Draf RUU tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan ...

More documents

Recommendations

Info

Pasal 36 (1) Pimpinan DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) berhenti dari jabatannya karena : a. meninggal dunia; b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri; c. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai Pimpinan DPD; d. ditetapkan oleh Badan Kehormatan DPD untuk diberhentikan karena melanggar Kode Etik DPD; atau e. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman serendah-rendahnya 5 (lima) tahun penjara. (2) Pimpinan DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) diberhentikan sementara dari jabatannya apabila dinyatakan bersalah oleh pengadilan karena melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman serendah-rendahnya 5 (lima) tahun penjara. (3) Dalam hal salah seorang Pimpinan DPD diberhentikan dari jabatannya, para anggota pimpinan lainnya mengadakan musyawarah untuk menentukan pelaksana tugas sementara sampai terpilihnya pengganti definitif. (4) Tata cara pemberhentian dan penggantian Pimpinan DpD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPD. Bagian Ketiga Kedudukan dan Fungsi Pasal 37 DPD merupakan lembaga perwakilan daerah yang memperjuangkan aspirasi dan kepentingan daerah. Pasal 38 DPD mempunyai fungsi : a. mengajukan usul, ikut membahas dan memberikan pertimbangan di bidang legislasi tertentu; b. pengawasan atas pelaksanaan legislasi tertentu. Bagian Keempat Tugas dan Wewenang Pasal 39 (1) DPD dapat mengajukan kepada DPR rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerahJ hubungan Pusat dan Daerah, pembentukan dan pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alamJ dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan perimbangan keuangan pusat dan daerah. (2) DPD mengusulkan rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada DPR dan DPR mengundang DPD untuk membahas sesuai tata tertib DPR. (3) Pembahasan rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sebelum DPR membahas rancangan undang-undang dimaksud pada ayat (1) dengan Pemerintah. Pasal 40 (1) DPD ikut membahas bersama DPR atas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerahJ hubungan Pusat dan Daerah, pembentukan dan pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan perimbangan keuangan pusat dan daerah, yang diajukan oleh pemerintah atau hak inisiatif DPR.
(2) DPD diundang oleh DPR untuk pembahasan antara DPR dan DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan sebelum DPR membahas rancangan undang-undang dimaksud dengan pemerintah. Pasal 41 (1) DPD memberikan pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara, dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama. (2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk tertulis sebelum memasuki tahapan pembahasan antara DPR dan pemerintah. (3) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi bahan bagi DPR dalam melakukan pembahasan dengan pemerintah. Pasal 42 (1) DPD memberikan pertimbangan kepada DPR dalam pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan. (2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1} disampaikan secara tertilis sebelum pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan. Pasal 43 (1) DPD dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya. pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan. dan agama. (2) Pengawasan sebagaimana. dimaksud pada ayat (1) merupakan pengawasan atas pelaksanaan undangundang dan dampak pelaksanaan undang-undang dimaksud. (3) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada DPR sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti. Pasal 44 DPD menerima hasil pemeriksaan keuangan negara dari Badan Pemeriksa Keuangan untuk dijadikan bahan membuat pertimbangan bagi DPR tentang rancangan undang-undang yang berkaitan dengan anggaran pendapatan dan belanja negara. Bagian Kelima Hak dan Kewajiban Pasal 45 DPD mempunyai hak : a. mengajukan rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat 1 dan ayat 2 kepada DPR; b. ikut membahas rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat 1; c. menentukan anggaran belanja DPD. Anggota DPD mempunyai hak : a. menyampaikan usul dan pendapat; b. imunitas; c. protokoler; dan d. keuangan dan administratif. Pasal 46
Page 1 and 2: RUU SUSDUK RANCANGAN UNDANG-UNDANG
Page 3 and 4: Pasal 4 Masa bakti anggota MPR adal
Page 5 and 6: c. menjaga keutuhan Negara Kesatuan
Page 7 and 8: e. dinyatakan bersalah berdasarkan
Page 9: BAB IV DEWAN PERWAKlLAN DAERAH Bagi
Page 13 and 14: "Demi Allah [Tuhan) saya bersumpah/
Page 15 and 16: Pasal 61 Anggota DPRD Provinsi memp
Page 17 and 18: (3) Dalam hal salah seorang Pimpina
Page 19 and 20: . tidak lagi memenuhi syarat-syarat
Page 21 and 22: (4) Anggota DPD pengganti antarwakt
Page 23 and 24: (2) Anggota DPRD Kabupaten/Kota yan
Page 25 and 26: (5) Pembentukan, susunan, tugas dan
Page 27 and 28: Pasal 99 (1) MPR, DPR, DPD, DPRD Pr
Page 29 and 30: PENJELASAN ATAS RANCANGAN UNDANG-UN
Page 31 and 32: Huruf c Cukup jelas Huruf d Yang di
Page 33 and 34: Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Cukup
Page 35 and 36: Pasal 27 Cukup jelas Pasal 28 DPR a
Page 37 and 38: Pasal 38 Huruf a Yang dimaksud deng
Page 39 and 40: Pasal 50 Ayat (1) Jumlah anggota DP
Page 41 and 42: Pasal 58 Ayat(1) Huruf a Cukup jela
Page 43 and 44: Pasal 66 Cukup jelas Pasal 67 Cukup
Page 45 and 46: Huruf e Cukup jelas Huruf f Cukup j
Page 47 and 48: Huruf f Cukup jelas Huruf g Cukup j
Page 49 and 50: Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup
Page 51 and 52: Huruf c Cukup jelas Huruf d Cukup j
Page 53 and 54: Kelompok pakar/staf ahli bertugas m

Draf RUU tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan ...

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?