Draf RUU tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan ...

. tidak lagi memenuhi syarat-syarat calon anggota DPR sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang
tentang Pemilihan Umum;
c. dinyatakan melanggar sumpah/janji dan/atau Kode Etik DPR;
d. melanggar larangan rangkap jabatan sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan;
e. tidak melaksanakan fungsi sebagai wakil rakyat;
f. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
karena melanggar tindak pidana dengan ancaman pidana serendah-rendahnya 5 (lima) tahun penjara;
g. berhenti atau diberhentikan sebagai anggota Partai Politik oleh Pimpinan Partai Politik yang
bersangkutan setelah diputuskan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan Anggaran Dasar dan
Anggaran Rumah Tangga Partai Politik yang bersangkutan.
(3) Anggota DPR yang dianggap telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat
diajukan oleh anggota DPR/Pengurus Partai Politik/Masyarakat/Pemilih kepada Badan Kehormatan DPR
untuk dilakukan penyelidikan, verifikasi, dan pengambilan keputusan.
(4) Tata cara pengaduant pembelaan dan pengambilan keputusan oleh Badan Kehormatan DPR sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPR.
Pasal 81
(1) Anggota DPR yang berhenti atau diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasa176 ayat (1)
dan ayat (2) digantikan oleh calon pengganti dengan ketentuan :
a. calon pengganti adalah calon yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dalam Daftar
Peringkat Perolehan Suara Calon Anggota DPR Wakil Partai Politik yang bersangkutan dari Daerah
Pemilihan di Provinsi atau bagian-bagian Provinsi yang sama dengan yang digantikan berdasarkan
Undang-undang tentang Pemilihan Umum;
b. apabila calon pengganti dalam Daftar Peringkat Perolehan Suara Calon Anggota DPR sebagaimana
dimaksud pada huruf a mengundurkan diri atau meninggal dunia, diajukan calon pengganti yang
memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya.
(2) Apabila tidak ada lagi calon dalam Daftar Peringkat Perolehan Suara Calon Anggota DPR wakil partai politik
dari Daerah Pemilihan atau di salah satu bagian dari Provinsi yang sama, Pengurus Partai Politik yang
bersangkutan dapat mengajukan calon baru sebagai pengganti dengan ketentuan :
a. calon pengganti yang memperoleh suara terbanyak diambilkan dari Daftar Peringkat Perolehan Suara
Calon Anggota DPR dari Daerah Pemilihan di bagian Provinsi terdekat dalam Provinsi yang
bersangkutan;
b. nama calon pengganti sebagaimana dimaksud pada huruf a, dikeluarkan dari Daftar Peringkat
Perolehan Suara Calon Anggota DPR dari daerah Pemilihan di bagian Provinsi lain.
(3) Apabila tidak ada lagi calon dalam Daftar Peringkat Perolehan Suara Calon Anggota DPR wakil partai politik
dari Daerah Pemilihan di Provinsi yang sama, Pengurus Partai Politik yang bersangkutan dapat mengajukan
calon baru sebagai pengganti melalui pemilihan yang demokratis sesuai dengan ketentuan anggaran dasar
dan anggaran rumah tangga partai politik yang bersangkutan.
(4) Anggota DPR pengganti antarwaktu akan mengakhiri masa jabatannya bersamaan dengan masa bakti
anggota DPR yang digantikan.
Pasal 82
(1) Pimpinan DPR menyampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk memverifikasi nama anggota
DPR yang diberhentiKan dan nama calon pengganti antarwaktu yang diusulkan oleh pengurus partai politik
di tingkat pusat yang bersangkutan.
(2) Pimpinan DPR menyampaikan kepada Presiden untuk meresmikan pemberhentian dan pengangkatah
anggota DPR tersebut setelah menerima rekomendasi Komisi Pemjlihan Umum (KPU) sebagajmana
dimaksud ayat (1 ).