Kegagalan Leipzig Terulang di Jakarta - Elsam

More documents

Recommendations

Info

hubungan administrasi maupun dalam hubungan teknis seperti pembinaan dan pelatihan. Terhadap saksi yang mencabut BAP ini jaksa tidak berupaya untuk mencoba mengurai lebih jauh alasan pencabutan sehingga keterangannya berbeda dengan keterangan pada saat penyidikan. Sikap majelis hakim terhadap pencabutan BAP ini tidak secara jelas menolak pencabutan ataupun menerima tetapi lebih memilih untuk menilai kualitas kesaksian dengan menghubungkan dengan kesaksian lainnya. Secara subtansial, ekplorasi jaksa penuntut umum untuk membuktikan dakwaanya dengan menghadirkan saksi-saksi ini bisa dikatakan gagal atau tidak berhasil. Dalam membuktikan adanya tanggung jawab komando sebagai bagian penting untuk menjerat para terdakwa, jaksa penuntut umum kesulitan untuk bisa membuktikan adanya pelaku yang merupakan bawahan terdakwa ataupun anak buah terdakwa dalam pengendalian yang efektif yang melakukan pelanggaran HAM yang berat. Keterangan yang deras muncul adalah bahwa pelaku kejahatan adalah kelompok masyarakat yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan terdakwa. - Saksi Ahli Saksi ahli yang diajukan oleh jaksa penuntut umum ke pengadilan lebih sedikit dari saksi ahli yang diajukan oleh tim penasehat hukum terdakwa. Jaksa penuntut umum biasanya hanya mengajukan satu orang saksi ahli, sedangkan tim penasehat hukum para terdakwa rata-rata mengajukan saksi ahli lebih dari dua (2) orang, dengan keahlian yang berbeda-beda, mulai dari pakar hukum internasional, pakar hukum pidana, dan ahli psikologi massa. Kehadiran saksi ahli tersebut, oleh tim penasehat hukum terdakwa lebih banyak digunakan untuk memperkuat kedudukan terdakwa dalam terjadinya pelanggaran ham berat yang terjadi di Timor-timur dan apakah benar para terdakwa tersebut dapat dipertanggungjawabkan atas peristiwa pelanggaran ham berat yang terjadi di Timortimur. Pendapat saksi ahli ini terutama untuk menjelaskan tentang pengertian kejahatan terhadap kemanusiaan dan tentang tanggung jawab komando. Sedangkan saksi ahli yang merupakan seorang psikologi massa lebih banyak menjelaskan tentang fenomena terjadinya bentrokan yang terjadi di Timor-timur. Banyaknya saksi ahli yang diajukan oleh terdakwa ini dibandingkan dengan upaya jaksa untuk menghadirkan saksi ahli menunjukkan bahwa sejak semula jaksa penuntut umum tidak mempunyai kemampuan yang memadai untuk mencoba membuktikan dakwaannya. Signifikansi kehadiran saksi ahli sangat perlu karena tidak jelasnya dan tidak lengkapnya ketentuan dalam UU No. 26 tahun 2000. Hal ini terbukti dalam beberapa putusan majelis hakim pendapat saksi ahli ini digunakan segabai acuan teoritis untuk menjelaskan unsur-unsur pasal yang didakwakan. Tabel: Perbandingan Saksi-saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum ke persidangan Berkas Saksi JPU Saksi Penasehat Hukum Saksi ahli JPU Saksi ahli PH Dibacakan Herman 15 orang 8 orang - 2 orang 4 orang Sedyono dkk Abelio Soares 17 orang 8 orang - 1 orang - 10
Hulman 15 orang 2 orang 1 orang 1 orang 2 orang Gultom Soedjarwo 8 orang 7 orang 1 orang 6 orang Asep 10 orang 7 orang 1 orang 10 orang Kuswani dkk Tono 18 orang 5 orang 1 orang 2 orang 3 orang Suratman Endar 12 orang 8 orang 1 orang 10 orang Priyanto Yayat 17 orang 3 orang 1 orang 9 orang Soedrajat Eurico 11 orang 1 orang 7 orang Gutteres Timbul 16 orang 9 orang 3 orang 4 orang Silaen Adam Damiri 16 orang 8 orang 1 orang 5 orang 4 orang c. Pemeriksaan alat bukti lainnya Barang bukti yang diajukan oleh jaksa penuntut umum berbeda-beda dalam tiap berkas perkara, namun secara umum barang bukti ini terdiri dari beberapa jenis senjata yang digunakan untuk melakukan kejahatan, bekas pakaian dari korban dan beberapa dokumen yang berkaitan dengan jajak pendapat maupun laporan situasi peristiwa kerusuhan yang terjadi di Timor-timur. Dalam berbagai berkas perkara, barang bukti yang diajukan tidak atau bahkan lebih sedikit dari barang bukti dalam perkara lain. Hal ini menghenrankan dimana jaksa tidak memberikan atau menggunakan barang bukti dalam perkara lain padahal dalam dakwaannya juga terdapat kasus dengan pelanggaran yang sama baik tempus delicti maupun locus delictinya. 4 Jaksa penuntut umum tidak secara maksimal mengajukan alat bukti berupa surat maupun dokumen resmi yang sebenarnya akan mampu mendukung dakwaanya. Disamping itu dokumen-dokumen yang juga merupakan alat bukti yang juga dilampirkan dalam berkas acara pemeriksaan tidak dieksplorasi oleh jaksa secara maksimal dan justru majelis hakim yang aktif mengajukan pertanyaan seputar dokumen-dokumen yang dijadikan alat bukti tersebut. Adanya bukti dokumen ini akan mampu menjelaskan tentang peranan terdakwa dalam pelanggaran ham yang berat disamping juga mengetahui tentang langkah-langkah dan upaya terdakwa dalam kaitan terjadinya pelanggaran ham yang berat. Upaya pencarian dan pengajuan bukti berupa dokumen malah cenderung dilakukan oleh majelis hakim. Jaksa sebagai pihak yang seharusnya bertanggung jawab membuktikan dakwaannya terkesan tidak sungguh-sungguh dalam hal mengupayakan barang-barang bukti yang diperlukan. Dalam beberapa kali persidangan jaksa penuntut umuj tidak membawa barang bukti yang seharusnya ditunjukkan kepada saksi dengan berbagai alasan. d. Perlindungan saksi dan korban 4 Lihat misalnya barang bukti yang diajukan oleh jaksa penuntut umum dalam perkara Timbul Silaen. 11
Page 1 and 2: Kegagalan Leipzig Terulang di Jakar
Page 3 and 4: alternatif/campuran pun kejahatan t
Page 5 and 6: . Ketidakcermatan dalam merumuskan
Page 7 and 8: pemeriksaan ini ternyata berpengaru
Page 9: akan dengan cepat meng-counter kete
Page 13 and 14: dibantu oleh aparat keamanan., angg
Page 15 and 16: melakukan pelanggaran HAM yang bera
Page 17 and 18: 9 Adam Damiri (Pangdam IX Udayana)
Page 19 and 20: . Kasasi Para terdakwa yang diputus

Kegagalan Leipzig Terulang di Jakarta - Elsam

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?