NK- RAPBN 2014

Anggaran Belanja Pemerintah Pusat
Bab 4
harga jual pelayanan yang diberikan dapat terjangkau masyarakat. Dalam kurun waktu 2008–
2013, realisasi anggaran subsidi dalam rangka PSO secara nominal mengalami penurunan
sebesar Rp208,0 miliar, dari sebesar Rp1,7 triliun pada tahun 2008 menjadi Rp1,5 triliun
pada APBNP tahun 2013, atau turun rata-rata 2,5 persen per tahun. Anggaran belanja subsidi
PSO tersebut dialokasikan masing-masing kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero) untuk
penugasan layanan jasa angkutan kereta api penumpang kelas ekonomi; PT Pelni (Persero)
untuk penugasan layanan jasa angkutan penumpang kapal laut kelas ekonomi; PT Posindo
(Persero) untuk penugasan layanan jasa pos di daerah terpencil (untuk PSO PT Posindo telah
direalokasi ke Belanja Lain-Lain pada APBN tahun 2013); dan Perum Lembaga Kantor Berita
Nasional (LKBN) Antara untuk penugasan layanan berita kepada masyarakat.
Sementara itu, perkembangan realisasi subsidi bunga kredit program dalam kurun waktu 2008-
2013, secara nominal mengalami kenaikan sebesar Rp309,2 miliar, dari sebesar Rp939,3 miliar
pada tahun 2008 menjadi Rp1,2 triliun pada APBNP tahun 2013, atau tumbuh rata-rata 5,9
persen per tahun. Kenaikan realisasi anggaran subsidi bunga kredit program yang signifikan
dalam kurun waktu tersebut, selain dipengaruhi oleh perkembangan suku bunga kredit, juga
ditentukan oleh besarnya outstanding kredit program, berasal dari skema kredit ketahanan
pangan dan energi (KKP-E), termasuk risk sharing KKP-E dan kredit pengembangan energi
nabati dan revitalisasi perkebunan (KPEN-RP). Selain itu, peningkatan realisasi subsidi
bunga kredit program juga berkaitan dengan penambahan skema kredit baru yaitu Kredit
Pemberdayaan Pengusaha NAD Nias (KPP NAD Nias), Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS),
Skema Subsidi Resi Gudang (SSRG), dan imbal jasa penjaminan untuk Kredit Usaha Rakyat
(KUR) dalam rangka membantu usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta subsidi
bunga untuk air bersih.
Selain berbagai jenis subsidi tersebut, pemerintah juga mengalokasikan anggaran subsidi pajak
untuk mendukung program stabilisasi harga kebutuhan pokok dan perkembangan industri
nasional yang strategis. Perkembangan realisasi subsidi pajak ini sangat tergantung kepada
jenis komoditas atau sektor-sektor tertentu yang diberikan fasilitas pajak dalam bentuk pajak
ditanggung pemerintah (DTP). Dalam kurun waktu 2008–2013, perkembangan realisasi subsidi
pajak DTP secara nominal mengalami penurunan sebesar Rp16,4 triliun atau turun dengan
rata-rata 26,1 persen per tahun, dari sebesar Rp21,0 triliun pada tahun 2008 menjadi Rp4,6
triliun pada APBNP tahun 2013.
Belanja Hibah
Belanja hibah merupakan belanja Pemerintah Pusat dalam bentuk uang, barang, atau jasa dari
Pemerintah kepada pemerintah negara lain, lembaga/organisasi internasional, dan pemerintah
daerah khususnya pinjaman dan/atau hibah luar negeri yang diterushibahkan ke daerah.
Belanja hibah memiliki karakteristik tidak perlu dibayar kembali, bersifat tidak wajib dan tidak
mengikat, tidak secara terus menerus, bersifat sukarela dengan pengalihan hak dan dilakukan
dengan naskah perjanjian antara pemberi hibah dan penerima hibah. Dalam perkembangannya,
Pemerintah mulai mengalokasikan anggaran belanja hibah dalam APBNP tahun 2009 sebesar
Rp31,6 miliar, namun dari anggaran yang dialokasikan tersebut seluruhnya tidak dapat diserap
karena proses penerbitan dokumen pencairan yang tidak terselesaikan sampai akhir tahun. Pada
tahun 2010, realisasi belanja hibah mencapai Rp70,0 miliar atau 28,8 persen dari pagunya dalam
APBNP tahun 2010 sebesar Rp243,2 miliar, dengan rincian: (1) program Local Basic Education
Capacity (L-BEC) mencapai Rp24,5 miliar;(2) program Hibah Air Minum mencapai Rp37,4
Nota Keuangan dan RAPBN 2014 4-53