Draf RUU tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan ...

More documents

Recommendations

Info

Pasal 24 Cukup jelas Pasal 25 Huruf a Yang dimaksud dengan hak interpelasi DPR adalah hak untuk mengajukan pertanyaan baik lisan maupun tertulis kepada Pemerintah yang bertalian dengan bidang tugas dan wewenang serta fungsi DPR. Tata cara dalam pengajuan hak ini dilaksanakan dengan memperhatlkan etika politik dan etika pemerintahan serta norma sosial budaya yang berlaku atau diakui oleh masyarakat. Huruf b Yang dimaksud dengan hak angket DPR adalah hak untuk mencari dan meminta keterangan yang bertalian dengan tugas dan wewenang serta fungsi DPR kepada Pemerintah, masyarakat dan pihak-pihak lain yang terkait dengan pokok permasalahan yang dimintakan keterangan itu. Huruf c Yang dimaksud dengan hak menyatakan pendapat adalah hak DPR untuk menyampaikan pernyataan pendapat baik secara lisan maupun tertuljs yang ditujukan kepada Pemerintah, masyarakat dan pihak-pihak lain yang bertalian dengan bidang tugas dan wewenang serta fungsi DPR. Penyampaian pernyataan itu harus didasarkan kepada fakta dan referensi yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Tata cara penyampaiannya dilaksanakan dengan memperhatikan etika politik dan etika pemerintahan serta norma sosjal budaya yang berlaku atau diakui oleh masyarakat. Pasal 26 Huruf a Hak ini dimaksudkan untuk mendorong, memacu kreatifitas, semangat dan kualitas anggota DPR dalam menyikapi serta menyalurkan dan menindaklanjuti aspirasi rakyat yang diwakilinya dalam bentuk pengajuan usul rancangan undang-undang. Huruf b Hak anggota DPR untuk menyampaikan pertanyaan baik secara lisan maupun tertulis kepada pemerintah bertalian dengan tugas dan wewenang DPR. Huruf c Hak anggota DPR untuk mendapatkan keleluasaan menyampaikan suatu usul dan pendapat baik kepada pemerintah maupun kepada DPR sendiri sehingga ada jaminan kemandirian sesuai dengan panggilan hati nurani serta kredibilitasnya. Oleh karena itu setiap anggota DPR tidak dapat diarahkan oleh siapapun di dalam proses pengambilan keputusan, namun demikian tatacara penyampaian usul dan pendapat imaksud tetap dengan memperhatikan tatakrama, etika dan moral serta sopan santun dan kepatutan sebagai wakil rakyat. Huruf d Hak imunitas anggota DPR dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum bertalian dengan pernyataan yang disampaikan didalam rapat-rapat baik yang dilakukan dengan pemerintah maupun dalam rapat-rapat internal DPR. Huruf e Cukup jelas Huruf f Cukup jelas
Pasal 27 Cukup jelas Pasal 28 DPR adalah lembaga yang mencerminkan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu setiap pejabat negara, pejabat pemerintah, dan masyarakat harus menjunjung tinggi kehormatan dan martabat DPR, dengan memenuhi panggilan lembaga tersebut dan memberikan keterangan yang diminta. Pasal 29 Cukup jelas Pasal 30 Cukup jelas Pasal 31 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Peresmian keanggotaan DPD sekaligus dengan peresmian keanggotaan MPR yang ditetapkan satu naskah dalam Keputusan Presiden. Nama-nama calon anggota DPD berdasarkan hasil pemilihan umum, secara administratif dilaporkan oleh KPU kepada Presiden. Ayat (4) Selama menjadi anggota DPD, yang bersangkutan berdomisili di Ibukota Negara Republik Indonesia, karena penuh waktu dan untuk menjamin kelancaran tugas-tugas DPD Pasal 32 Cukup jelas Pasal 33 Cukup jelas Pasal 34 Pada waktu pengucapan sumpah/janji lazimnya dipakai kata-kata tertentu sesuai dengan agama masingmasing, yaitu misalnya untuk penganut agama Islam didahului dengan kata "Demi Allah" dan untuk penganut agama Kristen/Katolik diakhiri dengan kata-kata "Semoga Tuhan menolong saya", Untuk agama Budha "Demi Hyang Adi Budha", untuk agama Hindu "Om Atah Paramawisesa". Hakekatnya sumpah/janji adalah tekad untuk memperjuangkan aspirasi rakyat yang diwakilinya dan memegang teguh Pancasila dan menegakkan Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundangundangan yang berlaku mengandung konsekuensi berupa kewajiban dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan/diamalkan oleh setiap anggota DPD. Apabila daerah merasa tidak diperjuangkan aspirasinya dan anggota DPD tidak melaksanakan nilai-nilai Pancasila dan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku maka rakyat yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan atas tindakan anggota DPD tersebut kepada Badan Kehormatan DPD agar pengaduan tersebut ditindaklanjuti.
Page 1 and 2: RUU SUSDUK RANCANGAN UNDANG-UNDANG
Page 3 and 4: Pasal 4 Masa bakti anggota MPR adal
Page 5 and 6: c. menjaga keutuhan Negara Kesatuan
Page 7 and 8: e. dinyatakan bersalah berdasarkan
Page 9 and 10: BAB IV DEWAN PERWAKlLAN DAERAH Bagi
Page 11 and 12: (2) DPD diundang oleh DPR untuk pem
Page 13 and 14: "Demi Allah [Tuhan) saya bersumpah/
Page 15 and 16: Pasal 61 Anggota DPRD Provinsi memp
Page 17 and 18: (3) Dalam hal salah seorang Pimpina
Page 19 and 20: . tidak lagi memenuhi syarat-syarat
Page 21 and 22: (4) Anggota DPD pengganti antarwakt
Page 23 and 24: (2) Anggota DPRD Kabupaten/Kota yan
Page 25 and 26: (5) Pembentukan, susunan, tugas dan
Page 27 and 28: Pasal 99 (1) MPR, DPR, DPD, DPRD Pr
Page 29 and 30: PENJELASAN ATAS RANCANGAN UNDANG-UN
Page 31 and 32: Huruf c Cukup jelas Huruf d Yang di
Page 33: Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Cukup
Page 37 and 38: Pasal 38 Huruf a Yang dimaksud deng
Page 39 and 40: Pasal 50 Ayat (1) Jumlah anggota DP
Page 41 and 42: Pasal 58 Ayat(1) Huruf a Cukup jela
Page 43 and 44: Pasal 66 Cukup jelas Pasal 67 Cukup
Page 45 and 46: Huruf e Cukup jelas Huruf f Cukup j
Page 47 and 48: Huruf f Cukup jelas Huruf g Cukup j
Page 49 and 50: Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup
Page 51 and 52: Huruf c Cukup jelas Huruf d Cukup j
Page 53 and 54: Kelompok pakar/staf ahli bertugas m

Draf RUU tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan ...

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?