Kegagalan Leipzig Terulang di Jakarta - Elsam
Kegagalan Leipzig Terulang di Jakarta - Elsam
Kegagalan Leipzig Terulang di Jakarta - Elsam
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
yang sangat berbahaya <strong>di</strong> mata majelis hakim. Dari fakta ini, dapat <strong>di</strong>simpulkan bahwa<br />
majelis hakim juga menutup mata terhadap posisi para terdakwa yang rata-rata masih<br />
aktif ber<strong>di</strong>nas dan memegang jabatan penting yang juga punya kemampuan untuk<br />
mengulangi perbuataan <strong>di</strong>samping ternyata gagal memaknai tentang kejahatan<br />
terhadap kemanusiaan dan pentingnya penghukuman bagi<br />
Perlakuan terhadap para terdakwa yang sudah <strong>di</strong>nyatakan bersalah dan harus<br />
bertanggung jawab atas kejahatannya yang sedemikian longgar ini sangat berbeda<br />
dengan perlakuan para penjahat kemanusiaan <strong>di</strong> belahan bumi lainnya. Para tersangka<br />
dan terdakwa dalam pera<strong>di</strong>lan internasional untuk bekas negara Yugoslavia maupun<br />
Rwanda kesemuanya <strong>di</strong>tahan dan yang belum tertangkap <strong>di</strong>nyatakan buron. 10<br />
f. Tentang Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi<br />
Kompensasi, restitusi dan rahabilitasi merupakan hak dari korban pelanggaran HAM<br />
yang berat sesuai dengan pasal 35 UU No. 26 Tahun 2000. Pengaturan dan tata cara<br />
mengenai kompensasi, restitusi dan rahabilitasi <strong>di</strong>atur lebih lanjut dengan PP No. 3<br />
Tahun 2003. Dalam pengaturan tersebut jelas <strong>di</strong>nyatakan bahwa kompensi, restitusi<br />
dan rehabilitasi dapat <strong>di</strong>berikan atas amar putusan penga<strong>di</strong>lan ham sehinggan putusan<br />
atas kompensasi, restitusi dan rehabilitasi tersebut harus juga <strong>di</strong>nyatakan dalam<br />
putusan.<br />
Namun, semua perkara <strong>di</strong>mana para terdakwanya <strong>di</strong>nyatakan bersalah dan harus<br />
bertanggung jawab tidak ada keputusan mengenai kompensasi, restitusi dan<br />
rehabilitasi pada para korbannya. Sejak awal persidangan, mulai dari surat dakwaan<br />
sampai putusan penga<strong>di</strong>lan tidak ada wacana tentang adanya kompensasi bagi para<br />
korban. Baik jaksa maupun majelis hakim tidak berupaya untuk membuka ruang<br />
kemungkinan adanya kompensasi, restitusi dan rehabilitasi bagi para korban.<br />
VI.<br />
Proses setelah putusan tingkat pertama<br />
a. Tingkat Ban<strong>di</strong>ng<br />
Semua terdakwa yang <strong>di</strong>putus bersalah, mengajukan ban<strong>di</strong>ng ke penga<strong>di</strong>lan tinggi<br />
sedangkan perkara yang <strong>di</strong>putus bebas oleh jaksa penuntut umum parkaranya <strong>di</strong>ajukan<br />
ke tingkat kasasi.<br />
Satu kasus yang agak berbeda adalah ketika pada saat yang sama baik jaksa maupun<br />
penaasehat hukum mengajukan ban<strong>di</strong>ng ke penga<strong>di</strong>lan tinggi yangsecara bersamasama<br />
mengajukan keberatan terhadap keputusan majelis hakim yang menghukum<br />
terdakwa. Kasus ini terja<strong>di</strong> karena sebelumnya memang jaksa penuntut umum<br />
menyatakan terdakwa tidak bersalah dan menuntut bebas sehingga putusan majelis<br />
hakim <strong>di</strong>anggap berbeda dengan tuntutan jaksa penuntut umum.<br />
Dalam prose ban<strong>di</strong>ng ini, sampai saat ini belum ada keputusan resmi mengenai hasil<br />
dari pemeriksaan <strong>di</strong> tingkat ban<strong>di</strong>ng. Para terrdakwa yang telah <strong>di</strong>putus sempai saat ini<br />
belum jelas apakah perkaranya sudah <strong>di</strong>periksa atau belum <strong>di</strong>tingkat ban<strong>di</strong>ng. Hal ini<br />
penting karena adanya ketentuan mengenai batas waktu untuk pemeriksaan <strong>di</strong> tingkat<br />
ban<strong>di</strong>ng dalam ketentuan UU No. 26 tahun 2000.<br />
10 Lihat progres report <strong>Elsam</strong> XI.<br />
18