NK- RAPBN 2014

Bab 6
Defisit, Pembiayaan Anggaran, dan Risiko Fiskal
lingkup proyek; dan (c) permasalahan dalam pelaksanaan proyek khususnya proyek
infrastruktur, misalnya kondisi cuaca ekstrim.
Dari penarikan pinjaman proyek yang diterima oleh Pemerintah Pusat rata-rata sekitar 24 persen
diteruspinjamkan kepada BUMN dan pemerintah daerah (Pemda). Penerusan pinjaman tersebut
merupakan fasilitas yang diberikan Pemerintah kepada BUMN dan Pemda untuk memperoleh
pinjaman, khususnya pinjaman dalam bentuk pembiayaan kegiatan tertentu. Pemberian
pinjaman kegiatan atau proyek kepada BUMN dan Pemda melalui mekanisme penerusan
pinjaman dikarenakan BUMN dan Pemda berbeda entitas akuntansi dengan Pemerintah pusat.
Selain itu, sesuai ketentuan BUMN dan Pemda dilarang melakukan perikatan dalam bentuk
apapun yang dapat menimbulkan kewajiban untuk melakukan Pinjaman Luar Negeri. Dalam
mekanisme penerusan pinjaman ini, proses pengadaan pinjamannya tetap harus dilakukan
dengan hati-hati, mengingat (1) penarikannya memberikan potensi peningkatan outstanding
pinjaman meskipun bersifat in-out dalam APBN; (2) lender tetap memperlakukan pinjaman
tersebut sebagai pinjaman Pemerintah; (3) terdapat potensi mismatch antara penerimaan
pembayaran kewajiban dari penerima penerusan pinjaman dengan pembayaran kewajiban
kepada lender; dan (4) seperti halnya pinjaman proyek, rendahnya penyerapan penerusan
pinjaman berpotensi menambah biaya pinjaman.
Dalam periode 2009-2012, realisasi
penerusan pinjaman rata-rata mencapai
sebesar 45,2 persen terhadap pagu
APBNP. Selanjutnya, dalam tahun 2013
realisasi penerusan pinjaman sampai
dengan semester I mencapai 14,5 persen
dari pagu APBNP 2013 sebesar Rp6,7
triliun. Apabila dilihat dari komposisi
pengguna dana penerusan pinjaman
dalam periode 2009-2013, BUMN adalah
lembaga peminjam terbesar, sisanya
adalah Pemda. Di antara pengguna
dana penerusan pinjaman, PT PLN
(Persero) merupakan pengguna dengan jumlah alokasi paling besar yang digunakan
untuk mendukung pembangunan dan pengembangan infrastruktur listrik.
Perkembangan penarikan penerusan pinjaman dalam periode 2009-2013 disajikan dalam
Grafik 6.17.
Selanjutnya, untuk memenuhi kewajiban
terkait penarikan pinjaman luar negeri
Pemerintah melakukan pembayaran
cicilan pokok utang luar negeri. Dalam
Periode 2008-2012, realisasi pembayaran
cicilan pokok utang luar negeri rata-rata
mencapai 100,8 persen terhadap pagu
APBNP. Selanjutnya, dalam tahun 2013
realisasi pembayaran cicilan pokok utang
luar negeri sampai dengan semester I
mencapai 42,3 persen dari pagu APBNP
2013 sebesar Rp59,2 triliun. Pembayaran
triliun rupiah
18,0
16,0
14,0
12,0
10,0
8,0
6,0
4,0
2,0
-
60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
-
GRAFIK 6.17
PERKEMBANGAN PENARIKAN PENERUSAN PINJAMAN, 2009–2013
13,0
47,6%
6,2
*) Realisasi s.d. semester I 2013
Sumber: Kementerian Keuangan
GRAFIK 6.18
PERKEMBANGAN PEMBAYARAN CICILAN POKOK UTANG LUAR NEGERI, 2008–2013
triliun rupiah
80,0
103,6% 98,6%
70,0
63,4
61,3
68,0
69,0
93,5%
100,2%
50,6
54,1 47,2 47,3
102,8%
51,1
49,7
2008 2009 2010 2011 2012 2013*)
*) Realisasi s.d. semester I 2013
Sumber: Kementerian Keuangan
16,8
52,3%
8,8
11,7
36,0%
4,2
8,4
44,5%
2009 2010 2011 2012 2013*)
3,8
APBNP Realisasi % Realisasi (RHS)
APBNP Realisasi % Realisasi (RHS)
6,7
59,2
14,5%
1,0
42,3%
25,1
60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%
120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%
6-22
Nota Keuangan dan RAPBN 2014