Kegagalan Leipzig Terulang di Jakarta - Elsam

More documents

Recommendations

Info

Dalam menyimpulkan rumusan kejahatan terhadap kemanusiaan, majelis hakim tidak menggunakan acuan yang sama terutama dalam hal menjelaskan tentang adanya unsur yang meluas atau sistematik, adanya serangan terhadap penduduk sipil dan pengertian tentang unsur adanya kebijakan dari penguasa atau organisasi lainnya. Perbedaan pendefinisian dalam menjelaskan unsur-unsur tersebut sangat masuk akal mengingat bahwa dalam ketentuan undang-undang sendiri rumusan tersebut tidak didefinisikan secara jelas sehingga majelis hakim menafsirkan uraian pasal-pasal tersebut sesuai dengan pengetahuannya dan referensi yang dimilikinya. 5 Hal yang membedakan lainnya adalah mengenai jumlah korban yang meninggal maupun luka-luka korban penganiayaan, dimana antara berkas yang satu dengan berkas yang lainnya yang masih ada kaitan kasus yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa perkara dalam kasus pelanggaran ham yang berat yang terjadi di Timor-timur ini dibuktikan secara sendiri-sendiri sesuai dengan berkas perkaranya dan keputusan majelis hakim yang satu dengan yang lainnya tidak saling berkaitan. b. Tentang pelaku pelanggaran ham yang berat Secara garis besar kesimpulan mengenai pelaku pelanggaran ham yang berat adalah milisi pro intergasi. Pada umumnya untuk kasus yang terjadi di Dilli adalah milisi dari Aitarak dan Besi Merah Putih, di Liquica adalah Milisi Besi Merah Putih dan juga Aitarak, sedangkan di Suai Kovalima adalan milisi Mahidi dan Laksaur. Secara khusus, dalam beberapa putusan majelis hakim juga menyebutkan keterlibatan oknum aparat keamanan dalam tindak kejahatan terhadap kemanusiaan yang terjadi. Terhadap fakta dimana pelaku lapangan yang telah dinyatakan adalah kelompok masyarakat makan hal ini berimplikasi pada pertangungjawaban kepada para terdakwa. Hanya terdakwa dari unsur milisi (Eurico Guterres) yang secara jelas mempuyai keterkaitan dengan pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan secara langsung. Adanya pelaku dari unsur militer dan kepolisian tidak secara tegas dinyatakan dalam beberapa putusan mejelis hakim, unsur aparat dari militer mapun kepolisian lebih banyak melakukan pembiaran atau tidak melakukan tindakan untuk pencegahan terhadap terjadinya kejahatan terhadap kemanusiaan. c. Tentang tanggung jawab komando dan pertanggung jawaban terdakwa Berkaitan dengan delik tanggung jawab komando (pasal 42 UU No. 26 Tahun 2000) majelis hakim mempunyai penafsiran yang berbeda satu dengan lainnya. Pandangan yang berbeda ini akan berimplikasi dengan tanggung jawab para terdakwa sebagai atasan terhadap pelaku kejahahatan terhadap kemanusiaan. Pandangan pertama adalah putusan yang menjelaskan tanggung jawab komando hanya berkaitan dengan adanya hubungan atasan dan bawahan antara pelaku dengan terdakwa. Putusan yang berkaitan dengan penafsiran mengenai tanggung jawab komando yang seperti ini mengakibatkan tidak ada para terdakwa dibebaskan jika anak buahnya tidak terbukti melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan. Dalam konteks ini tanggung jawab komando selalu mensyaratkan adanya anak buah yang 5 Dalam beberapa berkas perkara, majelis hakim dalam menguraikan unsur meluas dan sistematik menunjuk pada beberapa referensi diantaranya pendapat ahli hukum dan pengertian seperti yang digunakan dalam praktek peradilan internasional. Sedangkan dalam beberapa berkas perkara lain penjelasan atas unsur-unsur kejahatan terhadap kemanusiaan tidak dijelaskan dari mana sumber referensinya. Lihat putusan terhadap terdakwa Herman Sedyono Dkk dan putusan terhadap terdakwa Asep Kuswani dkk. 14
