NK- RAPBN 2014

Bab 1
Pendahuluan
Dalam tahun 2013, bangsa Indonesia dihadapkan pada persoalan tingginya harga minyak mentah
dunia yang mengakibatkan beban subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang makin meningkat.
Peningkatan beban subsidi BBM tersebut akan mengganggu keberlanjutan fiskal Pemerintah
yang pada gilirannya dapat mengancam stabilitas perekonomian dan mengurangi kepercayaan
terhadap ekonomi Indonesia. Peningkatan beban subsidi BBM juga akan membawa akibat kepada
pengurangan anggaran Pemerintah untuk berbagai program penting bagi kesejahteraan rakyat,
seperti alokasi untuk kemiskinan dan infrastruktur. Alokasi seperti ini tidak mencerminkan aspek
keadilan sehingga Pemerintah mengambil keputusan untuk menaikkan harga BBM bersubsidi.
Dalam tahun 2014, perekonomian dunia diperkirakan akan berjalan lebih baik dari kondisinya
dalam tahun 2013 meskipun masih terdapat beberapa potensi risiko. Sejalan dengan itu, kinerja
perekonomian nasional diperkirakan akan berjalan lebih baik. Pertumbuhan ekonomi dalam
tahun 2014 diperkirakan dapat lebih tinggi jika dibandingkan dengan pertumbuhannya dalam
tahun 2013. Di sisi lain, peningkatan pertumbuhan ekonomi tersebut juga akan didukung oleh
stabilitas ekonomi makro yaitu dengan terkendalinya laju inflasi dan stabilnya kondisi nilai
tukar rupiah. Selanjutnya, momentum membaiknya kinerja perekonomian nasional ke depan
akan diarahkan pada peningkatan kualitas pertumbuhan ekonomi terutama yang tercermin
pada penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran.
Terkait dengan faktor kebijakan, tahun 2014 merupakan awal dimulainya pelaksanaan Sistem
Jaminan Sosial Nasional (SJSN) untuk program jaminan kesehatan. SJSN merupakan suatu
bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat dalam memenuhi kebutuhan
dasar hidupnya secara layak berdasarkan asas kemanusiaan, asas manfaat, dan asas keadilan
sosial yang dilakukan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Arah perlindungan
kesehatan ini bersifat semesta, termasuk untuk kelompok fakir miskin dan tidak mampu sehingga
Pemerintah secara bertahap mendaftarkan fakir miskin dan orang tidak mampu beserta anggota
keluarganya sebagai peserta BPJS yang iurannya dibayar oleh Pemerintah. Jaminan kesehatan
diselenggarakan dengan tujuan menjamin agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan
kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan. Manfaat jaminan
kesehatan bersifat pelayanan perseorangan dalam bentuk pelayanan kesehatan yang mencakup
pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, termasuk obat dan bahan medis habis
pakai yang diperlukan. Untuk mendukung beroperasinya BPJS Kesehatan pada awal tahun 2014,
Pemerintah telah mengalokasikan dukungan anggaran dalam bentuk Penyertaan Modal Negara
(PMN) pada tahun 2013, peningkatan kapasitas puskesmas-puskemas dan rumah sakit-rumah
sakit Pemerintah terutama untuk penambahan tempat tidur kelas III, serta penyediaan tenaga
medis yang memadai. Selanjutnya, dalam RAPBN 2014 dukungan anggaran diberikan untuk
pemenuhan kewajiban Pemerintah bagi kelompok Penerima Bantuan Iuran (PBI) jaminan
kesehatan, serta kewajiban-kewajiban yang lain menurut Peraturan Perundangan.
Sementara itu, dalam tahun 2014 akan dilaksanakan pesta demokrasi lima tahunan pemilihan
umum (pemilu) anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden. Pesta demokrasi
tersebut dilakukan langsung dan diikuti oleh seluruh warga negara yang sudah memiliki hak
menggunakan suara untuk menentukan pemerintahan baru dan anggota legislatif baru periode
berikutnya. Demi mendukung kesuksesan terselenggaranya pelaksanaan Pemilu dan terciptanya
kondisi keamanan yang kondusif dalam pelaksanaan Pemilu, maka Pemerintah mengalokasikan
anggaran biaya tahapan pelaksanaan Pemilu dalam beberapa tahun yang dimulai sejak tahun
2013.
1-4
Nota Keuangan dan RAPBN 2014