Laporan KPPU Tahun 2009

More documents

Recommendations

Info

positif oleh Pemerintah, sekalipun respon terhadap saran KPPU baru diimplementasikan setelah melalui kurun waktu tertentu. Dalam berbagai pertemuan dengan instansi Pemerintah dan lembaga regulator independen, diketahui bahwa hasil analisis KPPU juga menjadi referensi instansi Pemerintah dan lembaga regulator independen dalam menyusun kebijakannya. Pada tahun 2009, KPPU memberikan 12 saran dan pertimbangan kepada Pemerintah yang terdiri dari : 1. Saran Pertimbangan dalam Industri Liquified Petroleum Gas (LPG) Dalam surat saran pertimbangan ini, untuk memperbaiki kinerja industri LPG KPPU menyarankan kepada Pemerintah agar: 1. Secara tegas dan jelas menetapkan kebijakan LPG terutama yang terkait dengan penetapan LPG sebagai produk subsidi dan non subsidi. Pemerintah juga harus tegas dalam menetapkan apakah akan melepas LPG dalam mekanisme pasar atau tidak. 2. Melakukan pengawasan yang ketat dalam pendistribusian LPG (terutama yang bersubsidi) sampai ke tingkat konsumen. Pemerintah harus menjamin distribusi berjalan lancar sehingga dapat menjamin ketersediaan pasokan LPG bagi konsumen akhir serta jaminan harga jual LPG di titik konsumen yang wajar. 3. Menetapkan formula harga jual dan harga eceran tertinggi (HET) untuk seluruh jenis produk LPG. Melalui formula dan HET tersebut maka proses penetapan harga akan menjadi transparan juga akan melindungi konsumen dari upaya eksploitasi melalui execcive pricing. 4. Agar Pemerintah memikirkan kembali konsep konversi energi dengan lebih mempertimbangkan ketersediaan pasokan, dengan mengutamamakan pasokan dalam negeri dibandingkan impor. Namun jika Pemerintah menganggap pilihan LPG adalah yang terbaik, maka perlu dilakukan antisipasi agar tidak terjadi ketergantungan yang tinggi terhadap impor dan melakukan perbaikan infrastruktur untuk menjamin ketersediaan LPG. Terhadap saran tersebut, Pemerintah bersikap responsif dengan mengakomodasi beberapa butir saran, antara lain penetapan harga eceran tertinggi serta penetapan formula tarif secara transparan dalam industri LPG. 2. Saran Pertimbangan terhadap Kebijakan Standarisasi Tata Niaga Bulu Bebek di Wilayah Jawa Timur Secara khusus KPPU mencermati kebijakan standarisasi tataniaga bulu bebek yang diatur melalui surat keputusan Kepala Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur, mengingat regulasi ini secara nyata menjadi entry barrier bagi upaya pengembangan industri shuttlecock di Jawa Timur. Terhadap kebijakan tersebut KPPU memberikan saran dengan substansi: 1. Kebijakan standarisasi tata niaga bulu bebek di Jawa Timur telah mendistorsi persaingan usaha yang sehat dalam industri shuttlecock di Jawa Timur. Dalam jangka panjang, dikhawatirkan kebijakan ini dapat menghambat pertumbuhan industri shuttlecock dalam memberikan kontribusinya bagi perekonomian di Jawa Timur. 48 Laporan Tahun 2009 Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia
2. Mengingat dampak negatif dari kebijakan standarisasi tata niaga bulu bebek ini bagi iklim persaingan dan perekonomian di Jawa Timur, maka KPPU menyarankan agar Pemerintah Provinsi Jawa Timur mencabut kebijakan tersebut. Selanjutnya dibuka kesempatan seluas-luasnya bagi pelaku usaha, baik importir produsen maupun importir umum untuk melakukan impor bulu bebek bahan baku industri shuttlecock, namun tetap dengan mematuhi kaidah teknis dan sesuai dengan prosedur impor yang ditetapkan oleh Pemerintah. Terhadap saran tersebut Pemerintah Daerah Jawa Timur kemudian merevisi peraturan dimaksud. Di tingkat pusat Departemen Perindustrian mendukung saran KPPU tersebut. 