Laporan KPPU Tahun 2009

Persentase dari pendapatan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:
Market Share Upstream Hypermarket dan Supermarket
di Indonesia Tahun 2005-2008
Nama Peritel 2005 2006 2007 2008
MATAHARI 22.53% 22.49% 21.14% 18.58%
CARREFOUR INDONESIA 32.49% 40.82% 46.30% 57.99%
RAMAYANA 16.46% 10.13% 9.52% 8.61%
HERO 15.82% 18.45% 16.40% 13.03%
ALFA RETAILINDO 9.21% 6.12% 4.79%
YOGYA 0.31% 0.21% 0.23%
0.29%
LION SUPERINDO 3.19% 1.79% 1.62% 1.51%
TOTAL 100% 100% 100% 100%
Selanjutnya hasil pemeriksaan menunjukkan, penguasaan pasar dan posisi dominan Carrefour
tersebut disalahgunakan kepada para pemasok dengan meningkatkan dan memaksakan
potongan-potongan harga pembelian barang-barang pemasok melalui skema yang disebut
sebagai “trading terms”. Pasca akuisisi Alfa, potongan trading terms kepada pemasok Alfa
meningkat dalam kisaran sebesar 13% - 20%. Selain itu ditemukan juga bukti bahwa pemasok
Alfa dipaksa untuk memasok Carrefour pasca akuisisi. Pemasok tidak berdaya untuk menolak
kenaikan tersebut karena faktual nilai penjualan pemasok di Carrefour cukup signifikan
sehingga pemasok mau tidak mau mengikuti seluruh kemauan Carrefour meskipun potongan
trading terms sudah semakin memberatkan pemasok.
Oleh karena itu, Majelis Komisi menilai telah terdapat bukti yang sah dan meyakinkan bahwa
Carrefour melanggar Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 25 ayat (1) a UU No 5 Tahun 1999.
Terkait dengan dugaan pelanggaran Pasal 20 UU No 5 Tahun 1999 mengenai jual rugi yang
dilakuan oleh Carrefour terhadap pasar tradisional, Majelis Komisi tidak dapat melakukan
analisis dikarenakan Tim Pemeriksa tidak melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait hal
tersebut.
Terkait dengan penerapan Pasal 28 UU No 5 Tahun 1999, Majelis Komisi menyatakan
bahwa seluruh unsur dalam Pasal 28 UU No 5 Tahun 1999 telah terpenuhi, namun dengan
ketiadaannya Peraturan Pemerintah sampai dengan saat ini.
Berdasarkan fakta dan bukti yang diperoleh dalam Sidang Majelis tersebut, Majelis Komisi
memutuskan:
a. Menyatakan bahwa PT. Carrefour Indonesia terbukti secara sah dan meyakinkan
melanggar Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 25 ayat (1) huruf a UU No 5 Tahun 1999;
b. Menyatakan bahwa PT. Carrefour Indonesia tidak terbukti melanggar Pasal 20 dan Pasal
28 ayat (2) UU No 5 Tahun 1999.
c. Memerintahkan PT Carrefour Indonesia untuk melepaskan seluruh kepemilikannya di
PT Alfa Retailindo, Tbk kepada pihak yang tidak terafiliasi dengan PT Carrefour Indonesia
selambat-lambatnya satu tahun setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
d. Menghukum PT Carrefour Indonesia membayar denda sebesar Rp 25.000.000.000,00
(dua puluh lima miliar rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran
pendapatan denda pelanggaran di bidang Persaingan Usaha Departemen Perdagangan
Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui Bank
Pemerintah dengan Kode Penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di
Bidang Persaingan Usaha).
Laporan Tahun 2009
Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia
37