Laporan KPPU Tahun 2009

More documents

Recommendations

Info

oleh adanya permintaan dari pihak konsumen. Sebagian besar konsumen menilai netbook yang dijual dengan sistem operasi lebih menarik bila dibandingkan dengan penjualan netbook tanpa sistem operasi. Saat ini, konsumen komputer di Indonesia sebagian besar menggunakan sistem operasi Microsoft, karena faktor sudah familiar tersebut maka konsumen justru lebih menyukai netbook yang sudah terinstal dengan sistem operasi Microsoft di dalamnya. Dengan demikian, strategi bundling lebih banyak memberikan dampak posistif bagi konsumen. Selain itu, Microsoft tidak menetapkan syarat perdagangan yang eksklusif yang berisi tentang larangan menggunakan sistem operasi non Microsoft, baik kepada produsen netbook ataupun kepada konsumen. Dengan demikian masih terdapat ruang bagi pesaing Microsoft untuk dapat masuk ke pasar sistem operasi netbook di Indonesia. Berdasarkan hasil di atas, maka terlihat praktek bundling pada kedua kasus di atas belum ditemukan potensi anti persaingan yang menjurus pada pelanggaran UU No.5/1999. 3.7 Penyusunan Naskah Pedoman Pelaksanaan UU No. 5/1999 Pasal 35 huruf f UU No. 5/1999 memberi tugas pada KPPU untuk menyusun pedoman dan atau publikasi yang berkaitan dengan UU tersebut, termasuk di dalamnya Peraturan Komisi untuk memberi kepastian hukum bagi pelaku usaha dalam melakukan strategi bisnisnya. Peraturan Komisi sendiri, menurut UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, merupakan jenis peraturan perundangundangan yang mengikat. Hal yang secara mutatis mutandis menjadi dasar hukum yang kuat bagi pemberlakuan peraturan Komisi tentang pedoman pelaksanaan lainnya. Demi terciptanya kesamaan penafsiran terhadap pasal-pasal yang terdapat dalam UU No. 5/1999, KPPU menyusun serangkaian Peraturan Komisi berkaitan dengan pedoman pasal. Selain telah memberlakukan pedoman pasal 22 tentang larangan persekongkolan tender dan Pedoman Pasal 47 mengenai sanksi administratif, pada tahun 2009 KPPU menyelesaikan 6 buah pedoman pelaksanaan UU No. 5/1999 yaitu: a. Pedoman Pasal 1 angka 10 mengenai Pasar Bersangkutan Diatur dalam Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia No. 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Penerapan Pasal 1 angka 10 tentang Pasar Bersangkutan berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Komisi Pengawas Persaingan Usaha. b. Pedoman Pasal 50 a mengenai Pengecualian Perundang-Undangan Diatur dalam Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 253/KPPU/KEP/ VII/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Ketentuan Pasal 50 huruf a Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. c. Pedoman Pasal 50 b mengenai Hak Milik Intelektual (HAKI) Diatur dalam Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia No. 2 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengecualian Penerapan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat terhadap Perjanjian yang Berkaitan dengan Hak Atas Kekayaan Intelektual. 70 Laporan Tahun 2009 Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia
