Kegagalan Leipzig Terulang di Jakarta - Elsam

More documents

Recommendations

Info

yang sangat berbahaya di mata majelis hakim. Dari fakta ini, dapat disimpulkan bahwa majelis hakim juga menutup mata terhadap posisi para terdakwa yang rata-rata masih aktif berdinas dan memegang jabatan penting yang juga punya kemampuan untuk mengulangi perbuataan disamping ternyata gagal memaknai tentang kejahatan terhadap kemanusiaan dan pentingnya penghukuman bagi Perlakuan terhadap para terdakwa yang sudah dinyatakan bersalah dan harus bertanggung jawab atas kejahatannya yang sedemikian longgar ini sangat berbeda dengan perlakuan para penjahat kemanusiaan di belahan bumi lainnya. Para tersangka dan terdakwa dalam peradilan internasional untuk bekas negara Yugoslavia maupun Rwanda kesemuanya ditahan dan yang belum tertangkap dinyatakan buron. 10 f. Tentang Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi Kompensasi, restitusi dan rahabilitasi merupakan hak dari korban pelanggaran HAM yang berat sesuai dengan pasal 35 UU No. 26 Tahun 2000. Pengaturan dan tata cara mengenai kompensasi, restitusi dan rahabilitasi diatur lebih lanjut dengan PP No. 3 Tahun 2003. Dalam pengaturan tersebut jelas dinyatakan bahwa kompensi, restitusi dan rehabilitasi dapat diberikan atas amar putusan pengadilan ham sehinggan putusan atas kompensasi, restitusi dan rehabilitasi tersebut harus juga dinyatakan dalam putusan. Namun, semua perkara dimana para terdakwanya dinyatakan bersalah dan harus bertanggung jawab tidak ada keputusan mengenai kompensasi, restitusi dan rehabilitasi pada para korbannya. Sejak awal persidangan, mulai dari surat dakwaan sampai putusan pengadilan tidak ada wacana tentang adanya kompensasi bagi para korban. Baik jaksa maupun majelis hakim tidak berupaya untuk membuka ruang kemungkinan adanya kompensasi, restitusi dan rehabilitasi bagi para korban. VI. Proses setelah putusan tingkat pertama a. Tingkat Banding Semua terdakwa yang diputus bersalah, mengajukan banding ke pengadilan tinggi sedangkan perkara yang diputus bebas oleh jaksa penuntut umum parkaranya diajukan ke tingkat kasasi. Satu kasus yang agak berbeda adalah ketika pada saat yang sama baik jaksa maupun penaasehat hukum mengajukan banding ke pengadilan tinggi yangsecara bersamasama mengajukan keberatan terhadap keputusan majelis hakim yang menghukum terdakwa. Kasus ini terjadi karena sebelumnya memang jaksa penuntut umum menyatakan terdakwa tidak bersalah dan menuntut bebas sehingga putusan majelis hakim dianggap berbeda dengan tuntutan jaksa penuntut umum. Dalam prose banding ini, sampai saat ini belum ada keputusan resmi mengenai hasil dari pemeriksaan di tingkat banding. Para terrdakwa yang telah diputus sempai saat ini belum jelas apakah perkaranya sudah diperiksa atau belum ditingkat banding. Hal ini penting karena adanya ketentuan mengenai batas waktu untuk pemeriksaan di tingkat banding dalam ketentuan UU No. 26 tahun 2000. 10 Lihat progres report Elsam XI. 18
