Kegagalan Leipzig Terulang di Jakarta - Elsam

More documents

Recommendations

Info

kemunculan milisi sebagai kelompok yang “sengaja” dibentuk sebagai bagian dari policy keamanan di Timor Timur. Konteks ini juga yang dapat menyebabkan putusnya mata rantai untuk memperlihatkan hubungan langsung peran militer dan pejabat sipil pemerintahan dalam pelanggaran berat HAM yang dilakukan oleh milisi sipil pro integrasi tersebut. Keempat, dakwaan Jaksa Penuntut Umum juga memutusan keterkaitan pelanggaran berat HAM dengan peristiwa-peristiwa sebelumnya, hal ini menyebabkan tidak munculnya sejumlah peristiwa kekerasan yang dilakukan pejabat militer dan kelompokkelompok milisi sipil bentukannya. Sebaliknya rumusan dakwaan kemudian justru memunculkan konteks persoalan di Timor Timur sebagai ketegangan dan konflik horizontal antara kelompok pejuang kemerdekaan dengan kelompok pro integrasi yang tidak puas dengan proses jajak pendapat. Penggunaan perspektif tersebut, juga mempengaruhi kemampuan dakwaan untuk secara tajam mendukung dakwaan command responsibility. Titik terpenting dalam dakwaan ini adalah upaya menunjukkan ukuran yang tepat untuk membuktikan bahwa tindakan atau kebijakan yang dilakukan pemegang otoritas (sipil atau militer) dapat dikatakan sebagai bentuk pengabaian informasi, tidak efektif, secara patut dan benar. Hal ini berkaitan langsung dengan pengertian omission (pembiaran) dan commission (perintah). Namun dalam dakwaan tersebut tidak terdapat beberapa data penunjang penting seperti struktur komando, garis kebijakan dan pengendalian, serta besar dan jumlah dan perbandingan petugas yang tersedia dengan besaran wilayah dan populasi serta hubungan antara kelompok-kelompok milisi sipil dengan TNI/ABRI. Dengan demikian ini mempersulit rumusan tindakan dari pejabat sipil/militer yang dapat dikategorikan sebagai bentuk commission. Kelima, dalam hal substansi untuk menunjukkan element of crimes yang sistematis tulang pungung pertama yang harus diajukan jaksa dalam tuntutannya adalah adanya peristiwa akibat adanya kebijakan penguasa atau berhubungan dengan organisasi. Akibat tidak mampunya jaksa dalam merumuskan apa yang dimaksud oleh penjelasan pasal 9 diatas maka dakwaan dirumuskan pada pelanggaran secara omission, yaitu pembiaran terhadap pelanggaran yang dilakukan bawahannya dengan tidak diambilnya tindakan yang seharusnya dilakukan, yaitu mencegah, menghentikan, dan menghukum bawahannya yang telah melakukan pelanggaran pidana. Oleh karena itu dakwaan dalam pengadilan HAM ad hoc ini bisa dikatakan dakwaan minimal, meskipun pasal-pasal saksi pidananya kelihatan gagah dengan ancaman hukuman diatas 20 tahun. Dalam menunjukkan tanggungjawab komando surat dakwaan juga tidak memiliki rumusan yang akurat. Hal itu terjadi karena jaksa dalam surat dakwaannya hanya menyandarkan tanggungjawab komando hanya sebatas pada ketentuan formal, misalnya terhadap Timbul Silaen dinyatakan hanya sebagai Komandan dari Komando Pengendalian Keamanan di Timtim Pasca New York Agreement 5 Mei 1999. Padahal untuk menunjukkan terjadinya kejahatan terhadap kemanusiaan tanggungjawab komando tidak cukup dengan yang formal, melainkan lebih dari itu yaitu keseluruhan kewenangan yang dimilikinya dalam menjalankan komando yang ada pada dirinya. Oleh karena itu dakwaan mestinya bisa menunjukkan seluruh jaring komando itu dengan memaparkan seluruh kekuatan yang dipakai dan juga fasilitas yang digunakan, Dengan kata lain surat dakwaan mestinya menunjukkan tanggungjawab komando dalam artian riil bagaimana ia bekerja. 4