3. Saran Pertimbangan terhadap Kebijakan Menara Bersama di Kota Makassar Dalam saran pertimbangan ini, KPPU menyampaikan beberapa hal penting terkait dengan kebijakan menara bersama antara lain: 1. Tidak perlunya membatasi pelaku usaha penyedia menara hanya terbatas pada perusahaan pembangun menara saja. 2. Untuk mencegah eksklusifitas penguasaan titik menara telekomunikasi tertentu oleh operator telekomunikasi tertentu, maka pemkot Makassar mewajibkan penyedia menara telekomunikasi untuk menerapkan prinsip open access untuk dipergunakan secara bersama oleh seluruh operatir telekomunikasi. 3. Jika pemerintah bermaksud membatasi titik lokasi menara bersama atas dasar kebijakan tata ruang, maka : - Penentuan titik tersebut seharusnya dapat memenuhi kebutuhan teknis seluruh operator telekomunikasi dalam melayani hak masyarakat dalam mendapatkan akses telekomunikasi. Penetuannya dapat dilakukan melalui kajian teknis independen yang informasinya terbuka bagi seluruh penyedia menara - Pada titik yang telah terdapat menara telekomunikasi, maka disarankan agar menara eksisting dapat tetap dipertahankan selama memenuhi aspek teknis dengan tetap menerapkan prinsip open access. - Pada titik yang belum terdapat menara telekomunikasi, maka perlu dilakukan proses seleksi penentuan pemenang hak pengelolaan titik lokasi menara. Proses tersebut dilakukan dengan tender/lelang izin dengan memperhatikan prinsip persaingan usaha yang sehat serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. - Untuk menghindari terjadinya potensi praktek monopoli atas pengelolaan menara telekomunikasi di kota Makassar, patut dipertimbangkan untuk tidak menghasilkan satu pemenang yang menguasai seluruh titik lokasi di kota Makassar. - Pemerintah disarankan untuk mengatur batas atas tarif sewa, kualitas layanan minimum dan persyaratan perjanjian. Sampai dengan saat ini, permasalahan kebijakan menara bersama di Kota Makassar sangat kondusif. Laporan Tahun 2009 Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia 49
Page 5 and 6: LAPORAN TAHUN 2009 Komisi Pengawas
Page 8 and 9: DAFTAR ISI DAFTAR ISI 6 KATA PENGAN
Page 10 and 11: KATA PENGANTAR TAHUN 2009 diisi den
Page 13: Economic Outlook 2010
Page 16 and 17: Pemulihan ekonomi Indonesia secara
Page 18 and 19: Dilihat dari distribusinya komponen
Page 20 and 21: memastikan terciptanya iklim persai
Page 23: BAB 1 Pendahuluan
Page 26 and 27: Melalui upaya penegakan hukum persa
Page 29: BAB 2 Penegakan Hukum Persaingan Us
Page 32 and 33: Ditinjau dari jenis dugaan pasal ya
Page 34 and 35: Pada tahun 2009 ini, sebanyak 169 l
Page 36 and 37: Dalam Gedung di Duri Damai (Paket I
Page 38 and 39: PUTUSAN PERKARA NO 09/KPPU-L/2009 T
Page 40 and 41: KPPU-RI Minta ASTRO Segera Melaksan
Page 42 and 43: 3. Monitoring Dugaan Praktek Monopo
Page 45: BAB 3 Kebijakan Persaingan Usaha da
Page 48 and 49: Melalui hubungan yang baik tersebut
Page 52 and 53: 4. Saran Pertimbangan terkait Kebij
Page 54 and 55: Terhadap saran pertimbangan ini Pem
Page 56 and 57: 1. Pemerintah perlu memfasilitasi k
Page 58 and 59: penanganan perkara kemitraan dengan
Page 60 and 61: Perkembangan sektor yang menjadi sa
Page 62 and 63: No Sektor / Komoditi Fokus Evaluasi
Page 64 and 65: penyedia dana (melalui skema chanel
Page 66 and 67: mampu memberikan sumbangan 84,2% da
Page 68 and 69: pada asuransi sosial. Kebijakan dan
Page 70 and 71: Oleh karena itu, pengelolaan persai
Page 72 and 73: oleh adanya permintaan dari pihak k
Page 75: BAB 4 Pengembangan Nilai-Nilai Pers
Page 78 and 79: a. Peningkatan kesadaran masyarakat
Page 80 and 81: kewenangan, hukum acara serta posis
Page 82 and 83: Nation Conference on Trade and Deve
Page 84 and 85: aru, namun dengan perkembangan yang
Page 86 and 87: The First AEGC Workshop on Regional
Page 88 and 89: and law) yang berlaku umum di kawas
Page 91: BAB 5 Penguatan Pengembangan Kelemb
Page 94 and 95: informasi terkait persiapan Bagian
Page 96 and 97: 5.4 Peningkatan mutu sumber daya ma
Page 99: BAB 6 Agenda dan Tantangan 2010
Page 102:
KPPU melihat bahwa pejabat publik s
show all

Laporan KPPU Tahun 2009

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?