Kegagalan Leipzig Terulang di Jakarta - Elsam

More documents

Recommendations

Info

Perlindungan saksi dan korban dalam kasus pelanggaran HAM yang berat mengacu pada pasal 34 UU No. 26 Tahun 2000 dan PP No. 2 tahun 2002. Dengan landasan peraturan ini perlindungan terhadap saksi disamping sesuai dengan KUHAP juga mendapatkan jenis perlindungan seperti yang ditentukan dalam PP No. 2 tahun 2002 yaitu perlindungan atas ancaman fisik dan mental, perlindungan dalam bentuk perahasiaan identitas dan perlindungan dalam bentuk hak untuk diperiksa dipersidangan tanpa hadirnya terdakwa. Secara umum perlindungan terhadap saksi secara fisik telah dilakukan dalam artian tidak ada satu saksi pun baik saksi korban maupun saksi korban yang mengalami penderitaan secara fisik akibat kesaksiannya. Namun perlindungan secara mental sangat tidak memadai, terutama terhadap saksi korban yang hadir dipersidangan. Para saksi korban ini secara psikologis tidak terlindungi karena suasana persidangan yang penuh dengan massa pendukung terdakwa yang tidak jarang melontarkan kata-kata yang secara psikologis mempengaruhi saksi. Saksi korban juga berhadapan langsung dengan para terdakwa dan tim penasehat hukumya juga para pengunjung yang merupakan pendukung terdakwa. Saksi korban yang menghadiri persidangan ini tidak jarang mengalami kebingungan atas barbagai pertanyaan yang diajukan oleh para pihak. Saksi yang kurang memahami bahasa indonesia pun tidak diperkenankan untuk menggunkan penterjemah yang telah disiapkan. Saksi korban juga pernah mengalami perkataan kotor dari penasehat hukum terdakwa sehinggan memancing kemarahan saksi korban tersebut. Mekanisme perlindungan terhadap saksi seperti yang tentukan dalam PP No. 2 tahun 2002 yaitu dengan perahasiaan identitas saksi dan pemeriksaan kesaksian tanpa bertatap muka dengan terdakwa tidak pernah digunakan. Jaksa sendiri tidak pernah mengajukan permohonan untuk melakukan pemeriksaan terhadap saksi demi perlindungan kepada saksi tersebut ketika bersaksi di persidangan. Demikian pula halnya dengan hakim yang tidak juga melakukan langkah-langkah yang perlu untuk upaya perlindungan terhadap saksi terutama pada saat pemeriksaan di persidangan. IV. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum: Setengah Hati a. Tentang kejahatan terhadap kemanusiaan dan pelaku kejahatan Jaksa penuntut umum dalam tuntutannya secara umum berhasil membuktikan adanya tindak pidana kejahatan terhadap kemanusiaan sesuai dengan dakwaannya. Bahwa telah terjadi peristiwa-peristiwa yang termasuk dalam kejahatan terhadap kemanusiaan dengan jatuhnya sejumlah korban meninggal dunia dan penduduk yang mengalami luka-luka akibat adanya penganiayaan. Namun antara jumlah korban yang dijelaskan dalam surat dakwaan berbeda dengan jumlah korban yang muncul selama proses pemeriksaan. Dengan terbukti adanya kejahatan terhadap kemanusiaan ini, maka pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan tersebut juga telah dapat ditetapkan. Para pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan berbeda antara jaksa penuntut umum yang satu dengan yang lainnya. Secara umum pengelompokan pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan itu adalah para milisi pro intergrasi (tergantung locus delictinya), anggota milisi yang 12
dibantu oleh aparat keamanan., anggota milisi yang pada saat melakukan kejahatan dibiarkan atau tidak dilakukan langkah-langkah sepatutnya oleh aparat keamanan. b. Tentang tanggung jawab komando dan pertanggung jawaban terdakwa Delik tanggung jawab komando dalam 12 berkas ini berbeda tergantung dari posisi masing-masing terdakwa yang pada pokoknya adalah terdakwa dari kalangan militer, polisi dan sipil lainnya. Dengan posisi yang demikian jaksa penuntut umum dalam menguraikan dakwaannnya berpegang pada pasal 42 UU No. 26 Tahun 2000 tentang tanggung jawab komando. Dalam 11 berkas tuntutan yang disusun oleh jaksa penuntut umum terdapat dua karakteristik untuk menjabarkan tentang tanggung jawab komando ini. Pertama adalah mengenai tanggung jawab komando atas adanya hubungan atasan bawahan dari anak buah terdakwa yang terbukti melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan dan pandangan kedua adalah mengenai anak buah terdakwa (dari militer dan anggota polisi) yang tidak terbukti melakukan pelanggaran HAM yang berat tetapi tidak melakukan langkah-langkah pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran HAM yang berat tersebut. Terhadap dua hal diatas, susunan dakwaan atas para terdakwa dikaitkan dengan tanggung jawab komando adalah dengan secara langsung mengkaitkan dengan adanya anak buah terdakwa yang melakukan kejahatan dan atasan harus bertanggung jawab. Sedangkan terhadap pembuktian dimana tidak dapat dibuktikan adanya anak buah terdakwa yang melakukan perbuatan pelanggaran HAM yang berat adalah dengan mengkaitkannya dengan kewenangang para terdakwa sebagai pemegang otoritas yang seharusnya melakukan langkah-langkah untuk mencegah terjadinya kejahatan. Dalam konteks adanya kekuasaan dan kewenangan untuk mencagah tetapi karena tidak adanya upaya pencegahan atau kegagalan bertindak tersebut maka kontek tanggung jawab komando dapat diterapkan kepada para terdakwa. c. Tentang tuntutan pemidanaan Jaksa penuntut umum menuntut para terdakwa dengan tuntutan minimalis semuanya yakni 10 tahun, kecuali terhadap 3 orang terdakwa yang dituntut 10 tahun lebih (10 tahun 3 bulan dan 10 tahun 6 bulan). Adanya tuntutan yang minimalis ini, ketentuan undang-undang menyatakan bahwa hukuman minimal adalah 10 tahun, menunjukkan bahwa jaksa sendiri tidak cukup mempunyai keyakinan atas tuntutannya dan hanya mengikuti syarat formal dari ketentuan undang-undang. V. Putusan Majelis Hakim: Kecanggungan dan Mendua a. Tentang adanya kejahatan terhadap kemanusiaan Dari 12 berkas perkara, semuanya menyatakan bahwa telah terjadi pelanggaran ham yang berat berupa kejahatan terhadap kemanusiaan. Semua keputusan majelis hakim menyimpulkan bahwa telah terjadi kejahatan terhadap kemanusian berupa pembunuhan dan penganiayaan sesuai dengan pasal 9 a dan pasal 9 b UU No. 26 Tahun 2000. 13
Page 1 and 2: Kegagalan Leipzig Terulang di Jakar
Page 3 and 4: alternatif/campuran pun kejahatan t
Page 5 and 6: . Ketidakcermatan dalam merumuskan
Page 7 and 8: pemeriksaan ini ternyata berpengaru
Page 9 and 10: akan dengan cepat meng-counter kete
Page 11: Hulman 15 orang 2 orang 1 orang 1 o
Page 15 and 16: melakukan pelanggaran HAM yang bera
Page 17 and 18: 9 Adam Damiri (Pangdam IX Udayana)
Page 19 and 20: . Kasasi Para terdakwa yang diputus

Kegagalan Leipzig Terulang di Jakarta - Elsam

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?