Draf RUU tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan ...

l. memberikan persetujuan calon anggota Komisi Yudisial untuk ditetapkan sebagai anggota Komisi Yudisial
oleh Presiden;
m. menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat.
Bagian Kelima
Hak dan Kewajiban
Pasal 25
DPR mempunyai hak :
a. interpelasi (mengajukan pertanyaan);
b. angket (mencari dan meminta keterangan);
c. menyatakan pendapat.
Anggota DPR mempunyai hak :
a. mengajukan rancangan undang-undang;
b. mengajukan pertanyaan;
c. menyampaikan usul dan pendapat;
d. imunitas;
e. protokoler;
f. keuangan dan administratif.
Pasal 26
Pasal 27
Anggota DPR mempunyai kewajiban :
a. mengamalkan Pancasila;
b. melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945 dan mentaati segala peraturan perundang-undangan;
c. membina kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan;
d. mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
e. menerima dan mengikutsertakan DPD membahas usulan rancangan undang-undang yang disampaikan
DPD;
f. memperhatikan pertimbangan DPD atas RUU APBN dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan
pajak, pendidikan, dan agama, serta dalam hal penetapan anggota BPK;
g. menindaklanjuti hasil-hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD;
h. meningkatkan kesejahteraan rakyat;
i. memperhatikan, menyerap, menyalurkan aspirasi dan menerima pengaduan masyarakat serta memfasilitasi
tindak lanjut penyelesaiannya.
j. mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan;
k. memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada pemilih dan daerah pemilihannya;
l. mentaati Kode Etik dan..Peraturan Tata Tertib DPR; dan
m. menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga yang terkait.
Pasal 28
DPR dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, berhak meminta pejabat
negara, pejabat pemerintah, atau warga masyarakat untuk meberikan keterangan tentang sesuatu hal yang
perlu ditangani demi kepentingan Negara dan bangsa.
Pasal 29
Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal
27. dan Pasal 28 diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPR.