Draf RUU tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan ...

More documents

Recommendations

Info

e. protokoler; dan f. keuangan dan administratif. Pasal 76 Anggota DPRD Kabupaten/Kota mempunyai kewajiban : a. mengamalkan Pancasila; b. melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945 dan mentaati segala peraturan perundang-undangan; c. membina kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah d. mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Daerah; e. meningkatkan kesejahteraan rakyat di Daerah; f. memperhatikan, menyerap, menyalurkan aspirasi masyarakat; g. mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan; h. memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada pemilih dan daerah pemjlihannya; i. mentaati Kode Etik dan Tata Tertib DPRD Kabupaten/Kota; dan menjaga etiKa dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga yang terkait. Pasal 77 DPRD Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya berhak meminta pejabat negara tingkat Kabupaten/Kota, pejabat pemerjntah, atau warga masyarakat untuk meberikan keterangan tentang sesuatu hal yang perlu ditangani demi kepentingan Negara dan bangsa. Pasal 78 Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagajmana dimaksud dalam Pasal 68, Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71 Pasal 72 dan Pasal 73 diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten/Kota. BAB VII PENGGANTIAN ANTARWAKTU Bagian Pertama Penggantian Antarwaktu Anggota MPR Pasal 79 (1) Penggantian antarwaktu anggota MPR terjadi, apabila terjadi penggantian antarwaktu anggota DPR atau DPD. (2) Pemberhentian dan pengangkatan penggantian antarwaktu anggota MPR diresmikan dengan Keputusan Presiden. Bagian Kedua Penggantian Antarwaktu Anggota DPR Pasal 80 (1) Anggota DPR berhenti antarwaktu karena : a. meninggal dunia; b. mengundurkan diri sebagai anggota atas permintaan sendiri; c. diusulkan oleh Partai Politik yang bersangkutan; dan d. diberhentikan. (2) Anggota DPR yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d karena : a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai Anggota DPR.
. tidak lagi memenuhi syarat-syarat calon anggota DPR sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Pemilihan Umum; c. dinyatakan melanggar sumpah/janji dan/atau Kode Etik DPR; d. melanggar larangan rangkap jabatan sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan; e. tidak melaksanakan fungsi sebagai wakil rakyat; f. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melanggar tindak pidana dengan ancaman pidana serendah-rendahnya 5 (lima) tahun penjara; g. berhenti atau diberhentikan sebagai anggota Partai Politik oleh Pimpinan Partai Politik yang bersangkutan setelah diputuskan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Politik yang bersangkutan. (3) Anggota DPR yang dianggap telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan oleh anggota DPR/Pengurus Partai Politik/Masyarakat/Pemilih kepada Badan Kehormatan DPR untuk dilakukan penyelidikan, verifikasi, dan pengambilan keputusan. (4) Tata cara pengaduant pembelaan dan pengambilan keputusan oleh Badan Kehormatan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPR. Pasal 81 (1) Anggota DPR yang berhenti atau diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasa176 ayat (1) dan ayat (2) digantikan oleh calon pengganti dengan ketentuan : a. calon pengganti adalah calon yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dalam Daftar Peringkat Perolehan Suara Calon Anggota DPR Wakil Partai Politik yang bersangkutan dari Daerah Pemilihan di Provinsi atau bagian-bagian Provinsi yang sama dengan yang digantikan berdasarkan Undang-undang tentang Pemilihan Umum; b. apabila calon pengganti dalam Daftar Peringkat Perolehan Suara Calon Anggota DPR sebagaimana dimaksud pada huruf a mengundurkan diri atau meninggal dunia, diajukan calon pengganti yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya. (2) Apabila tidak ada lagi calon dalam Daftar Peringkat Perolehan Suara Calon Anggota DPR wakil partai politik dari Daerah Pemilihan atau di salah satu bagian dari Provinsi yang sama, Pengurus Partai Politik yang bersangkutan dapat mengajukan calon baru sebagai pengganti dengan ketentuan : a. calon pengganti yang memperoleh suara terbanyak diambilkan dari Daftar Peringkat Perolehan Suara Calon Anggota DPR dari Daerah Pemilihan di bagian Provinsi terdekat dalam Provinsi yang bersangkutan; b. nama calon pengganti sebagaimana dimaksud pada huruf a, dikeluarkan dari Daftar Peringkat Perolehan Suara Calon Anggota DPR dari daerah Pemilihan di bagian Provinsi lain. (3) Apabila tidak ada lagi calon dalam Daftar Peringkat Perolehan Suara Calon Anggota DPR wakil partai politik dari Daerah Pemilihan di Provinsi yang sama, Pengurus Partai Politik yang bersangkutan dapat mengajukan calon baru sebagai pengganti melalui pemilihan yang demokratis sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik yang bersangkutan. (4) Anggota DPR pengganti antarwaktu akan mengakhiri masa jabatannya bersamaan dengan masa bakti anggota DPR yang digantikan. Pasal 82 (1) Pimpinan DPR menyampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk memverifikasi nama anggota DPR yang diberhentiKan dan nama calon pengganti antarwaktu yang diusulkan oleh pengurus partai politik di tingkat pusat yang bersangkutan. (2) Pimpinan DPR menyampaikan kepada Presiden untuk meresmikan pemberhentian dan pengangkatah anggota DPR tersebut setelah menerima rekomendasi Komisi Pemjlihan Umum (KPU) sebagajmana dimaksud ayat (1 ).
Page 1 and 2: RUU SUSDUK RANCANGAN UNDANG-UNDANG
Page 3 and 4: Pasal 4 Masa bakti anggota MPR adal
Page 5 and 6: c. menjaga keutuhan Negara Kesatuan
Page 7 and 8: e. dinyatakan bersalah berdasarkan
Page 9 and 10: BAB IV DEWAN PERWAKlLAN DAERAH Bagi
Page 11 and 12: (2) DPD diundang oleh DPR untuk pem
Page 13 and 14: "Demi Allah [Tuhan) saya bersumpah/
Page 15 and 16: Pasal 61 Anggota DPRD Provinsi memp
Page 17: (3) Dalam hal salah seorang Pimpina
Page 21 and 22: (4) Anggota DPD pengganti antarwakt
Page 23 and 24: (2) Anggota DPRD Kabupaten/Kota yan
Page 25 and 26: (5) Pembentukan, susunan, tugas dan
Page 27 and 28: Pasal 99 (1) MPR, DPR, DPD, DPRD Pr
Page 29 and 30: PENJELASAN ATAS RANCANGAN UNDANG-UN
Page 31 and 32: Huruf c Cukup jelas Huruf d Yang di
Page 33 and 34: Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Cukup
Page 35 and 36: Pasal 27 Cukup jelas Pasal 28 DPR a
Page 37 and 38: Pasal 38 Huruf a Yang dimaksud deng
Page 39 and 40: Pasal 50 Ayat (1) Jumlah anggota DP
Page 41 and 42: Pasal 58 Ayat(1) Huruf a Cukup jela
Page 43 and 44: Pasal 66 Cukup jelas Pasal 67 Cukup
Page 45 and 46: Huruf e Cukup jelas Huruf f Cukup j
Page 47 and 48: Huruf f Cukup jelas Huruf g Cukup j
Page 49 and 50: Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup
Page 51 and 52: Huruf c Cukup jelas Huruf d Cukup j
Page 53 and 54: Kelompok pakar/staf ahli bertugas m

Draf RUU tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan ...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?