Laporan KPPU Tahun 2009

pada asuransi sosial. Kebijakan dan mekanisme pada asuransi social
relatif membuka peluang terjadinya diskriminasi harga dan diskriminasi
pelayanan. Di sisi lain, tingkat ketergatungan anggotanya terhadap asuransi
sosial sangat tinggi,
4. Jumlah pasokan pelayanan jasa kesehatan lebih kecil dibanding kebutuhan
terhadap jasa pelayanan kesehatan.
Selain itu daya tawar consumen yang rendah juga disebabkan karena ketersediaan
substitusi pelayanan kesehatan kecil. Jikapun tersedia substitusi pelayanan
kesehatan, namun pihak RS tidak cenderung untuk tidak menawarkan pilihan
kepada konsumen. Kemudian kekuatan tawar menawar pemasok pelayanan
kesehatan lebih besar. Jumlah pasokan pelayanan kesehatan di Indonesia masih
lebih kecil dibanding dengan kebutuhan pelayanan kesehatan itu sendiri, terjadi
asimetri informasi. Produk pelayanan kesehatan yang satu tidak bersaing dengan
produk pelayanan kesehatan lain, Pemasok pelayanan kesehatan (RS, dokter
dan Asuransi) cenderung melakukan integrasi ertikal dengan perusahaan obat
maupun pelayanan penunjang medik.
Dari sisi penawaran, daya tawar consumen juga dapat dipengaruhi oleh hambatan
masuk bagi para pelaku usaha untuk memasuki industri pelayanan kesehatan di
Indonesia. PBF dan perusahaan alkes yang memiliki usaha dengan skala ekonomi
besar, adanya diferensiasi produk, dibutuhkan modal besar untuk bersaing,
hambatan dari PBF incumbent yang memiliki sumber daya substansial meliputi
insentif financial. Hal ini dapat menyebabkan intensitas persaingan industri
pelayanan kesehatan menjadi relatif rendah meskipun jumlah RS, perusahaan
asuransi, dan perusahaan farmasi cukup besar, karena adanya asimenteri
informasi, integrasi vertikal dan adanya pemasok yang memiliki market power
yang besar., selain itu masyarakat cenderung masih sulit untuk mendiferensiasikan
keunggulan pada rumah sakit, dan perusahaan farmasi.
Untuk ke depan direkomendasikan agar ada UU yang mengatur tentang HET
tertinggi untuk merek obat branded dan mee too, adanya pengawasan mengenai
integrasi vertikal yang dilakukan pelayanan kesehatan agar tidak terjadi tied in
sales yang berpotensi menimbulkan diskriminasi harga. Selain itu, sebaiknya diatur
agar tidak ada diskriminasi harga untuk input yang sama. Hal ini juga berpotensi
menimbulkan diskriminasi pelayanan
e. Kajian Industri dan Perdagangan tentang Posisi Persaingan Usaha dalam
Pengelolaan Ekonomi Indonesia
Sistem ekonomi nasional mempunyai paradigma yang mengarah pada
pembangunan ekonomi untuk mencapai kesejahteraan masyarakat secara merata.
Paradigma sistem ekonomi nasional meliputi dua prinsip yaitu: (i) kebersamaan,
keadilan dan kemanfaatan dan (ii) pertumbuhan dan pemerataan. Sistem ekonomi
tersusun dari beberapa elemen yang saling berinteraksi sehingga membentuk
suatu perekonomian (kehidupan ekonomi). Dipandang dari komponen yang
membentuknya, sistem ekonomi dapat diartikan sebagai sekumpulan unit-unit
ekonomi atau pelaku ekonomi, yang melalui mekanisme kerja tertentu, saling
66
Laporan Tahun 2009
Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia