NK- RAPBN 2014

Bab 4
Anggaran Belanja Pemerintah Pusat
No
Urut
Target
Program *) Indikator Kinerja *) Outcome
2014
32 047 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Rp214,7 miliar), a.l.:
1 Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
- Jumlah K/L dan Pemda yang difasilitasi dalam penerapan kebijakan
perlindungan perempuan dari tindak kekerasan
- Jumlah K/L dan Pemda yang difasilitasi dalam mengembangkan data
perempuan korban kekerasan
12 provinsi - Meningkatnya jumlah kebijakan pelaksanaan pengarustamaan
gender (PUG) di bidang ekonomi
4 provinsi - Meningkatnya jumlah kebijakan pelaksanaan PUG di bidang sosial,
politik, dan hukum
- Meningkatnya jumlah kebijakan perlindungan perempuan terhadap
berbagai tindak kekerasan
2 Program Perlindungan Anak
- Jumlah kebijakan penghapusan kekerasan pada anak 1 kebijakan - Meningkatnya jumlah kebijakan pelaksanaan perlindungan anak
- Meningkatnya jumlah kebijakan pelaksanaan tumbuh kembang anak
- Jumlah K/L dan Pemda yang difasilitasi tentang perlindungan anak
dari masalah sosial
2 K/L dan 6
provinsi
3 Program Dukungan Manajemen dan - Persentase bantuan hukum yang tepat waktu, sesuai kebutuhan dan 100% -
Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya akuntabel
Kementerian PP&PA
- Jumlah pengawasan pelaksanaan perlindungan anak di provinsi 33 provinsi
Meningkatnya jumlah dokumen perencanaan, pengembangan dan
evaluasi sumber daya manusia (SDM) dan penganggaran KPP dan PA
yang diselesaikan tepat waktu, dilaksanakan, dipantau dan
dievaluasi berdasarkan tersedianya data terkini, terintegrasi, dan
harmonis
- Meningkatnya laporan evaluasi kinerja pembangunan gender dan
anak berdasarkan data terkini, terintegrasi dan harmonis
- Meningkatnya layanan sarana prasarana, keuangan dan
pengembangan SDM yg sesuai kebutuhan dan akuntabel
33 048 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Rp159,8 miliar), a.l.:
1 Program Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
- Jumlah peraturan/kebijakan di bidang pengawasan (RUU tentang
Pengendalian Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan)
1 RUU - Terwujudnya organisasi pemerintah yang proporsional, efektif, dan
efisien
- 100% - Terwujudnya SDM aparatur yang profesional, berkinerja,akuntabel
Persentase instansi pemerintah yang telah menerapkan kebijakan
tunjangan berdasarkan kinerja
dan sejahtera
- Terwujudnya penyelenggaraan tata laksana pemerintah yang efisien,
efektif, dan akuntabel
- Terwujudnya instansi pemerintah yang akuntabel dan berkinerja
tinggi
- Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik
- Terwujudnya penyelenggaraan pengawasan pemerintah yang
terintegrasi, efisien, dan efektif
- Terwujudnya pelaksanaan reformasi birokrasi nasional secara
terencana, sistematis, dan komprehensif
2 - Persentase jumlah kampanye budaya kerja di media cetak dan
elektronik
Program Dukungan Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Kementerian PAN dan RB
- Jumlah instansi pemerintah yang menjadi pilot project
pengembangan budaya kerja
100% - Terwujudnya peningkatan kinerja manajemen internal dalam rangka
pelaksanaan tugas kementerian
5 instansi
3 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur Kementerian PAN
dan RB
- Rasio sarana dan prasarana yang tersedia sesuai dengan kebutuhan
pegawai sesuai standar kualitas pelayanan yang baik
100 - Terwujudnya peningkatan kualitas sarana dan prasarana internal
dalam rangka pelaksanaan tugas kementerian
4-134
Nota Keuangan dan RAPBN 2014