Laporan KPPU Tahun 2009

Indeks persaingan usaha adalah sebuah angka yang dihasilkan berdasarkan penelitian.
Range angka adalah 1 sampai 6 dengan angka 1 menunjukkan kondisi persaingan yang
buruk, sementara 6 sebaliknya. Range ini baru digunakan di tahun 2009, sebagai koreksi
terhadap range pada tahun 2004 yang menggunakan range 1 sampai dengan 4. Pada
tahun 2008, indeks persaingan di industri penerbangan memperlihatkan angka 2.61 yang
menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan yang terdapat pada sektor penerbangan
cukup bersaing.
Berdasarkan hasil survey di tahun 2009 indeks persaingan memperlihatkan bahwa
kondisi persaingan usaha sektor penerbangan dan sektor telekomunikasi pada tahun
2009 adalah:
Industri Penerbangan termasuk kategori competitive
Begitu juga industri telekomunikasi, masuk ke dalam kategori competitive
Meskipun dari sisi struktur, indeks persaingan industri penerbangan lebih tinggi,
namun secara keseluruhan, industri telekomunikasi memiliki tingkat persaingan
yang sedikit lebih baik dibanding industri penerbangan.
3.4 Evaluasi Kebijakan Pemerintah
Salah satu sumber kegiatan yang akan menghasilkan saran pertimbangan KPPU kepada
Pemerintah dilakukan melalui kegiatan evaluasi kebijakan Pemerintah. Selama periode
Januari–Desember 2009, KPPU telah menyelesaikan 18 program evaluasi kebijakan.
Berikut kegiatan evaluasi kebijakan tersebut.
No Sektor / Komoditi Fokus Evaluasi kebijakan
1 Gula
SK 527/MPP/2004 tentang Tata Niaga Impor merupakan
kebijakan yang melatarbelakangi kajian ini. Selain itu
perkembangan dalam komoditi gula terutama yang terkait
dengan harga pun menjadi salah satu perhatian utama dalam
evaluasi ini.
2 Industri tepung terigu
Diberlakukannya kembali SNI Wajib tepung terigu yang
terkait dengan isu fortifikasi pada tahun 2008. Kemudian
perkembangan dalam industri ini pun senantiasa terus
dicermati terutama yang berkaitan dengan struktur industri
ini yang beberapa tahun belakangan investasi baru dalam
industri ini mulai masuk.
3 Industri Perikanan
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 05/2008
tentang Usaha Perikanan Tangkap yang mensyaratkan
adanya rekomendasi asosiasi sebagai bagian dari persyaratan
perizinan. Evaluasi dilakukan guna mengukur dampak
regulasi tersebut terhadap iklim persaingan usaha.
Laporan Tahun 2009
Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia
59