NK- RAPBN 2014

Bab 5
Kebijakan Desentralisasi Fiskal
DIY merupakan dana yang disediakan dan dialokasikan oleh Pemerintah dalam rangka
penyelenggaraan urusan keistimewaan DIY sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Kewenangan keistimewaan adalah
kewenangan tambahan tertentu yang dimiliki DIY selain kewenangan sebagaimana ditentukan
dalam undang-undang tentang pemerintahan daerah. Kewenangan Keistimewaan DIY
dituangkan dalam Peraturan Daerah Istimewa (Perdais) dan dilaksanakan berdasarkan asas
pengakuan atas hak asal-usul, kerakyatan, demokrasi, kebhinnekatunggalikaan, efektivitas
pemerintahan, kepentingan nasional, dan pendayagunaan kearifan lokal. Kewenangan dalam
urusan keistimewaan yang dimaksud meliputi: (1) Tata cara pengisian jabatan, kedudukan,
tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur; (2) Kelembagaan Pemerintah Daerah
D.I. Yogyakarta; (3) Kebudayaan; (4) Pertanahan; dan (5) Tata ruang.
Dana Keistimewaan dibahas dan ditetapkan oleh Pemerintah berdasarkan pengajuan dari
Pemerintah Daerah DIY. Dalam rangka penyediaan Dana Keistimewaan, Pemerintah Daerah
DIY wajib menyampaikan rencana kebutuhan anggaran yang dituangkan dalam rencana
program dan kegiatan tahunan serta 5 (lima) tahunan. Pembahasan teknis program dan
kegiatan yang didanai oleh Dana Keistimewaan DIY dilakukan antara Pemerintah Daerah DIY
bersama dengan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang berkaitan dengan
Keistimewaan DIY dan difasilitasi oleh Kementerian Dalam Negeri selaku koordinator. Hasil
pembahasan teknis tersebut disampaikan kepada Kementerian Keuangan dan Kementerian
Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional untuk
kemudian dianggarkan dalam APBN. Anggaran Dana Keistimewaan DIY dalam RAPBN 2014
direncanakan sebesar Rp523,9 miliar.
5.4.1.2.3 Dana Penyesuaian
Dana Penyesuaian ditujukan untuk mendukung program/kebijakan tertentu pemerintah yang
berdasarkan peraturan perundang-undangan, kegiatannya sudah menjadi urusan daerah. Dalam
RAPBN 2014, alokasi Dana Penyesuaian terdiri atas Tunjangan Profesi Guru PNSD, Bantuan
Operasional Sekolah (BOS), Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD, Dana Insentif Daerah,
dan Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi (P2D2). Pagu alokasi Dana Penyesuaian
tahun 2014 direncanakan sebesar Rp87,9 triliun (0,8 persen dari PDB), atau naik Rp17,6 triliun
(25,0 persen) dari alokasi Dana Penyesuaian dalam APBNP 2013 sebesar Rp70,4 triliun.
5.4.1.2.3.1 Tunjangan Profesi Guru PNSD
Salah satu arah kebijakan pembangunan pendidikan dalam tahun 2014 adalah peningkatan
profesionalisme dan pemerataan distribusi guru dan tenaga kependidikan. Hal tersebut
dilakukan antara lain melalui peningkatan kualifikasi akademik, sertifikasi kompetensi, evaluasi,
pelatihan pendidikan, dan penyediaan berbagai tunjangan guru.
Peningkatan profesionalitas guru tersebut senantiasa diikuti dengan peningkatan kesejahteraan
guru. Salah satu bentuk peningkatan kesejahteraan guru adalah berupa pemberian Tunjangan
Profesi Guru. Dalam penyalurannya, Tunjangan Profesi Guru harus dilakukan secara efisien,
efektif, dan terkendali.
Tunjangan Profesi Guru diberikan kepada Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) yang telah
memiliki sertifikat pendidik dan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan. Tunjangan Profesi Guru diberikan sebesar 1 (satu) kali gaji pokok PNS
yang bersangkutan. Dalam RAPBN 2014, Tunjangan Profesi Guru PNSD direncanakan sebesar
5-40
Nota Keuangan dan RAPBN 2014