Laporan KPPU Tahun 2009

Melalui hubungan yang baik tersebut, maka kemudian diketahui bahwa saran
pertimbangan yang selama ini disampaikan KPPU, senantiasa direspon dengan baik
oleh mereka sekalipun respon tersebut tidak dilakukan melalui jawaban langsung dari
surat yang dikirimkan KPPU. Berbagai saran pertimbangan yang disertai position paper
terhadap permasalahan yang dibahas dalam saran pertimbangan yang dikirimkan
KPPU, senantiasa menjadi bahan pertimbangan dan referensi berbagai instansi dalam
menyusun berbagai kebijakan yang akan dikeluarkannya, sehingga secara otomatis
internalisasi nilai-nilai persaingan usaha terjadi dengan sendirinya.
Hal ini misalnya terungkap dari berbagai diskusi dengan instansi Pemerintah yang
melakukan hal tersebut. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)
misalnya ternyata senantiasa mempertimbangkan saran pertimbangkan KPPU terkait
dengan kebijakan pengadaan barang/jasa Pemerintah dan jasa konstruksi yang telah
disampaikan KPPU. Begitu pula dengan Departemen Dalam Negeri yang senantiasa
memperhatikan saran KPPU, ketika mencoba membenahi proses pengadaan barang dan
jasa untuk pengadaan dokumen-dokumen kependudukan.
Keberadaan KPPU juga senantiasa dipandang penting oleh berbagai regulator yang telah
mengimplementasikan persaingan dalam sektor yang diaturnya, hal tersebut misalnya
terjadi di sektor telekomunikasi di mana KPPU senantiasa berkoordinasi dengan BRTI.
Di BRTI, persoalan perang tarif yang mengancam kualitas layanan menjadi perdebatan
hangat di tengah larangan oleh prinsip persaingan untuk menetapkan batas bawah.
Di sektor telekomunikasi ini pula, KPPU melakukan koordinasi yang intensif dengan
beberapa Pemerintah Daerah terkait implementasi kebijakan menara bersama yang dalam
perkembangannya ternyata sudah jauh menyimpang dari prinsip efisiensi yang menjadi
tujuan awal kebijakan tersebut. KPPU terus menyuarakan perlunya mempertimbangkan
implementasi prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat dalam kebijakan tersebut,
terutama setelah secara radikal muncul kebijakan yang menunjuk pelaku usaha tertentu
dengan menyingkirkan pelaku usaha yang sudah ada dan memiliki ratusa menara
telekomunikasi. Koordinasi intensif antara lain dilakukan dengan beberapa Pemerintah
Daerah. Sementara di tingkat pusat, KPPU juga berkoordinasi dengan Departemen
Komunikasi dan Informasi, Departemen Dalam negeri dan Departemen Pekerjaan
Umum untuk mencari solusi, agar secara nasional dapat dilahirkan kebijakan yang
seragam yang bermuara pada hadirnya pengelolaan menara bersama yang berorientasi
pada efisiensi.
Sementara di sektor penerbangan, Departemen Perhubungan melalui Direktorat Jenderal
Perhubungan Udara melakukan koordinasi secara intensif terkait dengan saran KPPU agar
kebijakan tarif mengakomodasi fuel surcharge dalam tarif yang berlaku sehingga tidak
sebagaimana yang terjadi saat itu di mana maskapai penerbangan menetapkan sendiri
besaran fuel surcharge yang ternyata dalam implementasinya tidak hanya digunakan
untuk menutup biaya yang semata-mata disebabkan oleh kenaikan bahan bakar.
Di sektor ritel KPPU juga melakukan proses harmonisasi dengan beberapa instansi
Pemerintah antara lain dengan departemen perdagangan, Sekretariat Wakil Presiden,
Sekretariat Negara. KPPU menjelaskan tentang hasil temuan KPPU dalam industri ritel
46
Laporan Tahun 2009
Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia