Kegagalan Leipzig Terulang di Jakarta - Elsam

More documents

Recommendations

Info

adalah bahwa kejahatan yang didakwaan kepada mereka adalah kejahatan terhadap kemanusiaan yang merupakan kejahatan yang sangat serius dengan ancaman pemidanaan minimal 10 tahun. Dari proses ini sebetulnya sangat terlihat previlege yang diterima oleh para terdakwa sejak awal pemeriksaan terhadap mereka sampai dengan proses pemeriksaan di persidangan. Para terdakwa ini juga masih mempunyai akses yang sangat lebar terhadap para saksi yang akan hadir dipersidangan. Akses terhadap para saksi ini secara logis dapat dipahami karena para terdakwa yang masih memegang jabatan di institusi masing-masing. Posisi para terdakwa yang masih memegang jawaban ini dapat disimpulkan bahwa institusi para terdakwa juga masih memberikan perlindungan terhadap para pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan ini. Kondisi ini sangat berbahaya mengingat, perlindungan terhadap para terdakwa oleh institusinya masing-masing ini akan berakibat dengan tidak fairnya atau kemungkinan perekayasaan terhadap saksisaksi yang datang dari satu institusi dengan terdakwa. Para terdakwa ini seharusnya dipahami sebagai seseorang yang bersalah secara individual karena dalam ketentutan perundang-udangan sendiri adalah terdadap para terdakwa ini dikenai “individual responsibility”. Para terdakwa ini merupakan individu-individu yang didakwa melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan dan bukan merupakan wakil atau representasi dari institusi sehinggan dukungan dari institusi dan ditambah dengan berbondong-bondongnya pendukung terdakwa dipersidangan, termasuk beberapa kali kedatangan jenderal, tidak ada relevansinya. b. Proses Pemeriksaan saksi - Saksi korban Selama proses pemeriksaan, jaksa penuntut umum hanya berhasil menghadirkan 7 (tujuh) orang saksi korban ke persidangan. Ke-7 (tujuh) orang saksi korban ini memberikan keterangannya hampir untuk semua perkara yang diperiksa dan diadili oleh Pengadilan HAM Ad Hoc Tim-tim. Namun demikian, walaupun jaksa penuntut umum telah berhasil menghadirkan saksi korban ke persidangan, ternyata dalam pemeriksaan jaksa penuntut umum tidak dapat menggunakan kesempatan ini untuk mendapatkan keterangan tentang peristiwa pelanggaran ham berat yang terjadi dan keterlibatan para terdakwa dalam peristiwa pelanggaran ham berat yang terjadi di Timor-timur. Hal ini disebabkan oleh rendahnya tingkat pengetahuan dan eksplorasi jaksa penuntut umum tentang peristiwa pelanggaran ham berat yang terjadi di Timor-timur. Disamping itu, dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada para saksi korban jaksa penuntut umum lebih banyak bertumpu pada pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam BAP (berita acara pemeriksaan) saksi, sehingga pertanyaan-pertanyaan jaksa penuntut umum tidak dapat mengikuti perkembangan yang terjadi dalam persidangan. Selain rendahnya pengetahuan dan eksplorasi jaksa penuntut umum, tidak maksimalnya kehadiran saksi korban ini disebabkan kurangnya penguasaan bahasa Indonesia para saksi korban ini. Hal ini berakibat pada tidak runtut dan lugasnya keterangan saksi korban tentang peristiwa pelanggaran ham berat yang terjadi, sehingga ketika terjadi ketidakruntutan keterangan saksi korban, tim penasehat hukum 8
akan dengan cepat meng-counter keterangan saksi korban yang dianggap memberatkan para terdakwa. Kendala lain yang turut berpengaruh terhadap rendahnya kualitas keterangan saksi korban adalah tidak adanya perangkat peraturan perundang-undangan yang dapat memberikan perlindungan terhadap para saksi, khususnya saksi korban. Hal ini dapat terlihat dengan jelas ketika saksi korban memberikan keterangan dengan disaksikan oleh pengunjung sidang yang kebanyakan Kopassus dan orang-orang pro integrasi, para saksi korban tersebut kelihatan sangat takut dan gugup dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepadanya. Dari kendala-kendala yang muncul tersebut, secara subtansial keterangan saksi korban tidak memberikan effek yang cukup besar untuk mendukung dakwaan jaksa penuntut umum. Saksi-saksi korban ini tidak bisa menjelaskan secara detail dan lebih jelas mengenai pihak-pihak yang melakukan tindak pidana terutama dari kalangan militer dan kalangan kepolian. saksi korban juga tidak bisa menjelaskan keterkaitan antara milisia dengan aparat keamanan. - Saksi non korban Saksi-saksi non korban ini lebih banyak di dominasi oleh para anggota militer, anggota kepolisian dan mantan pejabat pemerintahan baik merupakan mantan bawahan ataupun atasan terdakwa pada saat terjadi peristiwa pelanggaran HAM yang berat. Saksi lainnya adalah pihak-pihak tidak ada kaitan secara hierarkhis dengan terdakwa diantaranya adalah dari masyarakat sipil, dari mantan menteri luar negeri, mantan presiden dan pihak-pihak lainnya yang mengetahui dan mengerti peristiwa yang terjadi pra dan pasca jajak pendapat. Saksi non korban ini juga terdiri dari para terdakwa lainnya. Secara umum saksi-saksi yang bukan korban ini memberikan jawaban yang hampir seragam dan cenderung menguatkan posisi para terdakwa. saksi a charge yang dihadirkan terdakwa juga lebih banyak mendukung dan memberikan keterangan yang menguntungkan terdakwa. Sebagian besar saksi yang berasal dari kesatuan ABRI atau kepolisian yang diajukan oleh jaksa penuntut umum membarikan keterangan yang tidak memperkuat dakwaan yang telah disusun oleh jaksa penuntut umum. Dalam kondisi ini nampak jelas sekali jaksa penuntut umum sendiri tidak cukup mempunyai kapasitas dalam mengekplorasi keterangan saksi sesuai dengan berita acara pemeriksaan. Peranan jaksa penuntut umum lebih banyak diambil alih oleh majelis hakim dimana ekplorasi kesaksian yang dilakukan oleh majelis hakim lebih mendalam. Dalam beberapa kesaksian, terutama saksi yang dalam berita acara pemeriksaan cenderung menguatkan dakwaan melakukan pencabutan BAP. Pencabutan ini terutama untuk meluruskan istilah “penyerangan” dengan istilah “bentrokan”, bahkan ada saksi yang mencabut BAP secara keseluruhan. Pencabutan beberapa poin penting ini diantaranya adalah pencabutan keterangan yang dalam BAP yang signifikan seperti pengakuan adanya penyerangan, rapat koordinasi antara pejabat pemerintah dan pejabat militer, suara letusan senjata dan pembantukan kelompok –kelompok pengamanan sipil. Pencabutan keterangan juga terjadi dalam hal kesaksian mengenai adanya keterkaitan antara pembentukan satuan keamanan sipil dengan kebijakan maupun dukungan dari pemegang otoritas kekuasaan di tingkat daerah baik dalam 9
Page 1 and 2: Kegagalan Leipzig Terulang di Jakar
Page 3 and 4: alternatif/campuran pun kejahatan t
Page 5 and 6: . Ketidakcermatan dalam merumuskan
Page 7: pemeriksaan ini ternyata berpengaru
Page 11 and 12: Hulman 15 orang 2 orang 1 orang 1 o
Page 13 and 14: dibantu oleh aparat keamanan., angg
Page 15 and 16: melakukan pelanggaran HAM yang bera
Page 17 and 18: 9 Adam Damiri (Pangdam IX Udayana)
Page 19 and 20: . Kasasi Para terdakwa yang diputus

Kegagalan Leipzig Terulang di Jakarta - Elsam

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?