. Ketidakcermatan dalam merumuskan dakwaan Ketidakcermatan dalam menyusun dakwaan terutama terhadap berkas perkara dengan terdakwa lebih dari satu orang dimana para terdakwanya tersebut berasal dari unsur militer, kepolisian maupun dari unsur birokrasi menggunakan pasal 55 KUHP (tentang penyertaan). Penggunaan pasal ini perlu dipertanyakan korelasinya dengan posisi para terdakwa pada saat terjadinya perbuatan yang didakwakan tersebut dan jaksa penuntut umum melupakan pasal 41 UU No. 26 tahun 2000 yang juga mengatur tentang adanya pasal tentang percobaan, permufakatan jahat, atau pembantuan untuk melakukan pelanggaran HAM sesuai dengan pasal 8 maupun 9 UU No. 26 Tahun 2000 . Ketidakcermatan lainnya adalah terhadap berkas perkara dengan terdakwa lebih dari satu orang dengan status berbeda ini, oleh jaksa penuntut umum tidak dibedakan pasal dakwaannya dan diberlakukan secara merata terhadap para terdakwa. Dalam kasus Penyerangan terhadap gereja Ave Maria Suai dimana terdakwanya berjumlah 5 orang dalam dakwaan primernya semua terdakwa dikenai secara merata dengan pasal 42 ayat 1 UU No. 26 Tahun 2000 yang seharusnya hanya bisa diterapkan untuk terdakwa dari kalangan militer. Sedangkan ada terdakwa lainnya yang bukan militer yaitu dari kepolisian dan dari mantan bupati (sipil). Dengan dakwaan yang seperti ini tidak semua terdakwa dapat terpenuhi unsurnya dalam proses pembuktian. Implikasinya adalah adanya beberapa terdakwa yangg tidak terpenuhi unsur-unsurnya sehingga konsekuensinya harus dinyatakan tidak terbukti. Ketidakcermatan ini mengakibatkan terpenuhi salah satu unsur untuk membuktikan dakwaan yang berimplikasi pada tidak terbuktinya dakwaan. 1 Kasus yang sama juga terdapat dalam kasus penyerangan terhadap kediaman pastor Rafael dimana para terdakwa yang berbeda statusnya didakwa melanggar pasal 42 tanpa menyebutkan ayat berapa dalam dakwaan kesatu primair dan dakwaan kedua primair. Jaksa tampaknya mengalami kebingunan untuk merumuskan pasal dakwaan terhadap para terdakwa yang statusnya berbeda dan terkesan hanya ingin menjaring dan “asal kena” untuk para terdakwa. Dengan menempatkan pasal 42 tanpa menyebutkan ayat berapa tersebut mempunyai konsekuensi bahwa pasal 42 tersebut harus dibuktikan secara keseluruhan baik dalam ayat 1 maupun ayat 2 nya. Dengan konsekuensi ini maka semua terdakwa tidak akan memenuhi unsur-unsurnya dan implikasinya terdakwa harus dibebaskan. 2 III. Proses Pembuktian: Seadanya, tanpa Eksplorasi a. Prosedur pembuktian 1 Asumsi ini terbukti pada saat majelis hakim memutuskan dengan terhadap para terdakwa yang didakwa dengan pasal 42 ayat 1 ini. terhadap bupati Herman Sedyono dan terdakwa Gatot Subyaktoro tidak terbukti sebagai atasan militer dan tidak terbuktinya dakwaan primer. Lihat putusan terhadap terdakwa Herman Sedyono Dkk. 2 Ketidakcermatan ini menimbulkan pembuktian pasal 42 dibuktikan oleh majelis hakim dengan menguraikan baik unsur militer pada ayat 1 dan unsur polisi maupun sipil lainnya terhadap para terdakwa. Para terdakwa sendiri adalah dari unsur militer, polisi dan mantan bupati sehingga para terdakwa ini tidak memenuhi unsur keduanya dan dengan demikian para terdakwa tidak memenuhi salah satu pasal dari dakwaan primer dan harus dinyatakan tidak terbukti. Lihat putusan dengan terdakwa Asep Kuswani Dkk. 5
Page 1 and 2: Kegagalan Leipzig Terulang di Jakar
Page 3: alternatif/campuran pun kejahatan t
Page 7 and 8: pemeriksaan ini ternyata berpengaru
Page 9 and 10: akan dengan cepat meng-counter kete
Page 11 and 12: Hulman 15 orang 2 orang 1 orang 1 o
Page 13 and 14: dibantu oleh aparat keamanan., angg
Page 15 and 16: melakukan pelanggaran HAM yang bera
Page 17 and 18: 9 Adam Damiri (Pangdam IX Udayana)
Page 19 and 20: . Kasasi Para terdakwa yang diputus

Kegagalan Leipzig Terulang di Jakarta - Elsam

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?