Draf RUU tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan ...

Pasal 58
Ayat(1)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Dalam menentukan anggaran DPRD Provinsi, DPRD Provinsi wajib mempedomani peraturan
perundang-undangan yang berlaku
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 59
Huruf a
Yang dimaksud dengan hak interpelasi DPRD Provinsi adaJah hak untuk mengajukan pertanyaan baik
lsan maupun tertulis kepada Pemerintah Daerah yang bertalian dengan bidang tugas dan wewenang
serta fungsi DPRD Provinsi. Tata cara dalam pengajuan hak ini dilaksanakan dengan memperhatikan
etika politik dan etika pemerintahan serta norma sosial budaya yang berlaku atau diakui oleh
masyarakat setempat.
Huruf b
Yang dimaksud dengan hak angket DPRD Provinsi adaJah hak untuk mencari dan meminta keterangan
yang bertalian dengan tugas dan wewenang serta fungsi DPRD Provinsi kepada perangkat Pemerintah
di Daerah, masyarakat dan pihak-pihak lain yang terkait dengan pokok permasalahan yang dimintakan
keterangan itu.
Huruf c
Yang dimaksud dengan hak menyatakan pendapat adalah hak DPRD Provinsi untuk menyampaikan
pernyataan pendapat baik secara lisan maupun tertulis yang ditujukan kepada perangkat Pemerintah di
Daerah atau masyarakat dan pihak-pihak lain yang bertalian dengan bidang tugas dan wewenang serta
fungsi DPRD Provinsi. Penyampaian pernyataan itu harus didasarkan kepada fakta dan referensi yang
dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Tata cara penyampaiannya dilaksanakan dengan
memperhatikan etika politik dan etika pemerintahan serta norma sosiaJ budaya yang berlaku atau
diakui oleh masyarakat setempat.
Pasal 60
Huruf a
Hak ini dimaksudkan untuk mendorong, memacu kreatifitas, semangat dan kualitas anggota DPRD
Provinsi dalam menyikapi serta menyalurkan dan menindaklanjuti aspirasi rakyat yang diwakilinya
daJam bentuk pengajuan usul rancangan peraturan daerah.