi yang melekat
pada pengelolaan sektor air diharapkan
juga akan hilang. Selain itu Bank Dunia
akan memberikan keleluasaan yang besar
bagi investasi asing dalam memasuki pengelolaan
di sektor air karena berbagai hambatan
regulasi akan dihilangkan.
Salah satu keluaran yang harus dihasilkan
oleh pemerintah sebagai syarat pencairan
utang adalah adanya suatu Undangundang
Sumberdaya Air (UU SDA) sebagai
pengganti UU No.11/1974 tentang Pengair-
an. Walaupun judulnya adalah “Sumberdaya
Air”, namun dari segi substansi sebenarnya
UU SDA ini tidak jauh bergerak dari
sektor pengairan dan pengelolaan Daerah
Aliran Sungai (DAS).
Sejak Oktober 2001, DPR telah sibuk
membahas RUU SDA. Proses ini jauh dari
pengawasan publik dan hanya melibatkan
pemerintah sebagai satu-satunya narasumber
dan mitra dalam pembahasannya. Sebagaimana
diungkapkan sebelumnya RUU ini disusun
sebagai satu syarat pencairan utang dari
Bank Dunia, sehingga kerangka yang dibangun
juga akan menyesuaikan dengan kerangka
Bank Dunia yaitu promosi liberalisasi
sektor publik. Beberapa hal yang menjadi
ciri liberalisasi sektor air di antaranya
adalah:
KUASA KORPORASI MENGUAT
Perubahan mendasar yang terdapat
dalam UU SDA bila dibandingkan dengan
UU NO.11/1974 adalah dibedakannya hak
guna air menjadi dua kategori, yaitu hak
guna pakai air dan hak guna usaha air. Hak
guna pakai air adalah hak penggunaan air
untuk kebutuhan pokok sehari-hari atau nonkomersial,
sementara hak guna usaha air
adalah hak untuk mengusahakan air bagi
tujuan-tujuan komersial. Hal ini secara eksplisit
telah menempatkan air sebagai barang
komoditi yang dapat diperjualbelikan.
Selain itu dalam UU SDA juga diperke- Lopulalan
nalkan sistem kemitraan antara pihak penge- Henry
lola sumberdaya air (dalam hal ini pemerin- Foto:
MENJADI ENVIROMENTALIS ITU GAMPANG! 222 KORPORASI DAN LINGKUNGAN HIDUP 223