Draf RUU tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan ...
Draf RUU tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan ...
Draf RUU tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan ...
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Huruf b<br />
Hak anggota <strong>DPR</strong>D Provinsi untuk mengajukan pertanyaan baik secara lisan maupun tertulis kepada<br />
pemerintah bertalian dengan tugas <strong>dan</strong> wewenang <strong>DPR</strong>D Provinsi.<br />
Huruf c<br />
Hak anggota <strong>DPR</strong>D Provinsi untuk mendapatkan keleluasaan menyampaikan suatu usul <strong>dan</strong> pendapat<br />
balk kepada pemerintah maupun kepada <strong>DPR</strong>D Provinsi sendiri sehingga ada jaminan kemandirian<br />
sesuai dengan panggilan hati nurani serta kredibilitasnya. Oleh karena itu setiap anggota <strong>DPR</strong>D Provinsi<br />
tidak dapat diarahkan oleh siapapun di daJam proses pengambilan keputusan, namun demikian<br />
tatacara penyampaian usul <strong>dan</strong> pendapat dimaksud tetap dengan memperhatikan tatakrama, etika <strong>dan</strong><br />
moral serta sopan santun <strong>dan</strong> kepatutan sebagai wakil rakyat.<br />
Huruf d<br />
Hak imunitas anggota <strong>DPR</strong>D Provinsi dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum bertalian<br />
dengan pernyataan yang disampaikan didalam rapat-rapat baik yang dilakukan dengan pemerintah<br />
maupun dalam rapat-rapat internal <strong>DPR</strong>D Provinsi.<br />
Huruf e<br />
Cukup jelas<br />
Huruf f<br />
Cukup jelas<br />
Pasal 61<br />
Cukup jelas<br />
Pasal 62<br />
<strong>DPR</strong>D Provinsi adalah lembaga yang mencerminkan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan<br />
daerah. Oleh karena itu setiap pejabat negara di Provinsi, pejabat pemerintah, <strong>dan</strong> masyarakat harus<br />
menjunjung tinggi kehormatan <strong>dan</strong> martabat <strong>DPR</strong>D Provinsi, dengan memenuhi panggilan lembaga<br />
tersebut <strong>dan</strong> memberikan keterangan yang diminta.<br />
Pasal 63<br />
Cukup jelas<br />
Pasal 64<br />
Cukup jelas<br />
Pasal 65<br />
Ayat (1)<br />
Cukup jelas<br />
Ayat (2)<br />
Peresmian keanggotaan <strong>DPR</strong>D Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan Gubernur atas nama<br />
Presiden. Nama-nama anggota <strong>DPR</strong>D Kabupaten/Kota berdasarkan hasil pemilihan umum secara<br />
administratif dilakukan oleh Panitia Pemilu Kabupaten/Kota <strong>dan</strong> dilaporkan kepada Gubernur melalui<br />
Bupati/Walikota <strong>dan</strong> tembusannya kepada KPU.<br />
Ayat (3)<br />
Selama menjadi anggota <strong>DPR</strong>D Kabupaten/Kota, yang bersangkutan berdomisili di Kabupaten/Kota<br />
yang bersangkutan, secara penuh waktu untuk memperlancar pelaksanaan tugas.
Change language