d. Pedoman Pasal 50 b mengenai Waralaba Diatur dalam Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 252 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Ketentuan Pasal 50 huruf b Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. e. Pedoman Pasal 51 mengenai Monopoli BUMN Diatur dalam Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 89/KPPU/Kep/ III/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Ketentuan Pasal 51 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. f. Pedoman Pra Notifikasi Merger Diatur dalam Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia No. 1 Tahun 2009 tentang Pranotifikasi Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan. Di antara Peraturan Komisi yang dikeluarkan tersebut, Pedoman Pasal yang menjelaskan tentang Program Pra-Notifikasi Merger cukup mendapat respon dan apresiasi publik, karena pedoman tersebut memberi kepastian kepada pelaku usaha yang akan melakukan merger, sementara peraturan pemerintah yang mengatur hal ini masih dalam proses penggodokan di tangan pihak yang berwenang. Di samping itu, Komisi sedang menyusun 4 draft pedoman yang kini sedang disosialisasi untuk mendapat tanggapan dan masukan publik melalui website KPPU. Draft pedoman tersebut meliputi draft pedoman jabatan rangkap, penanganan perkara, jual rugi, dan diskriminasi harga yang diharapkan dapat diberlakukan pada awal tahun 2010. Pada dasarnya, pedoman pelaksanaan UU No. 5/1999 ini adalah upaya KPPU untuk memberikan kepastian hukum dan penyadaran publik mengenai perilaku usaha sehingga perubahan perilaku pelaku usaha tidak hanya bergantung pada penindakan atau penghukuman dari KPPU. Hal ini memberi makna bahwa bagi KPPU, kesejahteraan rakyat berupa total welfare yang optimal adalah tujuan, sehingga jika suatu sektor usaha dapat lebih efisien dengan cara advokasi maka penegakan hukum menjadi agenda yang hanya bersifat ultimum. Laporan Tahun 2009 Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia 71
Page 5 and 6:
LAPORAN TAHUN 2009 Komisi Pengawas
Page 8 and 9:
DAFTAR ISI DAFTAR ISI 6 KATA PENGAN
Page 10 and 11:
KATA PENGANTAR TAHUN 2009 diisi den
Page 13:
Economic Outlook 2010
Page 16 and 17:
Pemulihan ekonomi Indonesia secara
Page 18 and 19:
Dilihat dari distribusinya komponen
Page 20 and 21:
memastikan terciptanya iklim persai
Page 23: BAB 1 Pendahuluan
Page 26 and 27: Melalui upaya penegakan hukum persa
Page 29: BAB 2 Penegakan Hukum Persaingan Us
Page 32 and 33: Ditinjau dari jenis dugaan pasal ya
Page 34 and 35: Pada tahun 2009 ini, sebanyak 169 l
Page 36 and 37: Dalam Gedung di Duri Damai (Paket I
Page 38 and 39: PUTUSAN PERKARA NO 09/KPPU-L/2009 T
Page 40 and 41: KPPU-RI Minta ASTRO Segera Melaksan
Page 42 and 43: 3. Monitoring Dugaan Praktek Monopo
Page 45: BAB 3 Kebijakan Persaingan Usaha da
Page 48 and 49: Melalui hubungan yang baik tersebut
Page 50 and 51: positif oleh Pemerintah, sekalipun
Page 52 and 53: 4. Saran Pertimbangan terkait Kebij
Page 54 and 55: Terhadap saran pertimbangan ini Pem
Page 56 and 57: 1. Pemerintah perlu memfasilitasi k
Page 58 and 59: penanganan perkara kemitraan dengan
Page 60 and 61: Perkembangan sektor yang menjadi sa
Page 62 and 63: No Sektor / Komoditi Fokus Evaluasi
Page 64 and 65: penyedia dana (melalui skema chanel
Page 66 and 67: mampu memberikan sumbangan 84,2% da
Page 68 and 69: pada asuransi sosial. Kebijakan dan
Page 70 and 71: Oleh karena itu, pengelolaan persai
Page 75: BAB 4 Pengembangan Nilai-Nilai Pers
Page 78 and 79: a. Peningkatan kesadaran masyarakat
Page 80 and 81: kewenangan, hukum acara serta posis
Page 82 and 83: Nation Conference on Trade and Deve
Page 84 and 85: aru, namun dengan perkembangan yang
Page 86 and 87: The First AEGC Workshop on Regional
Page 88 and 89: and law) yang berlaku umum di kawas
Page 91: BAB 5 Penguatan Pengembangan Kelemb
Page 94 and 95: informasi terkait persiapan Bagian
Page 96 and 97: 5.4 Peningkatan mutu sumber daya ma
Page 99: BAB 6 Agenda dan Tantangan 2010
Page 102: KPPU melihat bahwa pejabat publik s
show all

Laporan KPPU Tahun 2009

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?