NK- RAPBN 2014

Anggaran Belanja Pemerintah Pusat
Bab 4
Sementara itu, sebesar 50,2 persen (Rp617,7 triliun) dialokasikan melalui anggaran bendahara
umum negara (anggaran non-K/L), yang sebagian besar digunakan untuk belanja subsidi dan
pembayaran bunga utang pemerintah. Selanjutnya, sesuai dengan amanat pasal 11 ayat (5)
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, maka anggaran belanja
pemerintah pusat dirinci menurut fungsi, organisasi, dan jenis belanja.
4.4.1 Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi
Menurut klasifikasi fungsi, alokasi anggaran belanja pemerintah pusat dirinci ke dalam
11 fungsi, yang pengklasifikasiannya ditujukan untuk menggambarkan tugas Pemerintah
dalam melaksanakan fungsi-fungsi pelayanan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan
nasional. Fungsi-fungsi tersebut mencakup: (1) fungsi pelayanan umum; (2) fungsi
pertahanan; (3) fungsi ketertiban dan keamanan; (4) fungsi ekonomi; (5) fungsi lingkungan
hidup; (6) fungsi perumahan dan fasilitas umum; (7) fungsi kesehatan; (8) fungsi pariwisata;
(9) fungsi agama; (10) fungsi pendidikan; dan (11) fungsi perlindungan sosial. Alokasi anggaran
belanja pemerintah pusat menurut fungsi dijabarkan lebih lanjut ke dalam berbagai subfungsi,
yang pada dasarnya merupakan kompilasi dari anggaran berbagai program dan kegiatan pada
setiap K/L. Sementara itu, kegiatan merupakan penjabaran dari program yang rumusannya
mencerminkan tugas dan fungsi unit Eselon II/satuan kerja atau penugasan tertentu K/L
yang berisi satu atau beberapa komponen kegiatan untuk mencapai keluaran (output) dengan
indikator kinerja yang terukur. Selain itu, kegiatan terdiri atas sekumpulan tindakan pengerahan
sumber daya, baik yang berupa SDM, barang, modal, termasuk peralatan dan teknologi, serta
dana, atau dengan kata lain kegiatan adalah kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber
daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk
barang/jasa. Satker merupakan business unit yang melakukan siklus anggaran dari sejak
perencanaan dan penganggaran hingga pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporannya.
Dalam RAPBN tahun 2014, alokasi belanja pemerintah pusat yang mencapai Rp1.230,3 triliun,
dalam kategori berdasarkan fungsi masih didominasi oleh fungsi pelayanan umum, yaitu
sebesar 64,7 persen dari total anggaran belanja pemerintah pusat, dan sisanya sebesar 35,3
persen tersebar pada fungsi-fungsi lainnya. Relatif tingginya porsi alokasi anggaran pada fungsi
pelayanan umum tersebut merupakan konsekuensi dari pelaksanaan fungsi pelayanan umum
kepada masyarakat sebagai fungsi utama pemerintah untuk menjamin kualitas dan kelancaran
pelayanan kepada masyarakat, yang di antaranya terdiri atas pemberian subsidi, pembayaran
bunga utang, dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis pemerintah, penyelenggaraan
diplomasi dan internasional, penataan administrasi kependudukan, pemberdayaan masyarakat,
pembangunan daerah, serta penelitian dan pengembangan Iptek. Perkembangan alokasi
anggaran belanja pemerintah pusat menurut fungsi dalam tahun 2013-2014 disajikan dalam
Tabel 4.7.
Alokasi Anggaran Fungsi Pelayanan Umum
Dalam RAPBN tahun 2014, anggaran pada fungsi pelayanan umum dialokasikan sebesar Rp795,5
triliun, berarti lebih tinggi sekitar 10,5 persen jika dibandingkan dengan alokasinya dalam APBN
tahun 2013 sebesar Rp720,1 triliun. Jumlah tersebut, antara lain terdiri atas alokasi untuk:
(1) subfungsi lembaga eksekutif dan legislatif, keuangan dan fiskal, serta urusan luar negeri sebesar
Rp153,5 triliun (19,3 persen terhadap fungsi pelayanan umum); (2) subfungsi pelayanan umum
sebesar Rp10,5 triliun (1,3 persen terhadap fungsi pelayanan umum); (3) subfungsi penelitian dasar
Nota Keuangan dan RAPBN 2014 4-69