Laporan KPPU Tahun 2009

More documents

Recommendations

Info

4. Saran Pertimbangan terkait Kebijakan dalam Industri Kakao Mencermati perkembangan industri kakao yang cukup memprihatinkan, KPPU telah melakukan evaluasi kebijakan dalam industri tersebut. Permasalahan dalam industri kakao muncul sehubungan dengan tidak kompetitifnya industri pengolahan dalam negeri yang kemudian berefek pada kerugian industri pengolahan yang tidak mendapatkan pasokan dan lebih berkembangnya perdagangan kakao yang tidak memiliki nilai tambah lebih baik. Berdasarkan hasil analisis maka KPPU kemudian memberikan saran pertimbangan dengan substansi: 1. Pemerintah menyusun grand design kebijakan industri kakao yang komprehensif untuk mengakomodasi pengaturan seluruh aspek industri kakao, dari mulai budidaya pertanian, industri pengolahan dan perdagangannya. 2. Diperlukan kebijakan lintas instansi untuk menetapkan prioritas pengembangan industri kakao Indonesia, sehingga penanganan yang dilakukan tidak lagi parsial tetapi lebih menyeluruh dan menyentuh akar permasalahan dari indutri kakao selama ini. 3. KPPU menyarankan kepada Pemerintah agar merevisi kebijakan tsb dengan kebijakan yang bersifat perlindungan dan pemberdayaan pelaku usaha nasional, yang diarahkan untuk meningkatkan kemampuan bersaing dalam menghadapi eksportir PMA. Melalui kebijakan tsb, makan akan terjadi sinergi antara pertanian dan pabrik penglahan kakao yang diharapkan akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dalam pertemuan dengan Departemen Pertanian, diketahui bahwa mereka senantiasa memperhatikan saran dan pertimbangan KPPU dalam upaya menata industri kakao. 5. Saran Pertimbangan Terhadap Kebijakan Menara Bersama di Kabupaten Badung Memperhatikan kondisi faktual di kabupaten Badung yang melakukan penataan menara telekomunikasi dengan konsep menara bersama yang jauh dari prinsipprinsip persaingan usaha yang sehat, KPPU melakukan penelitian. KPPU melihat potensi inefisiensi dan persaingan usaha tidak sehat yang didasari kebijakan melalui proses perobohan beberapa menara yang semata-mata didasarkan pada hadirnya perjanjian yang memberikan hak eksklusif terhadap satu pelaku usaha. Terhadap kondisi tersebut KPPU memberikan saran pertimbangan dengan substansi: 1. Memperbaiki substansi pengaturan tentang menara bersama sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan daerah Kabupaten Badung No. 6 Tahun 2008. Beberapa substansi pengaturan yang diperlukan adalah: a. Menara di lokasi hasil Mapping yang sudah ditempati oleh pelaku usaha eksisting, pengelolaannya harus tetap dapat dilakukan oleh pelaku usaha eksisting, hal ini untuk menghindari terjadinya inefisiensi ekonomi. Hal ini selaras dengan Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri (No: 18 Tahun 1999), Menteri Pekerjaan Umum ((No.:07/PRT/M/2009) omunikasi dan Informatika ((No:19/PER/M.KOMINFO/03/2009) Badan Koordinasi 50 Laporan Tahun 2009 Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia
Penanaman Modal (No.: 3/P/2009) tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi. b. Mengingat model pengelolaan yang cenderung mengarah ke monopoli /oligopoli, maka Pemerintah Kota sebagai regulator harus melakukan intervensi untuk melindungi hadirnya abuse of monopoly/oligopoly power dari operator menara terhadap operator telekomunikasi. Intervensi dapat dilakukan menyangkut: 1. Tarif Apabila hanya terdapat satu pelaku usaha penyedia menara bersama, maka tarif harus ditetapkan oleh Pemerintah. Tetapi apabila terdapat lebih dari satu, maka intervensi Pemerintah hanya dilakukan terbatas pada penetapan batas atas tarif. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya eksploitasi konsumen, oleh penyedia menara. 2. Kualitas Layanan Pemerintah harus mengatur standar minimal kualitas pelayanan dalam industri ini, untuk menghindari terjadinya abuse of monopoly/ oligopoly power oleh penyedia menara. 3. Persyaratan Perjanjian Pemerintah harus mencermati proses dan substansi perjanjian antara operator menara dengan operator telekomunikasi, agar tidak terjadi proses yang diskriminatif, menciptakan hambatan masuk dan persyaratan lainnya yang mencerminkan adanya abuse of monopoly/ oligopoly power. a. Apabila standar kinerja minimal yang ditetapkan tidak tercapai, Pemerintah Kota dapat mencabut lisensi penyelenggaraan pengelolaan menara, untuk kemudian melakukan proses tender ulang terhadap lisensi tersebut, untuk mendapatkan pelaku usaha yang lebih memiliki kemampuan dalam mengelola menara bersama. 2. Mencabut pasal 10 ayat 2 dan 5 serta pasal 14 dalam perjanjian kerjasama antara pemerintah Kabupaten Badung dengan PT BTS karena tidak sesuai dengan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat. Hal ini ditujukan agar penambahan titik-titik lokasi menara telekomunikasi bersama tidak secara otomatis akan diberikan kepada PT BTS, tetapi juga dapat diselenggarakan oleh penyedia menara lain selama memenuhi ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. 3. Memperhatikan butir-butir revisi substansi pengaturan tersebut di atas, maka Pemerintah Kabupaten Badung dapat segera mencabut hak eksklusif PT Bali Tower Sentra dan mengijinkan menara telekomunikasi eksisting dan penyedia menara lainnya menjadi pengelola menara telekomunikasi bersama di Kabupaten Badung selama memenuhi ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. Laporan Tahun 2009 Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia 51
Page 5 and 6: LAPORAN TAHUN 2009 Komisi Pengawas
Page 8 and 9: DAFTAR ISI DAFTAR ISI 6 KATA PENGAN
Page 10 and 11: KATA PENGANTAR TAHUN 2009 diisi den
Page 13: Economic Outlook 2010
Page 16 and 17: Pemulihan ekonomi Indonesia secara
Page 18 and 19: Dilihat dari distribusinya komponen
Page 20 and 21: memastikan terciptanya iklim persai
Page 23: BAB 1 Pendahuluan
Page 26 and 27: Melalui upaya penegakan hukum persa
Page 29: BAB 2 Penegakan Hukum Persaingan Us
Page 32 and 33: Ditinjau dari jenis dugaan pasal ya
Page 34 and 35: Pada tahun 2009 ini, sebanyak 169 l
Page 36 and 37: Dalam Gedung di Duri Damai (Paket I
Page 38 and 39: PUTUSAN PERKARA NO 09/KPPU-L/2009 T
Page 40 and 41: KPPU-RI Minta ASTRO Segera Melaksan
Page 42 and 43: 3. Monitoring Dugaan Praktek Monopo
Page 45: BAB 3 Kebijakan Persaingan Usaha da
Page 48 and 49: Melalui hubungan yang baik tersebut
Page 50 and 51: positif oleh Pemerintah, sekalipun
Page 54 and 55: Terhadap saran pertimbangan ini Pem
Page 56 and 57: 1. Pemerintah perlu memfasilitasi k
Page 58 and 59: penanganan perkara kemitraan dengan
Page 60 and 61: Perkembangan sektor yang menjadi sa
Page 62 and 63: No Sektor / Komoditi Fokus Evaluasi
Page 64 and 65: penyedia dana (melalui skema chanel
Page 66 and 67: mampu memberikan sumbangan 84,2% da
Page 68 and 69: pada asuransi sosial. Kebijakan dan
Page 70 and 71: Oleh karena itu, pengelolaan persai
Page 72 and 73: oleh adanya permintaan dari pihak k
Page 75: BAB 4 Pengembangan Nilai-Nilai Pers
Page 78 and 79: a. Peningkatan kesadaran masyarakat
Page 80 and 81: kewenangan, hukum acara serta posis
Page 82 and 83: Nation Conference on Trade and Deve
Page 84 and 85: aru, namun dengan perkembangan yang
Page 86 and 87: The First AEGC Workshop on Regional
Page 88 and 89: and law) yang berlaku umum di kawas
Page 91: BAB 5 Penguatan Pengembangan Kelemb
Page 94 and 95: informasi terkait persiapan Bagian
Page 96 and 97: 5.4 Peningkatan mutu sumber daya ma
Page 99: BAB 6 Agenda dan Tantangan 2010
Page 102:
KPPU melihat bahwa pejabat publik s
show all

Laporan KPPU Tahun 2009

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?