NK- RAPBN 2014

Bab 4
Anggaran Belanja Pemerintah Pusat
perluasan jangkauan pelayanan dengan pembangunan jaringan transmisi dan gardu induk;
(2) meningkatnya rasio desa berlistrik; (3) terlaksanakanya pembangunan infrastruktur BBG
untuk transportasi (SPBG) serta FEED pembangunan SPBG; (4) meningkatnya produksi
minyak bumi; (5) meningkatnya produksi gas bumi; (6) meningkatnya produksi batubara; serta
(7) meningkatnya penerapan inisiatif energi bersih (Green Energy Initiatives) melalui
peningkatan pemanfaatan energi terbarukan.
Alokasi Anggaran Fungsi Lingkungan Hidup
Dalam RAPBN tahun 2014, anggaran yang dialokasikan pada fungsi lingkungan hidup mencapai
Rp11,6 triliun, yang berarti lebih rendah sebesar 6,8 persen jika dibandingkan dengan alokasi
anggaran fungsi lingkungan hidup pada APBN tahun 2013 sebesar Rp12,4 triliun. Jumlah
tersebut, terdiri atas: (1) alokasi anggaran pada subfungsi manajemen limbah sebesar Rp2,9
triliun (25,3 persen terhadap total anggaran fungsi lingkungan hidup); (2) alokasi anggaran
pada subfungsi penanggulangan polusi sebesar Rp149,4 miliar (1,3 persen); (3) alokasi anggaran
pada subfungsi konservasi sumber daya alam sebesar Rp3,9 triliun (33,5 persen); (4) alokasi
anggaran pada subfungsi tata ruang dan pertanahan sebesar Rp3,8 triliun (32,6 persen); dan
(5) alokasi anggaran pada subfungsi lingkungan hidup lainnya sebesar Rp843,9 miliar
(7,3 persen).
Gambaran alokasi anggaran dalam tahun 2014 pada beberapa subfungsi yang menonjol pada
fungsi lingkungan hidup dijelaskan sebagai berikut. Alokasi anggaran pada subfungsi manajemen
limbah terutama akan digunakan untuk Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur
Permukiman. Selanjutnya, alokasi anggaran pada subfungsi konservasi sumber daya alam
terutama akan digunakan untuk membiayai beberapa program yaitu: (1) program peningkatan
fungsi dan daya dukung DAS berbasis pemberdayaan masyarakat; dan (2) program konservasi
keanekaragaman hayati dan perlindungan hutan. Sementara itu, alokasi anggaran pada subfungsi
tata ruang dan pertanahan terutama akan digunakan untuk: (1) program pengelolaan pertanahan
nasional; dan (2) program penyelenggaraan penataan ruang. Pelaksanaan berbagai program
pada fungsi ini disusun untuk meningkatkan kualitas lingkungan, sebagai bagian dari upaya
mitigasi dan adaptasi dampak perubahan iklim.
Sesuai dengan alokasi anggarannya, sasaran pembangunan yang diharapkan dicapai dari fungsi
lingkungan hidup pada tahun 2014, di antaranya: (1) meningkatnya kuantitas dan kualitas data
dan informasi spasial, dengan memprioritaskan pada tersedianya data spasial untuk mendukung
pembangunan wilayah koridor ekonomi Indonesia dan wilayah prioritas pembangunan nasional
lainnya (KEK dan KAPET); (2) meningkatnya akses terhadap data dan informasi spasial;
(3) penyelesaian dan terlengkapinya peraturan operasionalisasi Undang-Undang Nomor 26
Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; (4) meningkatnya target legalisasi aset tanah yang
dibiayai Pemerintah; (5) pembangunan peningkatan konservasi dan rehabilitasi sumber daya
hutan meliputi terselesaikannya tata batas kawasan hutan (batas luar dan fungsi), beroperasinya
Kesatuan Pengelolaan Hutan, meningkatnya hasil rehabilitasi hutan dan lahan, dan penyusunan
Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu; (6) meningkatnya populasi spesies prioritas
utama yang terancam punah; serta (7) menurunnya hotspot (titik api) di Pulau Kalimantan,
Pulau Sumatera, dan Pulau Sulawesi dan luas kebakaran hutan.
4-74
Nota Keuangan dan RAPBN 2014