Kegagalan Leipzig Terulang di Jakarta - Elsam

Dalam menyimpulkan rumusan kejahatan terhadap kemanusiaan, majelis hakim tidak
menggunakan acuan yang sama terutama dalam hal menjelaskan tentang adanya unsur
yang meluas atau sistematik, adanya serangan terhadap penduduk sipil dan pengertian
tentang unsur adanya kebijakan dari penguasa atau organisasi lainnya. Perbedaan
pendefinisian dalam menjelaskan unsur-unsur tersebut sangat masuk akal mengingat
bahwa dalam ketentuan undang-undang sendiri rumusan tersebut tidak didefinisikan
secara jelas sehingga majelis hakim menafsirkan uraian pasal-pasal tersebut sesuai
dengan pengetahuannya dan referensi yang dimilikinya. 5
Hal yang membedakan lainnya adalah mengenai jumlah korban yang meninggal
maupun luka-luka korban penganiayaan, dimana antara berkas yang satu dengan
berkas yang lainnya yang masih ada kaitan kasus yang sama. Hal ini menunjukkan
bahwa perkara dalam kasus pelanggaran ham yang berat yang terjadi di Timor-timur
ini dibuktikan secara sendiri-sendiri sesuai dengan berkas perkaranya dan keputusan
majelis hakim yang satu dengan yang lainnya tidak saling berkaitan.
b. Tentang pelaku pelanggaran ham yang berat
Secara garis besar kesimpulan mengenai pelaku pelanggaran ham yang berat adalah
milisi pro intergasi. Pada umumnya untuk kasus yang terjadi di Dilli adalah milisi dari
Aitarak dan Besi Merah Putih, di Liquica adalah Milisi Besi Merah Putih dan juga
Aitarak, sedangkan di Suai Kovalima adalan milisi Mahidi dan Laksaur.
Secara khusus, dalam beberapa putusan majelis hakim juga menyebutkan keterlibatan
oknum aparat keamanan dalam tindak kejahatan terhadap kemanusiaan yang terjadi.
Terhadap fakta dimana pelaku lapangan yang telah dinyatakan adalah kelompok
masyarakat makan hal ini berimplikasi pada pertangungjawaban kepada para
terdakwa. Hanya terdakwa dari unsur milisi (Eurico Guterres) yang secara jelas
mempuyai keterkaitan dengan pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan secara
langsung. Adanya pelaku dari unsur militer dan kepolisian tidak secara tegas
dinyatakan dalam beberapa putusan mejelis hakim, unsur aparat dari militer mapun
kepolisian lebih banyak melakukan pembiaran atau tidak melakukan tindakan untuk
pencegahan terhadap terjadinya kejahatan terhadap kemanusiaan.
c. Tentang tanggung jawab komando dan pertanggung jawaban terdakwa
Berkaitan dengan delik tanggung jawab komando (pasal 42 UU No. 26 Tahun 2000)
majelis hakim mempunyai penafsiran yang berbeda satu dengan lainnya. Pandangan
yang berbeda ini akan berimplikasi dengan tanggung jawab para terdakwa sebagai
atasan terhadap pelaku kejahahatan terhadap kemanusiaan.
Pandangan pertama adalah putusan yang menjelaskan tanggung jawab komando hanya
berkaitan dengan adanya hubungan atasan dan bawahan antara pelaku dengan
terdakwa. Putusan yang berkaitan dengan penafsiran mengenai tanggung jawab
komando yang seperti ini mengakibatkan tidak ada para terdakwa dibebaskan jika
anak buahnya tidak terbukti melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan. Dalam
konteks ini tanggung jawab komando selalu mensyaratkan adanya anak buah yang
5 Dalam beberapa berkas perkara, majelis hakim dalam menguraikan unsur meluas dan sistematik menunjuk
pada beberapa referensi diantaranya pendapat ahli hukum dan pengertian seperti yang digunakan dalam
praktek peradilan internasional. Sedangkan dalam beberapa berkas perkara lain penjelasan atas unsur-unsur
kejahatan terhadap kemanusiaan tidak dijelaskan dari mana sumber referensinya. Lihat putusan terhadap
terdakwa Herman Sedyono Dkk dan putusan terhadap terdakwa Asep Kuswani dkk.
14