Laporan KPPU Tahun 2009

More documents

Recommendations

Info

a. Peningkatan kesadaran masyarakat melalui intensitas konsultasi, sosialisasi, dan diskusi Meskipun telah melakukan rangkaian tindakan strategis seperti penguatan kelembagaan, sosialisasi, kajian regulasi dan pengembangan kerjasama kelembagaan yang bersama penegakan hukum dan penyampaian saran berjalan secara simultan, pelaksanaan UU No. 5/1999 selama 10 tahun ini akan diterima dalam beberapa pandangan dan perspektif yang berbeda khususnya dari pemangku kepentingan. Hasil survey Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) atas pembiayaan GTZ menunjukkan bahwa baru 83% dari 300 responden yang mengetahui UU No.5/1999 dengan tingkat pemahaman terhadap substansi UU No. 5/1999 yang beragam. Berkaitan dengan hal ini, KPPU akan mengotimalkan 293 orang pegawainya untuk bekerja lebih keras dalam mengemban amanat UU demi kepentingan rakyat. Diantaranya adalah melalui intensifikasi advokasi dan pemberdayaan 5 kantor perwakilan daerah yang tersebar di Surabaya, Medan, Balikpapan, Batam, dan Makassar. b. Intensitas Pemberitaan KPPU di Media Untuk menegakkan hukum persaingan usaha, KPPU bekerja sama dengan media untuk mensosialisasikan tentang undang-undang persaingan usaha dan keberadaan KPPU sebagai lembaga yang mengemban amanat penegakan hukum tersebut. Berbagai kegiatan yang dilakukan KPPU mendapatkan perhatian media massa, baik media cetak maupun elektronik (radio, televisi, dan internet). Pemberitaan tentang KPPU –berikut kegiatan yang dilakukan– melalui media cetak menunjukkan bahwa KPPU cukup mendapatkan perhatian kalangan media. Hal ini sangat membantu misi KPPU untuk menginternalisasikan nilai-nilai persaingan usaha kepada masyarakat. Intensitas Pemberitaan KPPU di Media 2009 500 400 300 200 100 0 475 440 430 425 400 420 425 435 445 455 465 315 Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des 76 Laporan Tahun 2009 Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia
c. Materi Hukum Persaingan Usaha Dari sudut advokasi, selain memberikan sosialisasi dan asistensi informasi pada publik, KPPU juga menerbitkan ”Buku Ajar Hukum Persaingan” yang diharapkan akan menjadi referensi akademis universitas seluruh Indonesia khususnya Fakultas Hukum sebagai bagian dari upaya untuk membangun generasi bangsa yang sadar persaingan sehat. Dalam kerangka mendissiminasi hukum dan prinsip persaingan sehat kepada publik, KPPU juga menerbitkan publikasi rutin yaitu Newsletter ”Kompetisia” dalam versi bahasa Indonesia dan bahasa Inggris yang terbit setiap bulan, majalah dua bulanan ”Kompetisi”, serta Jurnal Ilmiah Persaingan Usaha yang terbit tiap semester selain update harian yang dapat diakses melalui website resmi KPPU. Semua publikasi ini mempermudah akses bagi publik untuk mengetahui perkembangan kinerja sekaligus memberikan laporan kepada KPPU. 4.2 Kerjasama Dalam Negeri Selain berperan aktif di internasional, KPPU juga secara konsisten berupaya membentuk, melaksanakan, dan mengembangkan kerjasama dengan lembaga pemerintah. Berbeda dengan kerjasama internasional, kerjasama dalam negeri difokuskan pada upaya meningkatkan fungsi utama KPPU dalam penegakan hukum dan pemberian saran dan rekomendasi, selain juga turut membantu proses penguatan kelembagaan. Upaya tersebut dilakukan melalui berbagai penyusunan kerjasama dan pertemuan formal dengan pemerintah dan lembaga tinggi negara. Untuk meningkatkan hubungan baik dengan pemerintah, KPPU telah melangsungkan beberapa audiensi dengan Pimpinan MPR, DPR, dan BPK. Pertemuan tersebut dilakukan untuk memperkenalkan