NK- RAPBN 2014

Defisit, Pembiayaan Anggaran, dan Risiko Fiskal
Bab 6
Sesuai dengan Undang-Undang nomor 2 tahun 2009 tentang LPEI, modal awal LPEI ditetapkan
paling sedikit Rp4,0 triliun. Dalam hal modal LPEI menjadi berkurang dari Rp4,0 triliun,
Pemerintah menutup kekurangan tersebut dari dana APBN berdasarkan mekanisme yang
berlaku. Pada tahun 2013, ekuitas LPEI diperkirakan akan mencapai Rp8,0 triliun. Ekuitas
tersebut diperkirakan cukup untuk mendukung target pembiayaan sebesar Rp36,1 triliun,
penjaminan sebesar Rp1,5 triliun dan asuransi sebesar Rp250,0 miliar. Perkembangan kegiatan
pembiayaan ekspor dan posisi permodalan LPEI dalam periode 2008 -2013 disajikan dalam
Grafik 6.28.
6.4.3.4 Tuntutan Hukum kepada Pemerintah
Tuntutan hukum yang dapat menimbulkan risiko fiskal kepada Pemerintah berupa gugatan
perdata dan Tata Usaha Negara (TUN) ditujukan kepada Pemerintah. Risiko fiskal yang
kemungkinan akan timbul adalah berupa potensi pengeluaran negara dari APBN, potensi
hilangnya kepemilikan aset tanah dan bangunan karena kepemilikannya dipersengketakan,
maupun yang berupa hilangnya potensi penerimaan negara.
Berdasarkan data yang terkumpul sampai dengan bulan Juli 2013, terdapat 160 perkara gugatan
kepada 20 kementerian negara/lembaga berupa tuntutan ganti rugi dengan potensi pengeluaran
negara sebesar Rp8,2 triliun, USD45,5 juta, €54,9 ribu; Bs11.500,0 yaitu meliputi 19 perkara
masih diproses di peradilan tingkat pertama, 26 perkara pada tingkat banding, 17 perkara pada
tingkat kasasi dan 15 perkara pada tingkat Peninjauan Kembali (PK).
Putusan-putusan yang telah inkracht sampai dengan tahun 2013, merupakan beban Pemerintah
pada RAPBN tahun 2014. Berdasarkan data yang terkumpul sampai dengan Juli 2013, nilai
tuntutan hukum yang sudah inkracht adalah sebesar Rp1,7 triliun, USD172,6 juta, dan MYR1,5
juta. Pelaksanaan putusan pengadilan yang sudah inkracht diupayakan melalui anggaran masing
masing satker kementerian negara/lembaga.
6.4.3.5 Bencana Alam
Indonesia adalah negara yang rawan bencana dilihat dari aspek geografis, klimatologis dan
demografis. Letak geografis Indonesia di antara dua benua dan dua samudera menyebabkan
Indonesia mempunyai potensi yang cukup bagus dalam perekonomian sekaligus juga rawan
dengan bencana. Secara geologis, Indonesia terletak pada 3 (tiga) lempeng yaitu lempeng Eurasia,
lempeng Indo-Australia dan lempeng Pasifik yang membuat Indonesia kaya dengan cadangan
mineral sekaligus mempunyai dinamika geologis yang sangat dinamis yang mengakibatkan
potensi bencana gempa, tsunami dan gerakan tanah/longsor. Selain itu, Indonesia mempunyai
banyak gunung api aktif yang sewaktu-waktu dapat meletus.
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana telah meletakkan
tanggung jawab pada pundak Pemerintah untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana
diantaranya perlindungan masyarakat dari dampak bencana, pemulihan kondisi dari dampak
bencana, dan pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam APBN. Anggaran tersebut
diperuntukkan untuk kegiatan-kegiatan tahap prabencana (pengurangan risiko bencana), saat
tanggap darurat bencana, dan pasca bencana (rehabilitasi dan rekonstruksi).
Biaya rehabilitasi atau pemulihan infrastruktur publik dan rumah tangga, yang sebagian
besar tidak memiliki perlindungan keuangan, memberikan beban besar pada pengeluaran
publik. Sebagai contoh, bencana tsunami Aceh/Nias tahun 2004 menimbulkan kerusakan
Nota Keuangan dan RAPBN 2014
6-61