NK- RAPBN 2014

Bab 4
Anggaran Belanja Pemerintah Pusat
pinjaman luar negeri yang semakin
menurun akibat kebijakan pemerintah
untuk mengurangi ketergantungan
terhadap pinjaman luar negeri,
sehingga penerbitan SBN valas di pasar
internasional hanya dilakukan sebagai
pelengkap dengan mempertimbangkan
biaya dan risiko utang yang harus
ditanggung. Kebijakan pembiayaan
melalui pinjaman luar negeri tetap
diarahkan pada posisi negatif, yaitu
penarikan pinjaman luar negeri lebih
kecil dari pembayaran pokok pinjaman
luar negeri.
Khusus untuk APBNP tahun 2013, penyebab lain terjadinya peningkatan pembayaran bunga
utang dalam negeri adalah dampak dari reklasifikasi perubahan pembayaran bunga utang
SBN valas dari akun bunga utang luar negeri menjadi akun bunga utang dalam negeri.
Perubahan akun tersebut menyebabkan
alokasi kebutuhan pembayaran bunga
utang dalam negeri meningkat sebesar
21,6 persen dalam APBNP tahun 2013.
Sementara itu, alokasi kebutuhan
pembayaran bunga utang luar negeri
mengalami penurunan sebesar 52,7 persen
dalam APBNP tahun 2013. Perubahan ini
dilakukan berdasarkan atas rekomendasi
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) agar
konsisten dengan pencatatan akun SBN
valas pada sisi pembiayaan dalam negeri.
Ilustrasi mengenai perkembangan belanja
pembayaran bunga utang sebagaimana
dilihat dalam Grafik 4.37.
Subsidi
120,0
100,0
80,0
60,0
40,0
20,0
GRAFIK 4.36
PORSI PEMBAYARAN BUNGA UTANG BERDASARKAN INSTRUMEN, 2008 - 2013
(triliun Rupiah)
22,3
65,2
18,4 18,6
74,3 72,5
0,0
2008 2009 2010 2011 2012 2013*
*) APBNP 2013
SBN
Pinjaman LN
Sumber : Kementerian Keuangan
GRAFIK 4.37
PERKEMBANGAN PEMBAYARAN BUNGA UTANG, 2008 – 2013
(triliun Rupiah)
120,0
0,0
2008 2009 2010 2011 2012 2013*
Utang Dalam negeri 59,9 63,7 61,5 66,8 70,2 96,8
Utang Luar Negeri 28,5 30,1 26,9 26,5 30,3 15,8
Pembayaran Bunga Utang 88,4 93,8 88,4 93,3 100,5 112,5
Subsidi merupakan alokasi anggaran yang disalurkan melalui perusahaan/lembaga yang
memproduksi, menjual barang dan jasa, yang memenuhi hajat hidup orang banyak sedemikian
rupa, sehingga harga jualnya dapat dijangkau masyarakat. Belanja subsidi terdiri dari subsidi
energi (subsidi BBM, BBN, LPG tabung 3 kg, dan LGV serta subsidi listrik) dan subsidi nonenergi
(subsidi pangan, subsidi pupuk, subsidi benih, subsidi PSO, subsidi bunga kredit program,
dan subsidi pajak/DTP). Walaupun penyediaan anggaran subsidi oleh Pemerintah dalam
beberapa tahun terakhir ini jumlahnya mengalami peningkatan yang cukup besar, penyediaan
anggaran subsidi tersebut harus tetap memperhatikan kemampuan keuangan negara. Dalam
rentang waktu 2008-2013, realisasi anggaran belanja subsidi cukup berfluktuasi, dan secara
nominal mengalami peningkatan sebesar Rp72,8 triliun atau tumbuh rata-rata 4,8 persen per
tahun. Pertumbuhan yang cukup tinggi tersebut antara lain disebabkan oleh: (1) perubahan
100,0
80,0
60,0
40,0
20,0
Keterangan:
*) APBNP
1. Tahun 2008 - 2012, Bunga Utang Dalam Negeri berasal dari SBN domestik, Pinjaman Dalam Negeri dan Belanja Pembayaran Denda ; sementara
Bunga Utang Luar Negeri berasal dari Pinjaman Luar Negeri dan SBN valas
2. Tahun 2013 Bunga Utang Dalam Negeri berasal dari SBN domestik, SBN valas, dan Pinjaman Dalam Negeri; sementara
Bunga Utang Luar Negeri berasal dari Pinjaman Luar Negeri.
Sumber : Kementerian Keuangan
13,7
78,3
14,4
85,5
15,9
95,5
120,0
100,0
80,0
60,0
40,0
20,0
0,0
4-48
Nota Keuangan dan RAPBN 2014