NK- RAPBN 2014

Anggaran Belanja Pemerintah Pusat
Bab 4
pelaksanaan arah kebijakan tahun 2013 dalam rangka “terwujudnya pelayanan masyarakat yang
prima dan kebulatan sinergi polisional yang produktif sebagai pra kondisi daya saing bangsa
dan keunggulan nasional”. Polri dalam melaksanakan rencana strategis 2010-2014 mempunyai
visi: “terwujudnya pelayanan kamtibnas prima, tegaknya hukum dan keamanan dalam negeri
mantap serta terjalinnya sinergi polisional yang proaktif”.
Dalam upaya mewujudkan visi tersebut, Polri memiliki beberapa misi, antara lain:
(1) melaksanakan deteksi dini dan peringatan dini melalui kegiatan/operasi penyelidikan,
pengamanan dan penggalangan; (2) memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan
secara mudah, responsif, dan tidak diskriminatif; (3) menjaga keamanan, ketertiban dan
kelancaran lalu lintas untuk menjamin keselamatan dan kelancaran arus orang dan barang;
(4) menegakkan hukum secara profesional, objektif, proporsional, transparan dan akuntabel
untuk menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan; dan (5) mengelola secara profesional,
transparan akuntabel dan modern seluruh sumber daya Polri guna mendukung operasional
tugas Polri.
Sejalan dengan visi dan misi Polri tersebut, ditetapkan sasaran prioritas Polri tahun 2014
antara lain sebagai berikut: (1) terwujudnya kualitas dan kuantitas personel polri melalui intake
brigadir dan tamtama Polri sebanyak 20.000 personel yang dipersiapkan untuk penanganan
dan penanggulangan daerah rawan konflik (flash point); (2) terlaksananya pengamanan pemilu
legislatif, Presiden dan Wakil Presiden RI tahun 2014 dengan aman, tertib dan lancar; dan
(3) meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga Polri yang tercermin pada kualitas
pelayanan polri kepada masyarakat guna terwujudnya standar pelayanan prima.
Untuk mendukung pencapaian visi dan misi serta sasaran prioritas tersebut, Polri dalam RAPBN
tahun 2014 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp41.525,6 miliar. Jumlah ini lebih rendah
Rp5.583,9 miliar atau 11,9 persen bila dibandingkan dengan pagu APBNP tahun 2013 sebesar
Rp47.109,4 miliar. Alokasi tersebut akan dimanfaatkan untuk melaksanakan berbagai program,
antara lain: (1) program pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat; (2) program
penanggulangan gangguan keamanan dalam negeri berkadar tinggi; (3) program penyelidikan
dan penyidikan tindak pidana; (4) program pengembangan strategi keamanan dan ketertiban;
serta (5) program pemberdayaan potensi keamanan.
Pemerintah juga mengalokasikan anggaran pelayanan kesehatan tertentu bagi anggota Polri
dalam rangka pelaksanaan UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
(SJSN) sebesar Rp387,6 miliar. Alokasi tersebut merupakan bagian dari anggaran Polri dalam
RAPBN tahun 2014.
Output yang diharapkan dari berbagai program tersebut, antara lain: (1) tercapainya penurunan
gangguan keamanan pada jalur aktivitas masyarakat yang menggunakan moda transportasi
laut, keamanan pesisir, dan pelabuhan nasional/internasional sebesar 11 persen; (2) tercapainya
jumlah kegiatan pelatihan personel brimob dalam penanggulangan keamanan dalam negeri
sebesar satu kegiatan per hari; (3) tercapainya clerance rate tindak pidana terorisme sebesar
100 persen; (4) tercapainya operasi pencegahan potensi kejahatan berkadar tinggi bidang politik
sebanyak 30 operasi dan jumlah Polda dengan intensifikasi deteksi dini kejahatan transnasional
menurut konvensi PBB sebanyak 9 Polda; serta (5) tercapainya jumlah forum kemitraan Polmas
sebanyak 54.560 forum dan jumlah komunitas/forum kemitraan polisi dan masyarakat yang
berpartisipasi aktif sebanyak 50 Polres.
Nota Keuangan dan RAPBN 2014 4-87