NK- RAPBN 2014

Anggaran Belanja Pemerintah Pusat
Bab 4
No
Urut
Target
Program *) Indikator Kinerja *) Outcome
2014
24 034 Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Rp514,3 miliar), a.l.:
1. Program Peningkatan Koordinasi - Jumlah rapat koordinasi bidang politik, hukum, dan keamanan 12 -
Bidang Politik, Hukum dan Keamanan
Meningkatnya efektivitas koordinasi perumusan dan pelaksanaan
kebijakan politik dalam negeri
- Jumlah pemantauan dan evaluasi 12
2. Program Peningkatan Koordinasi - Jumlah penyelenggaraan kegiatan operasi intelijen (DN & LN)
Keamanan dan Keselamatan di Laut dalam rangka operasi keamanan laut
- Jumlah terlaksananya operasi keamanan laut secara bersama di
wilayah perairan yurisdiksi indonesia
9 -
9
Meningkatnya pembangunan kapasitas kelembagaan, sarana &
prasarana pengamanan, perumusan kebiakan keamanan laut,
pelaksanaan operasi keamanan laut secara terpadu & penegakan
hukum di wilayah perairan yurisdiksi indonesia
3. Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
- Intensitas pengembangan sistem informasi manajemen 2 - Memadainya sarana dan prasarana aparatur
4. Program Dukungan Manajemen dan - Persentase pengelolaan administrasi umum yang tepat
Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya waktu
- Persentase laporan pengawasan pelaksanaan rencana kerja
yang akuntabel dan tepat waktu
90% -
90%
Meningkatnya dukungan administratif dan pelaksanaan operasional
Kemenkopolhukam
25 035 Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Rp317,5 miliar), a.l.:
1. - Persentase rekomendasi dari hasil kegiatan koordinasi dan
Program Koordinasi Kebijakan Bidang
Perekonomian
sinkronisasi kebijakan dibidang desa mandiri energi yang
ditindaklanjuti
75% -
Meningkatnya efektivitas koordinasi kebijakan ekonomi makro dan
keuangan
- Persentase kementerian/ lembaga yang terintegrasi dalam
perencanaan dan pengembangan sistem NSW
90%
2. Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana
- Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kerja yang berkualitas
untuk seluruh pegawai
100% - Meningkatnya produktifitas pegawai
3. Program Dukungan Manajemen dan
Pelaksana Tugas Teknis Lainnya
- Persentase dokumen tata kelola perencanaan yang berkualitas 95% - Meningkatnya budaya organisasi berbasis kinerja dan kompetensi
serta tata kelola organisasi yang baik
26 036 Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Rp218,4 miliar), a.l.:
1 - Daerah (tim koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah/TKPKD)
Program Koordinasi Pengembangan
Kebijakan Kesejahteraan Rakyat
melaksanakan kebijakan integrasi program penanggulangan
kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat
- Persentase rumusan kebijakan implementasi badan penyelenggara
jaminan sosial kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan dan roadmap
universal coverage jaminan kesehatan (UCJK)
15 -
80%
Meningkatnya koordinasi dalam mengembangkan dan menyerasikan
kebijakan kesejahteraan rakyat dalam upaya penanggulangan
kemiskinan dan pengurangan pengangguran serta tanggap cepat
masalah kesejahteraan rakyat dalam rangka meningkatkan
kesejahteraan rakyat
2 - Opini BPK terhadap laporan keuangan wajar tanpa
Program Dukungan Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Kemenko Kesra
pengecualian
(WTP)
- Persentase temuan BPK dan BPKP yang ditindaklanjuti 100%
-
Terlaksananya seluruh kegiatan pendukung pelaksanaan kegiatankegiatan
koordinasi bidang kesejahteraan rakyat
Nota Keuangan dan RAPBN 2014 4-131