NK- RAPBN 2014

Kebijakan Desentralisasi Fiskal
Bab 5
5.2.4 Pelaksanaan Kebijakan Pinjaman Daerah, Hibah ke
Daerah, dan Investasi Daerah
5.2.4.1 Kebijakan Pinjaman Daerah
Secara nasional, sebagian besar daerah masih menghadapi kondisi ketergantungan sumber
keuangan terhadap dana perimbangan, karena sumber PAD masih terbatas. Sebagian besar
pendapatan daerah tersebut digunakan untuk mendanai belanja pegawai serta belanja barang
dan jasa. Kondisi seperti ini menyebabkan terbatasnya sumber pendanaan untuk pembangunan
infrastruktur daerah.
Pemerintah terus mendorong daerah untuk memanfaatkan alternatif sumber pembiayaan
lain yang dapat digunakan untuk mendanai pembangunan infrastruktur di daerah. Salah satu
alternatif sumber pembiayaan tersebut adalah melalui pinjaman daerah. Pemerintah daerah
dapat melakukan pinjaman daerah yang bersumber dari Pemerintah, pemerintah daerah lain,
lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank, dan masyarakat melalui penerbitan
Obligasi Daerah. Pemerintah akan memfasilitasi dan mendampingi daerah-daerah yang
memiliki kapasitas fiskal dan kinerja pengelolaan keuangan yang baik untuk menerbitkan
obligasi daerah. Kegiatan fasilitasi dan pendampingan ini terutama ditujukan untuk peningkatan
kapasitas sumber daya manusia di daerah sebagai salah faktor kunci keberhasilan penerbitan
obligasi daerah. Dari segi regulasi telah diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/
PMK.07/2012 tentang Tata Cara Penerbitan dan Pertanggungjawaban Obligasi Daerah.
Untuk menjamin kepentingan Pemerintah Daerah selaku obligor, maupun masyarakat selaku
investor, penerbitan obligasi daerah harus mengacu pada beberapa persyaratan antara lain:
(1) Mendapatkan persetujuan DPRD dan ditetapkan dengan Perda tentang Obligasi Daerah,
guna menjamin adanya komitmen Pemerintah Daerah dan DPRD dalam memenuhi kewajiban
pembayaran obligasi; (2) Membentuk dana cadangan bagi pelunasan obligasi daerah untuk
mengurangi resiko terjadinya gagal bayar (default); dan (3) Mendapat opini Wajar Tanpa
Pengecualian (WTP) atau Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah (LKPD).
5.2.4.2 Kebijakan Hibah ke Daerah
Sejak efektif dilaksanakan dalam tahun 2009, hibah ke daerah telah menjadi alternatif
pendanaan pembangunan infrastruktur bagi pemerintah daerah. Perkembangan kebijakan hibah
ke daerah ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 dan Undang-
Undang Nomor 33 Tahun 2004, selain berkewajiban mengalokasikan dana perimbangan,
Pemerintah dapat memberikan pinjaman dan/atau hibah kepada Pemerintah Daerah sebagai
salah satu sumber pendanaan pembangunan di daerah.
Hibah ke Daerah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari Pemerintah atau
pihak lain kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya yang secara spesifik telah ditetapkan
peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian. Pemberian hibah kepada pemerintah daerah
baik yang bersumber dari penerimaan dalam negeri, penerusan pinjaman luar negeri, dan hibah
luar negeri dilakukan untuk untuk mendanai penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan
pemerintah daerah serta diprioritaskan untuk penyelenggaraan pelayanan publik. Kerangka
hubungan fungsi pelaksanaan hibah ke daerah dapat dilihat pada Gambar 5.1.
Nota Keuangan dan RAPBN 2014
5-11