qkmhN

Aksi petani perempuan
di Kontu Sultra melawan
kekejaman aparat pemda
yang menggusur
lahan adat mereka
Foto: Dok. WALHI
DAUR KETIGA:
PERLUASAN GERAKAN LINGKUNGAN
BEGITU bikin advokasi, sesungguhnya,
WALHI sudah bersentuhan dengan
politik. Ini terutama berdasar pada
penilaian WALHI atas persoalan ling-
kungan di Indonesia. “Pada dasarnya, semua
kerusakan lingkungan diakibatkan oleh kebijakan-kebijakan
yang sarat dengan kepentingan
politik.” Begitu kira-kira sikap analisis
WALHI saat itu.
WALHI memang selalu kritis pada persoalan-persoalan
politik. Tak ada yang bisa
memungkirinya. Sikap kritis itu bersumber
pada Statuta WALHI yang memberi mandat
untuk menjadi bagian dari upaya keseimbangan
antara pertumbuhan ekonomi dan
perlindungan lingkungan. WALHI sadar, rintangan
terbesar ada di depan mata, yakni
sistem politik Indonesia yang otoriter. Termasuk,
keterlibatan militer yang sangat besar dan
ruang sangat kecil bagi gerakan politik dan
demokratisasi. Pada April 1998, WALHI
kemudian mengubah prioritas enam bulanan
menjadi 70% politik dan 30% re-guler.
Pada Juli 1999, WALHI mendaftar sebagai
Utusan Golongan di MPR. Tujuannya,
agar isu lingkungan hidup dan pengelolaan
sumberdaya alam menjadi isu sentral di parlemen.
Tapi, batal karena anggota WALHI
yang hadir dalam PNLH ke - VII di Banjarmasin
tidak mengijinkan WALHI masuk dalam
parlemen.
“Bumi memang tidak
sebatas pandang
dan udara luas menunggu
namun kalian
tidak bisa menyingkir
kemanapun melangkah
kalian pijak
air mata kami
kemanapun terbang
kalian temukan
air mata kami
kemanapun berlayar
kalian arungi
air mata kami
bahkan nafas
yang kalian reguk
tumbuh dari uap
airmata kami
Kalian sudah terkepung
Tak bisa kemana pergi
Maka menyerahlah
ke dalam airmata kami
Sutardji Calzoum Bachri
Tanah Airmata
GERAKAN LINGKUNGAN DI INDONESIA
57