melakukan pelanggaran HAM yang berat ada bawahan dalam pengendalian yang efektif yang melakukan pelanggaran HAM berat. Jika tidak ada hubungan antara pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan dengan para terdakwa secara organisasional maupun pengedalian secara efektif maka terdakwa tidak dapat dimintai pertanggung jawaban. Penafsiran yang demikian tidak melihat para terdakwa seagai pihak yang punya otoritas dan kewenangan tertentu untuk mencegah adanya pelanggaran HAM yang berat. 6 Sedangkan pandangan yang kedua adalah putusan yang menafsirkan delik tanggung jawab komando yang juga berkenaan dengan adanya kegagalan bertindak atau kegagalan untuk melakukan langkah-langkah yang selayaknya. Dalam pandangan ini faktor posisi terdakwa dengan kewenangannya merupakan faktor penting dalam menentukan peranan terdakwa dalam peristiwa pelanggaran HAM yang berat yang terjadi. Pandangan ini menjelaskan bahwa atasan tidak hanya bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh bawahannya dalam pengendalian yang efektif tetapi juga tetap harus bertanggungjawab juga terhadap tindak pidana yang terjadi akibat tidak dilakukannya pengendalian pasukan secara patut, artinya atasan gagal mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna mencegah atau menghentikan terjadinya pelanggaran HAM yang berat yang terjadi di dalam wilayah kekuasaannya yang efektif. 7 d. Tentang hukuman minimal Terhadap hukuman minimal dimana untuk kejahatan terhadap kemanusiaan berupa pembunuhan dan penganiayaan ini hukuman minimalnya adalah 10 tahun, hanya untuk terdakwa Euriko Guterres yang dijatuhi hukuman sesuai dengan peraturan perundangundangan. Para terdakwa lainnya yang dinyatakan bersalah dan harus bertanggung jawab dijatuhi pidana dibawah 10 tahun dan paling tinggi 5 tahun. Alasan mengenai hukuman dibawah minimal ini adalah secara umum merupakan alasan yang berkenaan dengan prinsip keadilan. Para terdakwa yang dinyatakan bersalah ini meskipun bertanggung jawab terhadap terjadinya kejahatan terhadap kemanusiaan tetap para terdakwa ini bukan merupakan pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban secara sendirian tetapi terdapat pihak lainnya yang juga harus bertanggung jawab. Disamping itu bahwa para terdakwa bukan merupakan pelaku langsung dan dinyatakan bersalah karena kelalaiannya dalam mengambil tindakan. Secara yuridis, majelis hakim yang memutus bersalah dengan pidana dibawah 10 tahun sesuai dengan peraturan adalah dengan alasan bahwa dalam praktek peradilan internasional tidak ada ketentuan yang berkenaan dengan pidana minimal dan dalam Statuta Roma sendiri yang merupakan landasan berdirinya International Criminal 6 Lihat putusan Herman Sedyono dkk dan putusan Asep Kuswani dkk. Dalam dua putusan ini pembuktian untuk pertanggungjawaban para terdakwa dimulai dengan menjawab pertanyaan mengenai adanya kejahatan terhadap kemanusiaan, siapa pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan tersebut dan apakah para terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban atas pelanggaran HAM berat yang terjadi. Dalam kesimpulannya menjelaskan bahwa memang terjadi pelanggaran HAM yang berat dan pelakunya adalah milisi pro intergrasi yang tidak ada hubungan organisasional dengan para terdakwa sehingga terdakwa tidak mempunyai komando atau pengendalian yang efektif dan terdakwa tidak dapat dimintai pertanggungjawaban. 7 Lihat putusan terhadap terdakwa Letkol. Soejarwo yang menjelaskan bahwa kendatipun pasukan yang berada di bawah pengendalian terdakwa bukan termasuk sebagai pelaku aktif tetapi pasukan terdakwa adalah sebagai pelaku pasif untuk mencegah. Menghentikan, mengendalikan pasukan untuk bertindak secara efektif dan patut padahal wewenang itu ada padanya. 15
Page 1 and 2: Kegagalan Leipzig Terulang di Jakar
Page 3 and 4: alternatif/campuran pun kejahatan t
Page 5 and 6: . Ketidakcermatan dalam merumuskan
Page 7 and 8: pemeriksaan ini ternyata berpengaru
Page 9 and 10: akan dengan cepat meng-counter kete
Page 11 and 12: Hulman 15 orang 2 orang 1 orang 1 o
Page 13: dibantu oleh aparat keamanan., angg
Page 17 and 18: 9 Adam Damiri (Pangdam IX Udayana)
Page 19 and 20: . Kasasi Para terdakwa yang diputus

Kegagalan Leipzig Terulang di Jakarta - Elsam

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?