NK- RAPBN 2014

Pendahuluan
Bab 1
Selain itu, dalam RAPBN 2014, ditempuh beberapa kebijakan antara lain (1) Pemerintah
tetap menjaga alokasi anggaran pendidikan sekurang-kurangnya sebesar 20 persen
dari APBN, sebagaimana yang diamanatkan dalam Amendemen keempat UUD 1945
Pasal 31 ayat (4), yang akan digunakan untuk meningkatkan akses pendidikan yang
berkualitas, terjangkau, relevan, dan efisien; (2) peningkatan anggaran infrastruktur
dalam rangka mendukung MP3EI untuk pembangunan infrastruktur pada enam
koridor ekonomi, domestic connectivity, serta ketahanan energi dan ketahanan pangan.
Peningkatan tersebut dilakukan untuk menaikkan daya saing dan kapasitas produksi yang
pada akhirnya berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga
kerja; (3) peningkatan program perlindungan sosial dan sinergi empat klaster penanggulangan
kemiskinan; (4) peningkatan alokasi belanja produktif antara lain untuk mendukung transportasi
publik di kota-kota besar; (5) perbaikan penghasilan dan kesejahteraan pegawai negeri sipil,
anggota TNI/Polri, dan para pensiunan, melalui kenaikan gaji pokok bagi PNS dan TNI/Polri,
kenaikan pensiun pokok, serta pemberian gaji dan pensiun bulan ke-13; dan (6) perbaikan
perencanaan dan pelaksanaan anggaran untuk mengoptimalkan penyerapan belanja negara dan
meningkatkan kualitas pembangunan. Berbagai kebijakan tersebut, akan mendasari penyusunan
postur RAPBN 2014.
1.2 Dasar Hukum Penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN
2014
Penyusunan RAPBN tahun 2014 merupakan wujud pelaksanaan amanat Pasal 23 Undang–
Undang Dasar (UUD) 1945 Amendemen Keempat, yang berbunyi: “(1) Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap
tahun dengan undang–undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab
untuk sebesar–besarnya kemakmuran rakyat; (2) Rancangan Undang–Undang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan
Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah;
(3) Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui Rancangan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara yang diusulkan oleh Presiden, Pemerintah menjalankan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara tahun yang lalu”. Proses dan mekanisme penyiapan,
penyusunan, dan pembahasan RAPBN 2014 mengacu pada Undang–Undang Nomor 17 Tahun
2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR,
DPR, DPD, dan DPRD.
Selanjutnya, siklus dan mekanisme APBN meliputi (1) tahap penyusunan RAPBN oleh
Pemerintah; (2) tahap pembahasan dan penetapan RAPBN dan RUU APBN menjadi
APBN dan UU APBN dengan Dewan Perwakilan Rakyat; (3) tahap pelaksanaan APBN;
(4) tahap pemeriksaan atas pelaksanaan APBN oleh instansi yang berwenang; dan (5) tahap
pertanggungjawaban pelaksanaan APBN. Siklus APBN 2014 akan berakhir pada saat Laporan
Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) disahkan oleh DPR.
1.3 Asumsi Dasar Ekonomi Makro 2014
Asumsi dasar ekonomi makro mencakup variabel yang dinilai memiliki dampak signifikan
terhadap postur APBN. Dalam kondisi tertentu, asumsi dasar ekonomi makro dapat menjadi
acuan dalam rangka mengamankan pelaksanaan APBN. Perkiraan asumsi dasar ekonomi makro
dalam penyusunan postur RAPBN 2014 adalah sebagai berikut:
Nota Keuangan dan RAPBN 2014 1-5