kinerja KPPU sekaligus menggali kemungkinan kerjasama formal dengan instansi tertentu. Selain audiensi, selama tahun 2009 KPPU juga mengikuti 3 (tiga) kali Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VI DPR RI dalam membahas berbagai hal mulai dari kinerja hingga anggaran KPPU. Guna mendukung fungsi penegakan hukum persaingan usaha, KPPU memformulasikan beberapa kerjasama dengan lembaga penegak hukum lain, pemerintah, dan lembaga lainnya. Kerjasama tersebut meliputi kerjasama dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP), Kepolisian RI, dan Perguruan Tinggi. Dalam konteks ini, dari sudut instrumen dan teknis penegakan hukum, terdapat beberapa agenda yang kini masih memerlukan perhatian dari UU No. 5/1999 yaitu menyangkut terbatasnya kewenangan KPPU dalam hal penyitaan alat bukti, belum kuatnya status kelembagaan KPPU, serta belum adanya Peraturan Pemerintah (PP) tentang merger, akuisisi, dan konsolidasi sesuai pasal 28-29 UU No. 5/1999. Selain itu, belum diterapkannya sanksi pidana dalam pasal 48 UU No. 5/1999, karena penegakannya harus dilakukan oleh penegak hukum lain khususnya Kepolisian. Untuk mengatasi hal ini, KPPU melakukan 2 (dua) hal. Pertama, upaya membangun kerjasama dan koordinasi dalam bentuk MOU dengan POLRI dan instansi penegak hukum lain. Kedua, mendorong dilakukannya amandemen UU No.5/1999 terutama untuk memperkuat Laporan Tahun 2009 Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia 77
Page 5 and 6:
LAPORAN TAHUN 2009 Komisi Pengawas
Page 8 and 9:
DAFTAR ISI DAFTAR ISI 6 KATA PENGAN
Page 10 and 11:
KATA PENGANTAR TAHUN 2009 diisi den
Page 13:
Economic Outlook 2010
Page 16 and 17:
Pemulihan ekonomi Indonesia secara
Page 18 and 19:
Dilihat dari distribusinya komponen
Page 20 and 21:
memastikan terciptanya iklim persai
Page 23:
BAB 1 Pendahuluan
Page 26 and 27:
Melalui upaya penegakan hukum persa
Page 29: BAB 2 Penegakan Hukum Persaingan Us
Page 32 and 33: Ditinjau dari jenis dugaan pasal ya
Page 34 and 35: Pada tahun 2009 ini, sebanyak 169 l
Page 36 and 37: Dalam Gedung di Duri Damai (Paket I
Page 38 and 39: PUTUSAN PERKARA NO 09/KPPU-L/2009 T
Page 40 and 41: KPPU-RI Minta ASTRO Segera Melaksan
Page 42 and 43: 3. Monitoring Dugaan Praktek Monopo
Page 45: BAB 3 Kebijakan Persaingan Usaha da
Page 48 and 49: Melalui hubungan yang baik tersebut
Page 50 and 51: positif oleh Pemerintah, sekalipun
Page 52 and 53: 4. Saran Pertimbangan terkait Kebij
Page 54 and 55: Terhadap saran pertimbangan ini Pem
Page 56 and 57: 1. Pemerintah perlu memfasilitasi k
Page 58 and 59: penanganan perkara kemitraan dengan
Page 60 and 61: Perkembangan sektor yang menjadi sa
Page 62 and 63: No Sektor / Komoditi Fokus Evaluasi
Page 64 and 65: penyedia dana (melalui skema chanel
Page 66 and 67: mampu memberikan sumbangan 84,2% da
Page 68 and 69: pada asuransi sosial. Kebijakan dan
Page 70 and 71: Oleh karena itu, pengelolaan persai
Page 72 and 73: oleh adanya permintaan dari pihak k
Page 75: BAB 4 Pengembangan Nilai-Nilai Pers
Page 80 and 81: kewenangan, hukum acara serta posis
Page 82 and 83: Nation Conference on Trade and Deve
Page 84 and 85: aru, namun dengan perkembangan yang
Page 86 and 87: The First AEGC Workshop on Regional
Page 88 and 89: and law) yang berlaku umum di kawas
Page 91: BAB 5 Penguatan Pengembangan Kelemb
Page 94 and 95: informasi terkait persiapan Bagian
Page 96 and 97: 5.4 Peningkatan mutu sumber daya ma
Page 99: BAB 6 Agenda dan Tantangan 2010
Page 102: KPPU melihat bahwa pejabat publik s
show all

Laporan KPPU Tahun 2009

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?