Draf RUU tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan ...

Pasal 36
(1) Pimpinan DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) berhenti dari jabatannya karena :
a. meninggal dunia;
b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
c. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai Pimpinan DPD;
d. ditetapkan oleh Badan Kehormatan DPD untuk diberhentikan karena melanggar Kode Etik DPD; atau
e. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap,
karena melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman serendah-rendahnya 5 (lima) tahun
penjara.
(2) Pimpinan DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) diberhentikan sementara dari jabatannya
apabila dinyatakan bersalah oleh pengadilan karena melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman
serendah-rendahnya 5 (lima) tahun penjara.
(3) Dalam hal salah seorang Pimpinan DPD diberhentikan dari jabatannya, para anggota pimpinan lainnya
mengadakan musyawarah untuk menentukan pelaksana tugas sementara sampai terpilihnya pengganti
definitif.
(4) Tata cara pemberhentian dan penggantian Pimpinan DpD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2),
dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPD.
Bagian Ketiga
Kedudukan dan Fungsi
Pasal 37
DPD merupakan lembaga perwakilan daerah yang memperjuangkan aspirasi dan kepentingan daerah.
Pasal 38
DPD mempunyai fungsi :
a. mengajukan usul, ikut membahas dan memberikan pertimbangan di bidang legislasi tertentu;
b. pengawasan atas pelaksanaan legislasi tertentu.
Bagian Keempat
Tugas dan Wewenang
Pasal 39
(1) DPD dapat mengajukan kepada DPR rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerahJ
hubungan Pusat dan Daerah, pembentukan dan pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan
sumber daya alamJ dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan perimbangan keuangan pusat
dan daerah.
(2) DPD mengusulkan rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada DPR dan DPR
mengundang DPD untuk membahas sesuai tata tertib DPR.
(3) Pembahasan rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sebelum DPR
membahas rancangan undang-undang dimaksud pada ayat (1) dengan Pemerintah.
Pasal 40
(1) DPD ikut membahas bersama DPR atas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi
daerahJ hubungan Pusat dan Daerah, pembentukan dan pemekaran, dan penggabungan daerah,
pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan perimbangan
keuangan pusat dan daerah, yang diajukan oleh pemerintah atau hak inisiatif DPR.