. Kasasi Para terdakwa yang diputus bebas oleh majelis hakim perkaranya diajukan kasasi oleh jaksa penuntut umum. Sampai saat ini tidak ada kejelasan informasi mengenai berkas mana saja yang telah dimajukan ke tingkat kasasi. Melihat jumlah terdakwa yang dibebaskan maka ada 6 berkas perkara yang seharusnya diajukan oleh jaksa penuntut umum ke MA. Sama halnya dengan pemeriksaan tinkat banding, pemeriksaan di tingkat kasasi ini juga belum jelas kapan akan diperiksa dan akan diselesaikan. Dalam tingkat kasasi ini juga ada batas waktu pemeriksaannya yaitu selama 90 hari, hal ini patut dipertanyakan mengingat berkas perkara dengan terdakwa Timbul Silaen dan Herman Sedyono Dkk, yang telah diputus setahun yang lalu dan berkasnya diajukan kasasi juga sampai saat ini tidak jelas hasil keputusannya. VII. Simpulan dan Rekomendasi Uraian atas seluruh segi persidangan di atas, yang telah menunjukkan dengan gamblang bagaimana proses persidangan seluruh berkas perkara kejahatan kemanusiaan di Timor Timur paska jajak pendapat diperiksa pada Pengadilan HAM Ad Hoc, mengingatkan kita pada kegagalan Pengadilan Leipzig setelah Perang Dunia I. Seperti diketahui, setelah Perang Dunia I dengan Perjanjian Perdamaian Versailles, masyarakat internasional mulai mengenal kewajiban untuk mengadili kejahatan serius internasional. Perjanjian Perdamaian Versailles itu mengusulkan dibentuknya pengadilan pidana terhadap Kaisar Wilhelm dan kewajiban Jerman untuk menuntut individu-individu yang tingkatannya lebih rendah dalam suatu pengadilan khusus yang dibentuk di Leipzig. Tetapi inisiatif ini tidak menghasilkan apa-apa, sang Kaisar mendapatkan suaka di Belanda; begitu juga pengadilan-pengadilan Leipzig –yang menunjukkan kurangnya kehendak politik Jerman menghukum warga negaranya sendiri. Ironi ini tampaknya terulang di halaman Pengadilan HAM Ad Hoc Jakarta. Apa yang secara umum disimpulkan di atas akan lebih jelas dalam pemaparan kesimpulan di bawah ini: 1. Penuntut Umum yang mewakili kepentingan umum (termasuk para korban) guna menuntut para pelaku (tersangka) kejahatan yang serius itu jelas sekali tidak menerapkan prinsip “prosecutions are to be undertaken in good faith and with due diligence” yang telah menjadi standar universal. Hal ini tampak dengan jelas dari proses perumusan dakwaan yang sumir, pengajuan alat-alat bukti dan saksi yang tidak maksimal, dan ketiadaan eksplorasi yang gigih dari Jaksa Penuntut Umum (Jaksa Penuntut Umum). Sehingga dapat dikatakan, bahwa ada intensi yang tersembunyi tidak menuntut dengan fair para tersangka. 2. Dengan kualitas dakwaan dan pembuktiaan Jaksa Penuntut Umum yang demikian itu, maka Majelis Hakim menghadapi materi yang sangat terbatas untuk menentukan kesalahan para terdakwa. Putusan Majelis Hakim sangat ditentukan oleh alat-alat bukti dan kesaksian yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Hasilnya memang seperti dapat diduga sebelumnya; sebagian besar tersangka dinyatakan tidak bersalah, dan sebagiannya mendapat hukuman minimal dan di bawah minimal (3 tahun). Yang paling penting diantaranya adalah, putusan 19
Page 1 and 2: Kegagalan Leipzig Terulang di Jakar
Page 3 and 4: alternatif/campuran pun kejahatan t
Page 5 and 6: . Ketidakcermatan dalam merumuskan
Page 7 and 8: pemeriksaan ini ternyata berpengaru
Page 9 and 10: akan dengan cepat meng-counter kete
Page 11 and 12: Hulman 15 orang 2 orang 1 orang 1 o
Page 13 and 14: dibantu oleh aparat keamanan., angg
Page 15 and 16: melakukan pelanggaran HAM yang bera
Page 17: 9 Adam Damiri (Pangdam IX Udayana)

Kegagalan Leipzig Terulang di Jakarta - Elsam

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?